Membangun Budaya Damai di Papua Melalui Dialog

Oleh: Elga J. Sarapung

Direktur Institute Dialog Antariman di Indonesia (Interfidei), Yogyakarta, Indonesia; Executive Committee Member of ACRP.

 

Tanah Papua[1] adalah wilayah paling Timur di Indonesia, yang selama kurang lebih 48 tahun, masyarakatnya bergumul dengan banyak problem kemanusiaan dan kebangsaan. Mulai dari pendidikan (masih banyak yang terkebelakang), kesehatan (HIV/AIDS-Papua berada pada ranking keempat tertinggi di Indonesia), kesejahteraan (masih banyak yang miskin-padahal mereka memiliki sumber daya alam yang sangat kaya: mineral, minyak, gas, emas, ikan, hutan, dlsb) sampai dengan soal-soal hak asasi manusia (mengalami pelanggaran HAM berat),  “human security” (masih merasa tidak aman untuk hidup di Tanah sendiri karena begitu banyak aparat keamanan); kekerasan (di banyak tempat di seluruh Papua, tidak sedikit warga masyarakat mengalami perlakuan kekerasan oleh aparat keamanan), stigmatisasi politik-sosial-kultural terhadap orang Papua (setiap kali orang Papua menuntut keadilan, setiap kali itu pula mereka distigmakan sebagai separatis, anti Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan umumnya oleh para pendatang, mereka distereotypekan dengan pemalas, pemabuk, berkulit hitam.

Kekayaan alam yang ada di Tanah Papua telah dan sedang dikeruk oleh orang-orang dari luar Papua, baik sesama bangsa Indonesia maupun dari luar negeri, melalui berbagai perusahan multinasional yang didukung oleh pemerintah local dan nasional, aparat keamanan serta para pengusaha nasional. Sementara,  masyarakat Papua (asli) sulit untuk menikmati hasil kekayaan alam mereka secara maksimal dan merata, kecuali bagi para elit Papua.

Keadaan seperti ini, selain karena sudah dialami dalam waktu yang sangat lama, juga hampir tidak ada tanda untuk sesuatu jalan keluar yang baik, positif, damai, tanpa kekerasan. Selama ini pendekatan yang dilakukan oleh Negara lebih menekankan pada “keamanan” militeristik- bukan “human security”, yang kemudian menghasilkan kekerasan oleh aparat keamanan terhadap orang Papua dan perlawanan dari orang Papua, dengan cara yang kurang lebih sama atas nama menuntut keadilan. Perlawanan ini kemudian oleh aparat dan sekaligus Negara, dicap sebagai tindakan separatis dan melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Cap ini berlaku bagi seluruh orang Papua, karena tindakan atau cara apa pun yang mereka lakukan dalam menuntut keadilan Negara Indonesia terhadap orang Papua.[2]

Keadaan ini menjadi pergumulan Agama-Agama di Papua. Gereja, baik Protestan maupun Katolik memainkan peran yang signifikan dalam usaha membela hak-hak warga masyarakat Papua dalam menuntut keadilan. Pergumulan ini tetap berlanjut dalam berbagai bentuk aksi konkrit, menyuarakan keadilan dan kebenaran. Sampai-sampai kadang-kadang Gereja (lembaga atau para pimpinan gereja,pendeta, pastor, tua-tua jemaat) dituduh sebagai “kaki-tangan” separatis. Dalam perkembangannya, keadaan ini bahkan sudah menjadi pergumulan dan aksi bersama dari semua agama yang ada di Tanah Papua: Islam, Buddha, Hindu, Protestan, Katolik. [3]

Dimulai dari satu workshop yang diselenggarakan oleh Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Jayapura pada tahun 2002, tanggal 25-30 November, yang melibatkan berbagai kelompok: pimpinan agama-agama, LSM, akademisi, pemerintah. Tema kegiatan saat itu, “Membangun Budaya Damai untuk Papua Tanah Damai”.[4]

Sejak itu, gagasan tentang “Papua Tanah Damai” dikampanyekan, banyak kegiatan yang dilakukan. Para pemimpin agama mendukung gagasan ini. Dukungan tersebut secara khusus mereka organisir melalui satu wadah, ForumKonsultasi Para Pemimpin Agama (FKPPA) di Papua yang dibentuk sejak tahun 2006. Forum ini aktif dengan berbagai kegiatan yang semuanya terarah kepada Papua Tanah Damai. Antara lain, dalam kerjasama dengan Interfidei, Yogyakarta melalui pendidikan alternative tentang “pluralism-multikulturalisme” serta peace building, khususnya di kalangan Guru-guru Agama, para pemuda dan para pemimpin Agama.

