Jusuf Kalla Ingin Akhiri Konflik Papua

BANDA ACEH—Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan ia akan mengawali upaya mengakhiri konflik berkepanjangan antara Papua dengan pemerintah pusat. JK sendiri memainkan peran kunci dalam negosiasi perdamaian di Aceh usai tsunami Samudra Hindia 2004.

Dalam wawancara dengan The Wall Street Journal, Wapres mengatakan akan coba memulai “dialog lagi” di Papua, yang kerap diguncang pertikaian berskala kecil sejak menjadi bagian NKRI pada 1969. Banyak warga Papua beranggapan pengambilalihan bagian barat pulau Papua Nugini merupakan pencaplokan lahan ilegal oleh Jakarta.

Wilayah Papua, mencakup propinsi Papua dan Papua Barat, adalah rumah bagi tambang emas dan tembaga besar Grasberg yang dikelola PT Freeport Indonesia. Unit usaha Freeport McMoran Inc asal Amerika Serikat tersebut merupakan pembayar pajak terbesar di negara ini. Angkanya sekitar $1,5 miliar atau Rp19 triliun, menurut JK.

Meski mendapat pajak besar dari Freeport, JK mengaku pemerintah pusat mengembalikan lebih banyak pajak ke Papua ketimbang yang disimpannya.

“Orang Papua biasanya bilang Jakarta merampok Papua,” kata JK. “Kami subsidi Papua.”

Kendati demikian, sebagian besar wilayah Papua masih belum berkembang dan warganya terpecah berdasarkan suku.

Selama puluhan tahun, pemberontakan terjadi di Aceh dan Papua yang ingin lepas dari Indonesia. Seperti Aceh, Papua diberi otonomi terbatas oleh pemerintah pusat pada 2001 untuk meredam gerakan kemerdekaan. Salah satu hasilnya, kata JK, hanya orang yang lahir di Papua yang dapat memegang jabatan politik di sana.
“Prinsipnya, hanya Papua yang dapat memimpin Papua,” kata JK.

Provinsi Aceh rusak parah akibat tsunami satu dekade lalu, sehingga kedua pihak jeda bertempur dan mencapai kesepakatan damai delapan bulan sesudahnya.

Di Papua, konflik terus berlangsung dan beberapa kali tercatat bentrokan fisik. Aktivis kemerdekaan dipenjara dan kebebasan berekspresi dibatasi oleh pemerintah. Contohnya, Filep Karma dijatuhi hukuman 15 tahun penjara karena mengibarkan bendera Papua Merdeka yang ilegal. Ia telah menjalani 10 tahun hukumannya. Amnesty International menyebut Filep sebagai tahanan politik. Jakarta membatasi akses ke Papua bagi jurnalis asing, pekerja hak asasi manusia, dan akademisi.

Dalam proses mewujudkan perdamaian, JK melihat adanya perbedaan signifikan antara Aceh dan Papua.

Menurutnya, gerakan separatis di Papua tidak memiliki satu pasukan militer khusus atau struktur komando yang jelas—berbeda dengan pergerakan di Aceh dulu. JK menilai salah satu masalah yang harus dipecahkannya adalah mencari tahu kepada siapa ia harus bernegosiasi.

“Papua berbeda,” kata JK. “Di Papua tidak ada komando. [Papua] sangat terlokalisasi. Tidak ada yang tahu siapa pemimpinnya.”

Perbedaan lainnya, tambah JK, adalah konflik berkepanjangan antara banyak suku di Papua. Ia mengatakan kehadiran polisi dibutuhkan agar suku tidak saling bertikai.

Andreas Harsono dari Human Rights Watch sepakat polisi dibutuhkan di Papua. Namun ia menilai polisi tidak efektif dalam mencegah bentrokan antara anggota suku berbeda.

Andreas mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengakhiri isolasi di Papua dan membuka akses bagi jurnalis asing, lembaga non-pemerintah, dan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa ke wilayah tersebut. Ia juga meminta pemerintah membebaskan narapidana politik dan mengembalikan kebebasan berpendapat bagi warga Papua.

Soal siapa pemimpin Papua yang harus dicari JK untuk bernegosiasi, Andreas mengatakan pemerintah semestinya tidak akan kesulitan menemukannya.

 

Sumber:http://indo.wsj.com/posts/2015/01/07/jusuf-kalla-ingin-akhiri-konflik-papua/

Scroll to Top