Libatkan Rakyat Papua

Oleh: DR. Neles Kebadabi Tebay. Pr

 

Ketika membuka Forum Demokrasi Bali (FDB), 7 November 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan tentang pentingya partisipasi rakyat dalam pengambilan kebijakan yang akan berdampak langsung pada rakyat.

 

Menurut Presiden, merupakan satu dari empat kunci sukses untuk memperkuat demokrasi. Presiden mengakui juga pentingnya partisi pasirakyat Papua dalam pengambilan kebijakan, termasuk dalam mengatasi konflik di Papua (tempo.co, 7 November 2013).

 

Pernyataan presiden ini mengandung dua hal mendasar.

 

Pertama, Presiden Yudhoyono secara jelas menegaskan pentingnya partisipasi rakyat Papua dalam menyelesaikan konflik Papua.

 

Keterlibatan rakyat Papua dalam mencari solusi demokratis merupakan faktor yang sangat fundamental danm emengaruhi proses penyelesaian konflik Papua. Itu berarti rakyat Papua tidak boleh diabaikan dalam mencari solusi demokratis atas konflik ini.

 

Guna memahami relevansi dari pernyataan Presiden ini, kita perlu memahami secara benar kodrat dari konflik Papua. Konflik Papua tidak merupakan konflik horizontal antara warga sipil. Ini bukan konflik antar suku-suku asli Papua. Bukan pula konflik antar pemeluk agama yang berbeda.

 

Konflik Papua tidak terjadi antara orang asli Papua dan komunitas-komunitas non-Papua yang berasal dari berbagai suku di luar Papua, seperti dari Jawa, Sulawesi, Sumatera, dll.

 

Konflik Papua bukanlah pertikaian internal antara orang Papua, terutama antara mereka yang mendukung pemerintah dan yang mendukung OPM.

 

Konflik Papua,dari kodratnya, adalah konflik vertical yakni konflik antara Pemerintah Indonesia dan orang Papua yang bergabung dalam OPM. Konflik ini sudah berlangsung selama 50 tahun karena dimulai sejak Indonesia mulai berkuasa atas Papua tanggal 1 Mei 1963.

 

Penegasan presiden di atas perlu digaris bawahi karena partisipasi rakyat Papua inilah yang diabaikan secara sengaja selama lima dekade.

 

Pada zaman orde baru (orba), pemerintah mengedepankan pendekatan keamanan. Papua ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Militer menentukan kebijakan untuk Papua. Pemerintah berusaha mengatasi konflik Papua dengan menggunakan senjata.

 

Memasuk era reformasi, pemerintah menerapkan pendekatan kesejahteraan untuk mengatasi konflik Papua. Pendekatan ini diperjelas dalam kebijakan Otonomi khusus (Otsus) yang dilegalkan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.

 

Tetapi, implementasi UU Otsus selama 12 tahun belum memperlihatkan keberhasilannya –untuk tidak mengatakan gagal. Sekalipun trilyunan rupiah dikucurkan untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, tingkat kesejahteraan rakyat Papua belum terdongkrak. Orang Papua masih hidup miskin di atas kekayaan alamnya.

 

Sekalipun diamanatkan oleh UU Otsus, pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) belum didirikan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di masalalu.

 

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) belum dibentuk untuk menyelesaikan masalah sejarah tentang bagaimana Papua dimasukkan kedalam Republik Indonesia.

 

Sementara itu, rakyat Papua masih merasa tidak memiliki terhadap kebijakan Otsus. Mereka bahkan pernah menolak kebijakan ini secara simbolik.

 

Penolakan Otsus ini dilakukan pertama-tama bukan karena tidak menyetujui isi UU Otsus Papua, melainkan karena mereka tidak diajak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan tersebut.

 

Maka solusi otsus bukanlah hasil dialog atau negosisasi antara pemerintah dan rakyat Papua. Solusi ini ditetapkan secara sepihak oleh Pemerintah.

