images

Ketua MRP PB minta Amerika jadi Mediator Dialog Jakarta- papua

imagesVitalis Yumte (Ketua MRP-PB)MANOKWARI- Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Ba­rat (MRP PB),Vitalis Yumte memin­ta kepada pemerintah Amerika Se­rikat untuk mendesak Indonesia supaya menggelar dialog Papua. Sebab,menurut Vitalis,permasalahan di tanah Papua hanya bisa diselesaikan lewat dialog. Hal ini dikemukakan Ketua MRP PB ketika menggelar pertemuan dengan Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert Blake di kantor MRP PB,Senin (9/6).

Ketua MRP PB menilai otonomi khusus yang sudah berjalan sejak tahun 2001 tidak membawa perubahan berarti bagi orang asli  Papua. Negera tidak menghormati kekhususan yang termuat dalam UU Otsus,sehingga orang asli Papua perlu diselematkan dengan dialog Papua-Indonesia.


Orang asli Papua sulit mendapatkan hidup lebih baik dalam pemerintahan Otsus. Otsus tidak bermanfaat,sehingga perlu dievaluasi dan segera dilakukan dialog yang bermartabat untuk menyelesaikan segala permasalahan di Papua, tandas Vitalis.


Pertemuan yang berlangsung mulai pukul 11.00 WIT dihadiri sejumlah anggota MRP PB dan tertutup. Dubes AS.Robert Blake didampingi sejumlah stafnya. Ditemui wartawan usai menerima kunjungan Dubes AS,Ketua MRP PB,Vitalis Yumte menyatakan,pada pertemuan sekitar 1 jam,dirinya menyampaikan pandangan MRP PB soal pelaksanaan Otsus di Papua serta rencana revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus.

Saya sampaikan bahwa persoalan di Papua sangat kompleks. Sudah 51 tahun integrasi dalam NKRI dan 13 tahun pelaksanaan UU Otsus ternyata orang asli Papua berada dalam persimpangan jalan, ujar Vitalis.

Atas segala persoalan yang terjadi di tanah Papua,ketua MRP PB mendesak pemerintah Amerika Serikat agar menyampaikan sikap ke pemerintah Indonesia supaya segera memfasilitasi dialog.

Namun dialog dimaksud,bukan berbicara soal kedaulatan tapi permasalahan tentang pelaksanaan Otsus yang tidak berjalan baik Hari ini MRP berjuang terus tapi tidak ada orang yang komitmen menghormati Otsus. Kare­na itu, rekomendasi MRP adalah minta dialog. Dialog supaya persoalan Papua harus tuntas. Perlu ada perundingan, dimana ada pihak ketiga menjadi mediator sehingga ada kesepatakan. Dan kese­pakatan itu lah  yang  harus dihormati, tandas Ketua MRP PB lagi.


Menurut Vitalis lagi, pemberlakuan UU Otsus merupakan keinginan pemerintah pusat tanpa memperhatikan kondisi  masyarakat sehingga dalam implementa­sinya menimbulkan permasalahan. Me­nga­pa menjadi soal karena DPR yang punya kewenangan menetapkan undang-undang dia melanggar UU Otsus, ujar Vitalis menyinggung hasil Pileg 2014 yang kurang berpihak pada orang asli Papua.

Ditegaskan lagi,sebelum ada perubahan atau RUU Pemerintahan Papua disahkan menjadi undang-undang,maka harus digelar perundingan. Forum dialog itu lah yang nanti akan menentukan perubahan UU Otsus. Soalnya kalau tidak,maka sama saja. Kalau tidak ada dialog,maka nanti undang-undang itu (tentang Pemerintahan Papua) kalau sudah ditetapkan,akan sama saja,ujarnya.

Ketua MRP PB membandingan implementasi UU Otsus di Aceh dan Jogja yang sudah berhasil dibandingkan dengan di Papua. Mengapa kita di Papua masih terus menjadi masalah.

Sumber:http://www.radarsorong.com/index.php?mib=berita.detail&id=24819

Scroll to Top