Membangun Percaya untuk Dialog Papua-Indonesia

Manokwari,– Kontak senjata di awal tahun yang menewaskan sejumlah orang di tanah Papua mengindikasikan bahwa konflik berumur 50-tahun itu masih berlanjut. Desakan dialog damai Jakarta-Papua yang disuarakan antarpihak belum ada respon positif dari pemerintah Indonesia. Pemerintah Papua dan Jakarta tampak masih sibuk dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Plus. 

Menyikapi kondisi ini, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy kembali memandang bahwa langkah-langkah yang penting dalam kondisi ini adalah membangun saling pengertian di antara pihak-pihak yang terlibat konflik di Tanah Papua.

Peraih Penghargaan Internasional di Bidang HAM “John Humphrey Freedom Award” Tahun 2005 dari Canada itu meminta pemerintah Indonesia bersama segenap jajarannya, termasuk TNI dan POLRI seharusnya mau untuk duduk dan berbicara dan saling curah pandang mengenai berbagai hal yang dipandang merupakan masalah dengan pihak-pihak yang selama ini dipandang berbeda pendapat dengannya. 

Anggota Steering Commitee Foker LSM se-Tanah Papua ini mencatat pihak-pihak yang resisten  dengan Jakarta adalah Presidium Dewan Papua (PDP) dan panel-panelnya maupun Westa Papua National Authority (WPNA/Otoritas Nasional Papua Barat), West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL/Koalisi Nasional Papua untuk Pembebasan), Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Komite Nasional Pemuda Papua Barat (KNPPB), Solidaritas Perempuan Papua (SPP) atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

“Saya memandang bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang telah memulai sejumlah langkah penelitian dan menemukan masalah-masalah mendasar di Tanah Papua serta telah memulai merajut upaya membangun perdamaian di Tanah Papua bersama Jaringan Damai Papua (JDP) memiliki posisi penting dalam memfasilitasi pertemuan-pertemuan antar para pihak tersebut,” kata Yan Christian Warinussy, Senin, (03/02/14) kemarin. 

“Harus  memulai upaya membangun saling pengertian (mutual understanding), guna menuju tecapainya rasa salaing percaya (mutual trust) bagi kepentingan pelaksanaan Dialog Damai Papua-Indonesia dalam tahun 2014 ini,” pintanya.

Berkenaan dengan hal itu, kata dia, sangat penting untuk segera LIPI dan JDP dapat mulai melakukan upaya identifikasi terhadap berbagai hal yang dapat diangkat sebagai indikator-indikator Papua Tanah Damai. Hal itu penting untuk melihat hal-hal apa saja yang menjadi masalah dan menjadi pemicu terjadinya konflik sosial-politik dan sosial-ekonomi yang berkepanjangan di Tanah Papua.

Ia menilai, peran LIPI dan JDP menjadi sangat penting dan dapat menjadi fasilitator yang bisa memulai mempertemukan para pihak yang terlibat konflik selama ini di Tanah Papua pada meja dialog yang damai, transparan dan demokratis, guna membangun Papua Tanah Damai.

Ia menjelaskan, berkaitan dengan dialog Jakarta-Papua, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga adalah Sultan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam keynote speech-nya dalam peluncuran buku “Angkat Pena Demi Dialog Papua”, 20 Juni 2012 di Yogyakarta pernah mengatakan, dialog damai bukan sesuatu yang instan, melainkan proses panjang yang harus dipersiapkan secara matang. Meskipun rumit, dialog sangat mungkin dilakukan dengan terlebih dahulu menciptakan kondisi-kondisi yang membuat para pihak semakin yakin untuk berdialog.

Sri Sultan juga mengatakan, setiap resolusi konflik untuk menuju suasana damai selalu diawali dengan membangun saling pengertian (mutual understanding) terlebih dahulu sebagai basis untuk menciptakan rasa saling percaya (mutual trust). Sehingga untuk selanjutnya agar tumbuh rasa saling menghormati (mutual respect) di antara para pihak yang terlibat konflik. Kesemuanya itu menurut Raja Yogyakarta ini harus berangkat dari sebuah dialog yang tulus, jujur dan terbuka. (Yermias Degei/MS)

Sumber:http://majalahselangkah.com/content/-membangun-percaya-untuk-dialog-papua-indonesia

Scroll to Top