Menanti Kejelasan Hukum Bagi Kasus Penembakan Warga di Papua

 

Jakarta, dpd.go.id – Kasus penembakan warga sipil yang terjadi di Papua beberapa hari lalu, menjadi sorotan publik karena terdapat kejanggalan-kejanggalan yang menyertai peristiwa pemembakan tersebut. Menurut Saleh P. Daulay (Pengamat Sosial Politik UIN Syarif Hidayatullah) setidaknya terdapat lima kejanggalan yaitu; warga sekitar tidak mendengar adanya suara tembakan, terjadi di Jayapura yang dijaga oleh aparat keamanan, korban berasal dari warga sipil biasa yang tidak memiliki pengaruh, kejadian penembakan selalu terjadi malam hari, dan terakhir polisi/TNI tidak pernah mengungkapkan data sesungguhnya. Pernyataan tersebut disampaikan Saleh dalam Dialog Perspektif Indonesia dengan tema “Papua Semakin Membara” Jumat, (15/06/2012).

 

Dalam catatan Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) setidaknya terdapat 12 peristiwa penembakan di Papua sepanjang  semester pertama 2012. Jumlah ini meningkat empat kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Menurut Haris Azhar (Koordinator Eksekutif Kontras), saat ini terdapat satu karakter kekerasan baru, dimana korban penembakan didekati sebuah mobil berplat nomor sipil lalu kemudian ditembak. “Pada kasus penembakan Mako Tabuni, dalam keterangan polisi dikatakan korban melawan dan memiliki senjata api, namun pernyataan ini dikeluarkan setelah korban berada di rumah sakit. Jadi seperti ada klaim sepihak dari polisi,” ujar Haris. Dalam pandangan Haris pola ini tak ubahnya penembakan misterius (petrus) dan penangkapan teroris yang diasumsikan korban akan melawan sehingga harus dihilangkan nyawanya.

 

Berlarut-larutnya penanganan kasus penembakan di Papua tak luput menjadi sorotan dunia luar. Menurut Adriana Elisabeth (Tim LIPI Penyusun buku “Papua Road Map”), internasionalisasi isu kekerasan di Papua merupakan  salah satu catatan LIPI disamping kekerasan politik (isu separatisme, konflik antar suku, dan konflik pilkada), pelanggaran HAM, serta keterlibatan aparat negara sebagai pelaku kekerasan. “Paradigma diskriminatif masih dilekatkan pada penduduk Papua, sehingga pendekatan yang diambil dalam menyelesaikan selalu bersifat represif. Mestinya pemerintah mau mengakui kesalahan dengan kebijakan-kebijakan militer dimasa lalu serta membuka dialog dengan warga Papua,” kata Elisabeth.

 

Selain dialog, upaya lain yang bisa ditempuh adalah pembentukan KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi). Menurut sejarawan Asvi Warman Adam, komisi ini bisa menjadi mediator dalam menyelesaikan permasalahan di masa lalu seperti kekrasan akibat operasi militer di Papua. “Permasalahan Papua hari ini merupakan warisan problem masa lalu yang tidak diselesaikan sejak awal,” kata Asvi. (saf)

 

Sumber : http://dpd.go.id/2012/06/menanti-kejelasan-hukum-bagi-kasus-penembakan-warga-di-papua/

Scroll to Top