YAUNG

Melawan Karena Dialog Diabaikan

YAUNGMarinus Yaung.(Foto doc:Binpa)JAYAPURA – Pengamat Hukum Internasional, Sosial Politik Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung, mengatakan, aksi-aksi penyerangan secara sporadis oleh OPM saat ini merupakan reaksi terhadap operasi militer yang dilakukan TNI-POLRI di wilayah-wilayah yang telah ditentukan menjadi tempat untuk konsolidasi internal OPM.“Memang saat ini OPM sedang melakukan konsolidasi kekuatan militer dan politiknya untuk mengkalkulasi segala kemungkinan yang akan terjadi menjelang pemilu legislatif pada April 2014 nanti,” ungkapnya kepada Bintang Papua di Kampus Fisip Uncen Waena, Kamis, (6/2).

 

Dijelaskan, sudah terbaca bahwa ada upaya menggagalkan pemilu yaitu mengadakan perang terbuka dengan TNI-POLRI atau cukup mengkondisikan situasi untuk mempengaruhi para konstituen orang asli Papua untuk memboikot Pemilu atau Golput.

 

Menurut hematnya, memboikot pemilu dengan mengambil sikap politik untuk tidak memberikan hak suaranya dalam pemilu atau Golput adalah sesuatu yang wajar dan lazim dalam demokrasi. Tetapi kalau menggunakan kekerasaan untuk menghentikan proses pemilu bukanlah bagian dari semangat berdemokrasi.

 

Secara pribadi menolak cara kekerasan yang dipilih OPM untuk menggagalkan pemilu legislatif di Papua. Tapi konsolidasi yang dilakukan OPM bersama seluruh jaringan kerjanya untuk memboikot pemilu melalui sikap politik Golput perlu mendapat apresiasi karena  pemerintah tidak menghargai dan menghormati suara orang Papua.

 

Sudah sering dirinya ingatkan pemerintah bahwa sikap pemerintah yang memaksakan Otsus Plus atau RUU Pemerintahan Papua diberlakukan merupakan kebijakan yang hanya melahirkan konflik dan kekerasan dalam skala yang lebih luas lagi di Papua.

 

Pemerintah seharusnya mendengar dan segera meresponi aspirasi dialog damai Papua-Jakarta yang merupakan kesepakatan bersama seluruh masyarakat asli Papua dan masyarakat non asli Papua dan didukung penuh oleh OPM.

 

“Kalau OPM sudah mendukung dan menyetujui dialog damai dan bermartabat sebagai solusi masalah Papua, seharusnya pemerintah meresponinya segera. Itupun kalau pemerintah memang menginginkan Papua damai,” ujarnya.  Namun, jika pemerintah sudah mempunyai pedoman baku bahwa Papua perlu dibangun dalam kondisi perang dan konflik di Papua harus tetap dipelihara, silahkan saja pemerintah jalan terus dengan konsep kesejahteraan Otsus Plusnya itu. Padahal Presiden SBY ketika menyampaikan pikiran awalnya tentang konsep Otsus Plus, sempat masygullah hatinya hingga menitikan air mata melihat kondisi Papua karena elit politik dan pejabat Papua yang tidak bertanggung jawab mengelola kekuasaan yang cukup besar didalam Otonomi Khusus.

 

“Saya curiga Presiden SBY tidak diberitahu informasi yang benar tentang fakta di lapangan bahwa orang Papua sesungguhnya membutuhkan dialog damai untuk menyelesaikan masalah Papua, bukan RUU Pemerintahan Papua,” jelasnya.

 

Orang Papua menginginkan konsep Otsus Plus itu dijadikan salah satu agenda dalam dialog damai Papua-Jakarta dulu, baru dari hasil dialoglah maka akan dilahirkan sejumlah rumusan dan rekomendasi yang akan menjadi kerangka acuan Presiden SBY dalam merumuskan konsep Otsus Papua yang diperluas.

 

Ketidakjelasan informasi kepada Presiden SBY inilah yang membuat selama hampir 10 tahun kepemimpinan Presiden SBY, tidak ada sesuatu perubahan pembangunan yang berarti terhadap tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat asli Papua. Presiden SBY sesungguhnya kecewa dengan para elit politik dan pejabat pemerintah di Papua, karena dari cara dan model kepemimpinan merekalah yang mengakibatkan rakyat Papua terus menerus merasa dianak tirikan dan diabaikan dalam pembangunan.

 

Model kepemimpinan terbaru elit politik dan pejabat Papua yang telah menyakiti hati dan menusuk rasa keadilan masyarakat Papua adalah sikap mereka yang mengabaikan dialog damai Papua-Jakarta, dan memaksakan implementasi Otsus Plus di Papua. Karena di dalam konsep Otsus Plus, akan banyak uang masuk Papua dan pesta pora uang dalam birokrasi Pemda Provinsi Papua dan Pemda Kabupaten/Kota pada episode yang kedua akan terselenggarakan, karena episode pertama pesta pora uang dalam birokrasi Papua sudah terjadi di periode Gubernur Papua sebelumnya.

 

Sekarang akan muncul lagi episode kedua pesta pora uang dalam birokrasi Pemda Papua apabila RUU Pemerintahan Papua jadi diimplementasikan. Dan bila terwujud, tentunya dirinya hanya bisa mengucapkan selamat berpesa pora uang dalam birokrasi Pemda Papua dan jelas dirinya tetap memberikan dukungan dan apresiasi kepada OPM atas semua upaya murni perjuangan untuk membawa Papua menuju masa depan yang jauh lebih baik.

 

“Semua orang Papua dan OPM telah memutuskan mendukung dialog Papua-Jakarta, keputusan ada ditangan presiden SBY sekarang. Kalau mau Papua tetap bagian dari NKRI, harus tepat dan cermat membaca situasi politik Papua dalam bulan-bulan kedepan, jangan salah mengambil keputusan seperti kisah lama Presiden Habibie tentang kasus Timor-Timur,” pungkasnya.(nls/don/l03

 

Sumber:http://bintangpapua.com/index.php/lain-lain/k2-information/halaman-utama/item/12892-melawan-karena-dialog-diabaikan

Scroll to Top