KWI Papua

KWI Fasilitasi Konfrensi Pers “Papua Tanah Damai”

KWI PapuaKonfrensi pers “Papua Tanah Damai” di kantor KWI di Cikini, Jakarta Pusat (Foto: Menara)MENARAnews, Jakarta – Konfrensi pers “Papua Tanah Damai” yang difasilitasi Kantor Waligereja Indonesia (KWI) bertujuan menciptakan dialog antara Pemerintah Pusat dengan Papua untuk menciptakan perdamaian Papua, berlangsung di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (10/05).

 

Konfrensi pers yang dimoderatori Benny Susetyo (Ketua Komisi HAK KWI) ini, tampak dihadiri oleh Edi Pranata (Persatuan Gereja Wilayah Papua), Haris Azhar (Kontras), Daru (Imparsial) dan Rikerd Bagung (Pimpinan Redaksi Kompas).

 

Konfrensi pers diawali dengan pembukaan oleh Benny Susetyo yang menjelaskan tujuan digelarnya konfrensi pers ini dan memperkenalkan pembicara yang akan memberikan pernyataan dan tanggapan terkait “Papua Tanah Damai”.

 

Edi Pranata, yang pada saat itu datang langsung dari Papua diberikan kesempatan pertama menyampaikan pernyataannya. Ia mengatakan melihat berbagai permasalahan yang terjadi di Papua, maka seluruh persatuan gereja dan umat beragama melakukan diskusi bersama yang menghasilkan bahwa masyarakat Papua rindu dan menginginkan “Papua Tanah Damai”.

 

“Diharapkan agar Persatuan Gereja Indonesia (PGI) mendorong dialog Jakarta-Papua sehingga dialog menghasilkan jawaban dari pemerintah pusat tentang penyelesaian permasalahan di Papua”, ujar Edi.

 

Indri, Direktur Elsam menanggapi, “pemerintah harus berkomitmen untuk membuka orang-orang dapat bekerja ke luar atau ke dalam Papua.”

 

Menurutnya, kekerasan horizontal yang terjadi di Papua dipicu oleh keadaan politik seperti banyaknya kepentingan untuk melakukan pemekaran wilayah dan adanya Pemilu di Papua.

 

Sementara, Rikerd Bagung menyampaikan keinginan masyarakat Papua untuk melakukan dialog antara pemerintah pusat dengan Papua yang dapat memberi pengaruh jelas terhadap perdamaian di Papua.

 

“Tidak perlu melarang wartawan asing untuk melakukan pekerjaan di Papua, namun perlu untuk diawasi karena suka ataupun tidak suka masalah di Papua adalah masalah internasional yang menyangkut HAM”, ujar Rikerd.

 

Konfrensi pers diperpanjang karena menunggu Haris Azhar yang datang sedikit terlambat, namun hal tersebut tidak mengganggu jalannya konfrensi pers.

 

Haris Azhar menyataka masalah Papua kembali menghangat sejak dibukanya perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, Inggris. Kondisi Papua di masa depan tergantung pada dua hal, Presiden Indonesia 2014 nanti dan pelaksanaan MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia).

 

“Peluang perdamaian untuk Papua hanya bisa dilakukan oleh masyarakat sipil Papua sendiri”, tambah Haris.

 

Konfrensi pers ini juga meghadirkan perwakilan Napas (National Papua Solidarity), yang diwakili Herman Katmo, Heny, dan Elyas Patege.

 

Elyas Patege, seusai konfrensi pers kepada MENARAnews.com menyampaikan, rakyat Papua menginginkan pihak ketiga (netral) yang tidak memiliki kepentingan di Papua untuk memfasilitasi dialog pemerintah pusat dengan Papua untuk menciptakan “Papua Tanah Damai”.

 

“Pihak netral diharapkan tidak berasal dari Indonesia, melainkan luar negeri seperti Koffi Annan (Mantan Sekjen PBB),” ujar Elyas sambil tersenyum. (ali.fr)

 

Sumber:http://www.menaranews.com/news/nasional/kwi-fasilitasi-konfrensi-pers-papua-tanah-damai

Scroll to Top