Masyarakat Tunggu Dialog Jakarta-Papua

Deert Tabuni Apresiasi Kunjuangan Presiden ke Papua.

Jayapura Ketua Komisi II DPR Papua Deert Tabuni memberikan  apresiasi atas kunjuangan Kerja (Kunker) Presiden RI Ir.H Joko Widodo beserta rombongan ke Tanah Papua.“ Saya selaku tokoh masyarakat Papua yang juga sebagai anggota DPRP memberikan apresiasi penuh kepada presiden. Kunjungan ini merupakan janji yang di sampaikan pada kampanye sebelum menjadi presiden RI,” kata Deert Tabuni kepada wartawan di ruang kerjanya, senin (11/5).

Menurutnya  kunjuangan kerja yang dilakukan presiden bersama rombongan mulai melakukan blusukan di Pasar Praha, peletakan batu pertama pelaksaan PON 2010, peresmian kampus IPDN, peletakan batu pertama jembatan Hamadi Holtekamp, kunjungan Pelelangan Ikan (TPI) Hamadi, Lapas Abepura, yang kemudian memberikan arahan kepada prajurut TNI/Polri di Korem 172/PWY.

Namun disisi lain, menurut Dert Tabuni, bahwa kunjungan  presiden ke Papua sangat di sayangkan. Sebab apa yang ditunggu-tunggu masyarakat Papua atas janji yang disampaiakn pada  bulan desember  2014 lalu, untuk membuka ruang dialog Jakarta-Papua tidak terlaksana.

“Sebenarnya kunjuangna presiden ke Papua datang duduk bersama dengan pemerintah. Baik itu pemerintah Provinsi Papua, Kabupaten/Kota, seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, tokoh perempuan. Karena yang harus diselesaikan itu adalah konflik di Papua bukan untuk meresmikan beberapa gedung atau melakukan kegiatan lain.” katanya.

Menurutnya, Presiden harus membicarahkan masalah Papua terlebih dahulu, terutama dalam menyelesaikan konflik hingga  terjadi pertumpahan  darah selama ini.  “ Jadi harus bicara baik soal konflik di Papua baru kita bicara kegiaran ekonomi dan infrastruktur. kalau konflik ini masih berjalan terus dan kasus pun terjadi dimana- mana maka itu tidak akan pernah selesai,’ tukasnya.

Ia mengutarakan,  salah satu untuk menyelesaikan konflik di Papua adalah, presiden harus membuka ruang dialog antara Jakarta-Papua. “ini harus diprioritas dan itu harus di selesaikan. Presiden harus membuka ruang dialog karena itu adalah janji yang di sampaikan kepada rakyat Papua untuk menyelesaikan masalah Papua dalam dialog,” paparnya.

 

Bintang Papua Edisi selasa 12 Mei 2015 Hal 4

Scroll to Top