Masalah Papua Dapat Diselesaikan Lewat Dialog

Sering terdengar berbagai kisah tindak kekerasan terjadi di Papua. Mulai dari penyiksaan sampai penembakan. Kondisi itu tak hanya memakan korban dari masyarakat sipil, tapi juga aparat keamanan. Menurut anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Yoris Raweyai, sejak reformasi 1998, sejumlah perwakilan masyarakat Papua mengevaluasi kondisi Papua selama ini berada di pangkuan Republik Indonesia. Pria yang mengikuti proses itu mengatakan, masyarakat Papua tersebut menemui Presiden RI yang ketika itu dijabat B.J. Habibie.

 

Dalam pertemuan yang berlangsung tahun 1999 itu, perwakilan masyarakat Papua menyerahkan surat dari hasil evaluasi tersebut, isinya bermacam persoalan yang dihadapi masyarakat Papua. Salah satu butir utama surat itu mengatakan bahwa masyarakat Papua menginginkan berpisah dari Indonesia. Menanggapi pernyataan itu, Yoris mengingat Habibie mendorong agar perwakilan masyarakat Papua memikirkan kembali tuntutan itu. Hasilnya, ditemukan sebuah konsep terbaik untuk menyelesaikan masalah di Papua yaitu menggunakan mekanisme dialog.

 

Konsep itupun, menurut Yoris, berjalan semakin baik di masa pemerintahan Abdurahman Wahid. Bahkan, ia menyebut Presiden RI yang akrab disapa Gus Dur itu mengembalikan dignity masyarakat Papua dengan cara mengibarkan bendera bintang kejora dan mengubah nama Irian Jaya menjadi nama aslinya yaitu Papua. Tak hanya itu, Yoris menilai pemerintah era Gus Dur cukup serius membangun dialog damai di Papua, salah satunya dapat dilihat dengan dibentuknya kongres masyarakat Papua.

 

Kongres itu melibatkan seluruh elemen masyarakat Papua mulai dari masyarakat Papua yang tinggal di pesisir sampai gunung, termasuk Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kongres itu menghasilkan Presidium Dewan Papua yang berfungsi sebagai wadah dari seluruh elemen masyarakat Papua untuk membangun Papua. Sejak presidium masyarakat Papua itu terbentuk, Yoris menilai kondisi keamanan di Papua relatif lebih aman ketimbang hari ini. Sayangnya, kondisi itu berbalik ketika ketua Presidium Dewan Papua, Theys Hiyo Eluay, tewas dibunuh oknum Kopassus.

 

Sejak itu, Yoris melihat kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan kasus Papua mulai berubah dan menggunakan kembali pendekatan lama. Atas dasar itu, Yoris menilai untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat Papua salah satu cara yang cukup baik digunakan yaitu lewat dialog damai. Meski begitu, Yoris menyebut DPR tak tinggal diam, karena sampai saat ini Komisi I sudah bentuk dua tim yang menangani Papua secara khusus yaitu tim yang memantau Otonomi Khusus dan Panja Papua. Untuk Panja Papua, Yoris mengatakan bertugas untuk membahas penyelesaian masalah Papua bersama pemerintah.

 

“Masalah yang ada di Papua harus diselesaikan secara damai lewat dialog,” kata Yoris dalam diskusi yang digelar The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial), Jumat (15/3).

 

Pada kesempatan yang sama, Direktur Program Imparsial, Al Araf, menyesalkan pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam menuntaskan masalah yang menyelimuti Papua. Pasalnya, pemerintah masih mengutamakan pendekatan paksaan dengan cara menerjunkan pasukan keamanan mulai dari Polri sampai TNI. Sejalan dengan itu pemerintah juga menggunakan pendekatan ekonomi lewat Unit Percepatan PembangunanProvinsi Papuadan Provinsi PapuaBarat (UP4B).

 

Atas dasar itu, Al menilai kebijakan yang selama ini diterbitkan pemerintah untuk Papua, seperti Operasi Militer dan Otonomi Khusus, gagal. Hal serupa menurut Al juga berpotensi terjadi pada kebijakan UP4B. “Maka yang harus dibangun itu dialog damai,” katanya.

 

Ironisnya, sampai saat ini Al menilai pemerintah tidak serius mengupayakan terwujudnya dialog damai. Hal itu terbukti dari rencana pemerintah menambah jumlah pasukan keamanan Papua sampai 2025. Dari data yang diperoleh, Al mengatakan penambahan pasukan itu mencapai puluhan ribu personil.

 

Mengingat pada 2014 nanti akan digelar Pemilu, Al mengusulkan agar masyarakat Papua memberi tekanan kepada para calon presiden agar berkomitmen menuntaskan masalah Papua. Pasalnya, Al melihat kebuntuan terwujudnya dialog damai di Papua salah satunya disebabkan oleh upaya yang dilakukan pemerintah baik di pusat ataupun daerah mandek. Ujungnya, tak ada perubahan positif untuk masyarakat Papua. Oleh karenanya, Al menilai perlu dorongan dari masyarakat sipil untuk mendesak para elit di pemerintahan untuk melakukan upaya mewujudkan dialog damai di Papua.

 

Sementara, tokoh Papua yang berupaya membangun dialog damai, Pater Neles Tebay, mengatakan ada sembilan pihak yang berpengaruh terhadap terhadap dialog damai. Diantaranya, masyarakat asli Papua, masyarakat pendatang, pemerintah daerah, TNI, Polri dan pemerintah pusat.

 

Mengingat, tahun depan akan ada perhelatan demokrasi besar di Indonesia yaitu Pemilu, Pater berharap agar upaya mewujudkan dialog damai tak berhenti. Namun, bagaimana bentuk dialog damai itu nanti, Pater mengatakan butuh masukan dari banyak pihak yang peduli Papua.

 

Dari upaya yang sudah dilakukan, dalam menjelaskan perwujudan proses dialog damai ke depan Pater mengatakan harus melibatkan semua pihak terkait. Seperti pihak yang merasa bagian dari Bintang Kejora atau Merah Putih. Sedangkan, secara geografis pihak di Papua yang wajib dilibatkan dalam dialog itu berada di berbagai wilayah seperti masyarakat Papua di perkotaan, pedalaman hutan dan luar negeri.

 

“Jika pemerintah mau berdialog ya harus melibatkan representasi dari tiga kelompok itu,” pungkasnya.

Sumber:http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5143395687f61/masalah-papua-dapat-diselesaikan-lewat-dialog

Scroll to Top