Membangun Percaya untuk Dialog Papua-Indonesia

Oleh: Yan Christian Warinussy*)
 
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga adalah Sultan Yogyakarta : Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam keynote speech – nya dalam peluncuran Buku : Angkat Pena demi Dialog Papua, 20 Juni 2012 di Yogyakarta pernah mengatakan bahwa dialog damai bukan sesuatu yang instan, melainkan proses panjang yang harus dipersiapkan secara matang. Meskipun rumit, dialog sangat mungkin dilakukan dengan terlebih dahulu menciptakan kondisi-kondisi yang membauat para pihak semakin yakin untuk berdialog.
 

Sri Sultan juga mengatakan bahwa setiap resolusi konflik untuk menuju suasana damai selalu diawali dengan membangun saling pengertian (mutual understanding) terlebih dahulu sebagai basis untuk menciptakan rasa saling percaya (mutual trust). Sehingga untuk selanjutnya agar tumbuh rasa saling menghormati (mutual respect) diantara para pihak yang terlibat konflik. Kesemuanya itu menurut Raja Yogyakarta ini harus berangkat dari sebuah dialog yang tulus, jujur dan terbuka.

 

Dengan demikian maka dalam konteks upaya mendorong pelaksanaan Dialog Papua – Indoensia, saya selaku Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari memandang bahwa langkah-langkah yang penting saat ini adalah bagaimana bisa membangun saling pengertian diantara pihak-pihak yang terlibat konflik di Tanah Papua.

 

Pemerintah Indonesia bersama segenap jajarannya, termasuk TNI dan POLRI seharusnya mau untuk duduk dan berbicara dan saling curah pandang mengenai berbagai hal yang dipandang merupakan masalah dengan pihak-pihak yang selama ini dipandang berbeda pendapat dengannya, yaitu : kalangan resisten di Tanah Papua seperti Presidium Dewan Papua (PDP) dan panel-panelnya maupun Westa Papua National Authority (WPNA/Otoritas Nasional Papua Barat), West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL/Koalisi Nasional Papua untuk Pembebasan), Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Komite Nasional Pemuda Papua Barat (KNPPB), Solidaritas Perempuan Papua (SPP) atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

 

Saya memandang bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang telah memulai sejumlah langkah penelitian dan menemukan masalah-masalah mendasar di Tanah Papua serta telah memulai merajut upaya membangun perdamaian di Tanah Papua bersama Jaringan Damai Papua (JDP) memiliki posisi penting dalam memfasilitasi pertemuan-pertemuan antar para pihak tersebut diatas untuk memulai upaya membangun saling pengertian (mutual understanding), guna menuju tecapainya rasa salaing percaya (mutual trust) bagi kepentingan pelaksanaan Dialog Damai Papua-Indonesia dalam tahun 2014 ini.

 

Berkenaan dengan hal itu, adalahs angat penting untuk segera LIPI dan JDP dapat mulai melakukan upaya identifikasi terhadap berbagai hal yang dapat diangkat sebagai indikator-indikator Papua Tanah Damai.

 

Hal itu penting untuk melihat hal-hal apa saja yang menjadi masalah dan menjadi pemicu terjadinya konflik sosial-politi dan sosial-ekonomi yang berkepanjangan di Tanah Papua dan senantiasa menjadi sumber terjadinya kekerasan fisik dan senjata yang berdimensi pelanggaran hak asasi manusia dari masa ke masa dan membawa korban banyak pada rakyat sipil di Bumi Cenderawasih ini.

 

Peran LIPI dan JDP menjadi sangat penting dan dapat menjadi fasilitator yang bisa memulai mempertemukan para pihak yang terlibat konflik selama ini di Tanah Papua pada meja dialog yang damai, transparan dan demokratis, guna membangun Papua Tanah Damai.

 

Demikian komentar !

 

Peace,

 

Yan Christian Warinussy

Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari/Peraih Penghargaan Internasional di Bidang HAM “John Humphrey Freedom Award” Tahun 2005 dari Canada/Anggota Steering Commitee Foker LSM se-Tanah Papua/Sekretaris Komisi HAM, Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan pada Badan Pekerja Klasis GKI Manokwari/salah satu Pembela HAM di Tanah Papua/ Salah satu Advokat Senior di Tanah Papua .-

Scroll to Top