d9d5f52fe74b9493a89ec105cf8b0737 1

Juha Christensen: Penyelesaian Konflik di Papua Lebih Kompleks

d9d5f52fe74b9493a89ec105cf8b0737 1Di Indonesia, penyelesaian konflik harus dalam prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

JAKARTA, Jaringnews.com – Membicarakan perdamaian di Nanggroe Aceh Darussalam, sulit untuk tidak menyinggung nama pria asal Finlandia  ini: Juha Christensen. Namun ternyata, Juha pun tak segan bicara soal kekerasan yang terjadi Papua. Membedah persamaan dan perbedaan kekerasan di dua daerah ini. Menurut Juga, penyelesaian kekerasan di tanah Papua lebih kompleks dibandingkan yang terjadi di Aceh.   

Suatu sore di lobi sebuah hotel berbintang di Jakarta, Juha meluangkan waktu

untuk berbincang dengan Jaringnews.com. Dan

ini adalah kutipan percakapan dengan general manager sekaligus salah satu

pendiri Pacta (Peace Architecture and Conflict

Transformation Alliance) itu.

Bagaimana Anda mencermati penyelesaian konflik di Papua?

Saya rasa formula penyelesaiannya kurang-lebih sama seperti halnya

memelihara perdamaian di Aceh. Kuncinya adalah adanya

musyawarah dan jalur komunikasi.

 

Apapun masalahnya, harus ada komunikasi, dialog, dan musyawarah.

 

Soal bentuk, itu tidak penting. Yang terpenting adalah adanya jalur komunikasi. Dan menurut saya, kini yang perlu ditingkatkan

adalah komunikasi antara Papua dengan Pemerintah Pusat.

 

Tentu, barangkali perlu adanya pihak ketiga. Itu berupa konsultan perdamaian ataupun fasilitator. Itu pihak ketiga yang benar-

benar ikhlas, jujur, dan mau membantu Papua untuk mencari solusi.

 

Anda pasti setuju kalau kita mengatakan bahwa di Papua sekarang ada persoalan. Kalau kita mengingkari hal ini, berarti kita

tidak jujur. Dan hal ini malah bisa memerpanjang penyelesaian konflik.

 

Perlukah peningkatan otonomi di Papua seperti halnya di Aceh agar konflik hilang?

 

Nah, saya rasa, yang perlu menjadi fokus, bukan hanya itu. Memang otonomi khusus perlu ditingkatkan implementasinya.

Namun saya rasa ada faktor lain yang perlu diperhatikan di Papua. Antara lain faktor dignity, adat istiadat orang Papua, dan

apakah orang Papua memang mayoritas di wilayah mereka atau sudah jadi minoritas.

 

Secara mendasar, bagaimana perbedaan konflik Papua dengan Aceh?

 

Ada persamaan ataupun perbedaan. Dan ada faktor-faktor yang membuat penyelesaian konflik di Papua lebih kompleks.

Ketiadaan tokoh sentral yang memudahkan komunikasi penyelesaian konflik, juga membuat kompleksitas.

 

Saat ini, sepertinya keberadaan fasilitator untuk Papua perlu ditingkatkan?

 

Kalau saat ini ada pihak ketiga yang ahli dalam pemerintahan, dialog, dan adat, mungkin bisa membantu. Bukan untuk mengatur

dan menguasai, tapi sebagai konsultan yang ada di dua belah pihak.

Dan tentu mereka benar-benar netral seperti yang terjadi di Aceh.

 

Tentunya, dialog untuk perdamaian Papua harus menyertakan tokoh informal?

 

Ya. Untuk Aceh, itu bisa kita lihat?

Contohnya, Malik Mahmud, itu dia di luar struktur pemerintahan. Nanti dia kan menjadi Wali Nanggroe.

Di Indonesia, penyelesaian konflik harus dalam prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Dalam Negara Kesatuan RI,

adaratusan suku,bahasa, adat istiadat. Semua wilayah di Indonesia mesti mengingat hal tersebut. Dan harus ada saling

penghormatan atau toleransi. Tidak ada perdamaian di Indonesia kalau tidak ada hal ini.

 

Apakah ketidakmerataan distribusi ekonomi juga memicu gejolak di Papua?

 

Itu saya rasa juga menjadi salah satu faktor. Tapi rasanya yang terpenting adalah: penghormatan terhadap adat, hak-hak

masyarakat Papua berdasarkan adat.

 

Source:http://jaringnews.com/politik-peristiwa/interview/30359/juha-christensen-penyelesaian-konflik-di-papua-lebih-kompleks

Scroll to Top