Sejak itulah, oleh seorang Imam Katolik,  Pater Neles Tebay, Pr. yang juga sebagai salah satu anggota FKPPA merancang satu konsep yang lengkap dengan uraian langkah-langkah praksisnya, tentang cara menyelesaikan konflik di Papua. Cara itu, tidak lain adalah DIALOG; yaitu DIALOG JAKARTA-PAPUA[5]. Karena, menurut keyakinan Pater Neles, bahwa hanya dengan membuka dan menjalani DIALOG sajalah, maka perdamaian di Tanah Papua akan terjadi dengan tanpa kekerasan. DIALOG di antara sesama orang Papua yang berbeda suku, agama dan faksi; DIALOG di antara orang Papua dan para pendatang atau yang dikenal dengan kelompok strategis; DIALOG di antara Pemerintah daerah dengan masyarakat Papua; dan DIALOG di antara Jakarta (Pemerintah Pusat) dan Orang Papua, baik yang ada di Tanah Papua maupun yang tersebar di daerah lain di Indonesia dan di Luar Negeri. DIALOG bersama dengan mereka yang selama ini dianggap atau dituduh sebagai separatis. DIALOG yang perlu dilanjutkan dengan KERJA, kerja bersama dalam membangun Papua Tanah Damai.[6]

Yang terpenting dialog mesti dipandang sebagai misi bersama untuk menyelesaikan konflik di tanah Papua menjadi Papua tanah damai . Dimana saja dengan payung organisasi atau institusi apa saja atau mungkin secara individu. Dialog semestinya terus dikampanyekan, dialog dalam arti luas : terus berdialog untuk kepentingan apa saja;  mulailah sesuatu dengan berdialog untuk kepentingan apa saja :  dialog yang sejajar, bermartabat dan mengakomodir kepentingan semua orang.  (Pater Neles Tebay)

Tanggal 5-7 Juli 2001, Jaringan Damai Papua, yang diinisiatifkan oleh Pater Neles bersama dengan 31 orang rekannya yang lain, mengadakan Konferensi Perdamaian Tanah Papua yang digelar di Auditorium Universitas Cendrawasih (UNCEN), Abepura.

 

Konferensi Perdamaian Tanah Papua ini dihadiri oleh kurang lebih 800 orang peserta, mewakili kurang lebih 252 suku bangsa Papua dan faksi-faksi yang ada di Papua. Mereka adalah, warga asli Papua, Tokoh Agama, Tokoh Adat (Dewan Adat Papua) dan Tokoh Masyarakat asli Papua serta pemerintah Pusat dan Daerah dan beberapa pengamat (penulis hadir sebagai pengamat).

Dalam Konferensi ini, soal DIALOG dipikirkan dan dibahas secara mendalam dan bersama-sama. Mereka yakin bahwa DIALOG merupakan langkah yang baik, bermartabat dan damai dalam menyelesaikan persoalan di Tanah Papua. “Sebab jika tetap menggunakan kekerasan akan dibalas dengan kekerasan dan akan melahirkan kekerasan baru”. (Pdt. Socratez S. Yoman).

Salah satu hasil yang berkualitas dari Konferensi ini adalah, terbangunnya kesadaran bersama di kalangan orang Papua, yang berbeda suku, bahasa, agama, gender, faksi, tentang pentingnya membangun “spirit” bersama dengan visi dan misi bersama, yaitu mewujudkan Papua Tanah Damai. Untuk itu, mereka harus mensukseskan DIALOG, jalan damai yang bermartabat bagi kehidupan Papua, sekarang dan sampai di masa mendatang.*** (es)
 
________________________________________
[1] Tanah Papua yang saya maksudkan adalah kedua propinsi: Papua Barat dan Papua
[2] Baca bukunya Muridan S. Widjojo and team, “Papua Road Map”, negotiating the Past, improving the Present and Securing the Future” , LIPI, Jakarta 2009.  
[3] Neles Tebay, Upaya Lintas Agama demi Perdamaian di Papua Barat (Interfaith Endeavours for Peace in West Papua), seri Human Rights, Missio, 24, Aachen, Germany, 2006.
[4] Tim SKP Jayapura, Membangun Budaya Damai dan Rekonsiliasi. Dasar Menangani Konflik di Papua, SKP Keuskupan Jayapura, 2009
[5] Neles Tebay, Dialog Jakarta-Papua, sebuah Perspektif Papua, SKP Jayapura, 2009
[6] Gagasan dan seluruh upaya ke arah DIALOG ini sangat didukung oleh Interfidei

 

Sumber tulisan http://www.interfidei.or.id/index.php?page=article&;id=9

Scroll to Top