 

Setelah UU Otsus diberlakukan, pemerintah tanpa berkonsultasi dengan rakyat Papua mengeluarkan kebijakan pemekaran kabupaten baru (UU Nomor 26 Tahun 2002)dan provinsi baru (INPRES Nomor 1 Tahun 2003), percepatan pembangunan (INPRES Nomor 5 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 65 Tahun 2011 ),serta pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Perpres Nomor 66 Tahun 2011).

 

Semua kebijakan yang disebutkan di atas belum berhasil menyelesaikan konflik Papua karena, menurut saya, satu alasan saja yakni rakyat Papua tidak dilibatkan dalam proses pembahasan kebijakan-kebijakan tersebut.

 

Oleh sebab itu, apabila pemerintah sungguh berkomitment untuk menyelesaikan konflik Papua secara damai dan bermartabat, maka partisipasi rakyat Papua, terutama OPM, adalah suatu keharusan.

 

Rakyat Papua mesti dilibatkan, seperti yang ditegaskan oleh Presiden Yudhoyono, dalam proses pembuatan kebijakan untuk Papua, termasuk dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Papua.

 

Rakyat Papua sebagai partner

Kedua, penegasan presiden mengisyaratkan pandangan yang benartentang orang Papua. Selama masa orde baru, orang Papua dipandang sebagai separatis yang merongrong keutuhan teritorial Indonesia. Mereka jarang dihormati sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

 

Pemerintah memperlakukan orang Papua bukan sebagai manusia, melainkan musuhnegara. Oleh sebab itu, pemerintah berusaha membasmi musuh Negara ini melalui sejumlah operasi militer dengan alasan memberantas separatisme di Papua.

 

Banyak orang Papua mengibarkan bendera merah putih dan mengakui dirinya sebagai WNI. Tetapi mereka pun merasa dicurigai pemerintah. Sekalipun tidak bergabung dengan OPM, mereka jarang dipercayai sebagai WNI. Pemerintah terkadang meragukan nasionalisme mereka.

 

Oleh sebab itu, dapat dimaklumi apabila pemerintah tidak melibatkan rakyat Papua, yang sudah distigmakan sebagai musuh negara, dalam mencari solusi yang demokratis untuk Papua.

 

Maka penegasan Presiden Yudhoyono tentang pentingya partisipasi rakyat Papua dalam menetapkan kebijakan bagi Papua mengandung suatu pengakuan bahwa orang Papua adalah partner yang mampu memberikan kontribusinya dalam menyelesaikan konflik Papua. Mereka tidak lagi dipandang dan diperlakukan sebagai musuh negara.

 

Memandang mereka sebagai partner, Presiden menghormati rakyat Papua sebagai manusia ciptaan Allah. Mereka dipandang sebagai WNI yang wajib berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

 

Pengakuan kemanusiaan dan kewarganegaraan orang Papua ini, pada gilirannya, menjadi dasar bagi pemerintah untuk melibatkan rakyat Papua, termasuk OPM, dalam membahas kebijakan bagi Papua.

 

Penegasan Presiden Yudhoyono mengingatkan bahwa apabila pemerintah menetapkan kebijakan tertentu secara unilateral, tanpa partisipasi rakyat Papua seperti yang terjadi selama 50 tahun, maka konflik Papua tetap membara dan menjadi beban politik bagi pemerintah.

 

Oleh sebab itu, saatnya sudah tiba bagi pemerintah untuk melibatkan rakyat Papua melalui konsultasi dan komunikasi konstruktif guna secara bersama mencari dan menetapkan kebijakan yang dapat menyelesaikan konflik Papua.

 

Penulis adalah dosen STFT Fajar Timur dan Koordinator Jaringan Damai Papua di Jayapura.

 

Sumber: Koran cetak harian Cenderawasih Pos edisi 09/12,2013

Scroll to Top