LIPI: Tahun 2012, Pemerintah Indonesia Hadapi 4 Kelompok Non Negara di Papua

Jakarta, MAJALAH SELANGKAH – Tim Kajian Papua, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam TOR Seminar Evaluasi Politik Papua yang dikirimkan kepada MAJALAH SELANGKAH, Jumat, (14/12) mencatat, selama tahun 2012, Pemerintah Indonesia menghadapi dinamika politik dan gangguan keamanan dari empat kelompok non-negara yang semakin beragam motif dan pelakunya di Papua.

 

Menurut Tim Kajian Papua LIPI, kelompok pertama adalah  berbagai kelompok masyarakat sipil yang menggunakan ruang publik demokrasi tidak hanya untuk menuntut hak-hak demokrasinya, tetapi juga tuntutan kemerdekaan.

 

Kedua, berbagai kelompok sipil bersenjata TPN/OPM atau sejenisnya semakin aktif mengembangkan kekuatannya dan menunjukkan eksistensinya.

 

Ketiga, kelompok “Orang Tak Dikenal” (OTK) memberi warna cukup menonjol dalam praktik kekerasan di Papua.

 

Keempat, kata Tim Kajian Papua LIPI, pemerintah juga menghadapi pelaku aparat negara Polri/TNI yang tidak profesional, persaingan antarunit di dalam Polri/TNI, pelanggaran SOP dalam penegakan hukum bahkan penyalahgunaan wewenang terhadap warga sipil sehingga berpotensi terjadi kekerasan yang mengarah pada pelanggaran HAM.

 

Lebih jauh dijelaskan, kelompok sipil bersenjata pro-Papua Merdeka yang lazim disebut TPN/OPM juga masih menunjukkan pola pergerakan lama namun semakin dinamis dan sebarannya semakin luas. Titik-titik perlawanan yang sudah ada sebelumnya semakin dinamis, yakni Paniai, Puncak Jaya, dan Jayapura. Titik-titik perlawanan baru mulai muncul seperti Lanny Jaya (Tiom).

 

“Upaya untuk memperkuat diri, TPN/OPM menggunakan cara lama yakni perampasan senjata aparat Polri/ TNI. Keberadaan pos-pos dan kehadiran satuan-satuan baru Polri/TNI selain menjadi ancaman, juga dimanfaatkan sebaliknya menjadi obyek latihan dan konsolidasi kelompok ini untuk menaikkan eksistensi dan kekuatan kelompoknya,” tulisnya.

 

Tim Kajian Papua LIPI mengapresiasi kemampuan polisi di Papua, namun, polisi di Papua belum diawasi. “Kemampuan Polda Papua yang kadang-kadang dibantu oleh TNI semakin berkembang seiring dengan pengalaman dalam menghadapi berbagai kasus di Papua.”

 

Meskipun demikian, kata Tim Kajian Papua LIPI, berbagai tindakan untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta penegakan hukum belum memperoleh pengawasan obyektif untuk memastikan bahwa di dalam pelaksanaannya aparat tidak melakukan pelanggaran prosedur dan aturan yang ditetapkan.

 

“Tanpa pengawasan ketat lembaga negara dan lembaga masyarakat sipil, berbagai indikasi serta tuduhan pelanggaran HAM oleh aparat Polri/TNI tidak dapat dibuktikan dengan fakta dan data hukum,”terangnya.

 

Lebih jauh dijelaskan, kenyataan ini dipersulit juga oleh masih terbatasnya laporan investigasi HAM secara independen baik dari kalangan LSM maupun lembaga negara semacam Komnas HAM. Kekhawatiran dan kecurigaan publik terkait HAM tidak terjawab tuntas dan mengambang menjadi busa-busa politik di dalam konflik Papua.

 

Tercatat, dibandingkan dengan 2011, pada 2012 jumlah kekerasan dan pelakunya lebih tinggi. Jenis dan motif kekerasannya lebih beragam. Aparat seringkali gagal mengidentifikasi secara jelas pelakunya dari unsur negara atau non-negara. Jika pun pelakunya teridentifikasi, penegakan hukumnya belum efektif dan konsisten.

 

Pemerintah juga dinilai belum berhasil memberikan pesan kepada para pelaku gangguan keamanan dan masyarakat luas bahwa negara masih efektif dan hukum ditegakkan di Papua.

 

Sebaliknya, pemerintah dianggap menunjukkan ketidakmampuannya dengan menyalahgunakan kondisi geografis, keterbatasan personel dan keterbatasan dana sebagai alasan untuk menutupi kegagalan. Meskipun tantangan dan kompleksitasnya lebih tinggi, kebijakan keamanan pemerintah 2012 di Papua memiliki pola yang kurang lebih sama dan tidak menunjukkan perubahan berarti dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

 

Kebijakan pengelolaan politik di Papua selama 2012 terasa stagnan, tenang di permukaan dan belum menunjukkan tanda perubahan signfikan. Kebijakan politiknya abu-abu dan cenderung bersifat tertutup serta bergerak di bawah jangkauan radar publik dan masyarakat sipil.

 

LIPI juga kritisi soal pernyataan politik terkait Papua yang selama ini lebih bersifat normatif dan reaktif pada kasus-kasus tertentu. Dinilai, bendera dan paradigma “mempertahankan NKRI” di Papua tidak diterjemahkan dalam desain kebijakan politik yang jelas.

 

Dalam situasi ini, katanya, unit-unit intelijen/politik/pemerintahan baik yang organik di dalam tubuh TNI/Polri dan pemerintah, maupun lembaga intelijen negara seperti BIN dan BAIS menjadi dominan. Dengan demikian, belum ada petunjuk apa pun dari pemerintah bahwa masalah politik Papua akan diselesaikan.

 

Wacana dialog Papua yang disampaikan oleh Presiden SBY pada 9 November 2011 dan diulangi pada Februari 2012 sempat membuat pejabat di Papua dan Jakarta yang terkait dengan politik/intelijen/keamanan mengadopsi wacana dialog dalam berbagai pernyataan publik mereka.

 

“Kalangan masyarakat sipil di Papua dan Jakarta sempat memiliki harapan tinggi.  Namun wacana dialog berhenti sebagai wacana. Tanda-tanda politik yang dibuat oleh Presiden SBY sejak 2010 hingga 2012 terkait dengan dialog belum diterjemahkan menjadi kebijakan politik yang nyata di Papua. Oleh karena itu sepanjang 2012 tidak ada kemajuan dalam pembicaraan penyelesaian politik Jakarta-Papua secara damai dan bermartabat,” tulis LIPI.

 

LIPI mengapresiasi Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) dalam hal mengisi kekosongan koordinasi antarlembaga selama 2012, meskipun keberhasilan implementasi tetap ditentukan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

 

“Jika kelemahan kementerian dan lembaga terkait serta kapasitas pemerintah daerah tetap rendah maka fasilitasi dan mediasi yang dilakukan oleh UP4B menjadi tidak maksimal di masa depan,” kata LIPI. (Yermias Degei/MS)

 

Sumber: http://majalahselangkah.com/lipi-tahun-2012-pemerintah-indonesia-hadapi-4-kelompok-non-negara-di-papua/

Scroll to Top