Masalah Papua Selesai Jika Presiden Mau Dialog

Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Eva K Sundari, menyatakan, maraknya aksi penembakan, kekerasan, dan berbagai masalah lainnya di bumi Papua akan selesai jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mau berdialog langsung dengan warga Papua.

 

“Terbukti gagalnya pendekatan keamanan sejak Orba, bahkan situasi keamanan memburuk, maka sepatutnya pemerintah legowo untuk memulai dialog Jakarta-Papua sebagaimana sudah sejak lama disarankan banyak pihak,” ungkapnya di Jakarta, Sabtu (2/6).

 

Dialog Jakarta-Papua hanya akan efektif setelah pasukan keamanan ditarik dari Papua sebagaimana tuntutan masyarakat Papua dan direkomendasikan Komnasham. Selain itu, untuk menunjukan prasyarat saling percaya saat dialog, maka sepatutnya pemerintah juga memberikan amnesty kepada 17 tahanan politik Papua.

 

Menurutnya, penarikan jumlah pasukan keamanan harus dilakukan pemerintah pusat sebagaimana dibahas dalam rapat kerja Komisi III dengan Komnasham pada Kamis, (31/5). Tidak proporsionalnya pengiriman jumlah personel Brimob dan TNI semakin memperburuk situasi. Ini kontradiktif dengan pernyataan-pernyataan Presiden SBY, bahwa kebijakan pemerintah di Papua sudah dirubah dari pendekatan keamanan menjadi kesejahteraan.

 

Aparat keamanan hanya  terkonsentrasi di daerah-daerah tambang, seperti Timika, Puncak Jaya, Paniai, dan lain-lain, sehingga per awal tahun tercatat, 5 orang meninggal dunia, di antaranya warga negara asing.

 

Dikatakan Eva, hambatan utama terciptanya dialog antara Jakarta-Papua justru berada di Jakarta. Pasalnya, banyak pejabat tinggi terutama pihak militer atau Polri  masih meyakini pola pikir ala orde baru, yakni pendekatan keamanan walaupun terbukti gagal. Resistensi kuat juga diduga karena keterlibatan aparat di bisnis-bisnis tambang di Papua, sebagaimana dilaporkan masyarakat adat setempat dan ditegaskan oleh asosiasi LSM Papua.

 

“Upaya pendekatan kesejahteraan yang tidak mensejahterakan rakyat melalui dana Otsus tidak meredam konflik, bahkan mengintensifkan praktik korupsi para elit Papua. Sehingga, penyelesaian politik melalui dialog merupakan satu-satunya pilihan bagi penghentian kekerasan berkepanjangan di Papua. Tidak ada pilihan lain,” pungkasnya. [IS]

 

Sumber: http://www.gatra.com/nasional-cp/1-nasional/13550-masalah-papua-selesai-jika-presiden-mau-dialog

Scroll to Top