ftrist

Jaringan Damai Papua Harus Perkuat Konsep dan Mediasi

ftristFoto: Frits Ramandey (Dok.Aldp)Jayapura-Semua orang yang mendiami tanah Papua harus berkomitmen untuk menjaga dan menciptakan Papua sebagai wilayah tanah damai, baik pemerintah, TNI-Polri, LSM, tokoh-tokoh agama dan masyarakat.

 

Namun setelah ada konsep dialog Jakarta- Papua semua orang yang bersepakat Papua menjadi tanah damai, memiliki pendapat masing-masing. Bagi masyarakat di Papua, dialog ini bisa menjadi pintu masuk sebagai konsensus jilid ke-II dalam rangka tetap menjaga Papua sebagai tanah damai, ” ucap Frits Ramandey saat menghadiri kegiatan AlDP dengan Tema: Dialog Sebagai Solusi Penyelesaian Masalah (17/01) di aula P3W GKI Padang Bulan, Abepura.

 

“Kita tahu, kampanye dialog Jakarta-Papua yang digagas oleh Jaringan Damai Papua ( JDP ), sudah berlangsung di beberapa daerah di  Papua, telah menjadi komsumsi publik, di tengah-tengah masyarakat baik orang Papua dan Non Papua”.Ujarnya.

 

Frits mengatakan,”Ada perbedaan konsep yang digagas oleh Jaringan Damai Papua ( JDP ) berbeda dengan konsep yang ditawarkan oleh Foreri 1998-1999 yang pada masa itu terjadi masa transisi, transisi demokrasi dan transisi politik di Indonesia. Semua kebebasan diberikan”.

 

Menurutnya, situasi di Foreri dan Jaringan Damai Papua ( JDP ) berbeda. Kala itu Foreri membagi peran yang cukup memadai dengan memberikan kepercayaan kepada orang-orang tertentu yang berperan sebagai moderator dan maupun sebagai konseptor, Frits kemudian menyebut nama  Wily Mandowen, Agus Alua (Alm ) juga Thaha Alhamid.

 

Kelemahan yang dimiliki Jaringan Damai Papua ( JDP ) tidak membagi peran secara jelas sebagai moderator maupun konseptor dan peran lainnya  sehingga mampu untuk membangun komunikasi secara meluas dan merumuskan tahapan-tahapan dalam konsep dialog.

 

Menurutnya lagi pembagian peran dimaksud bertujuan untuk menyakinkan orang-orang yang hadir dalam proses berbagi gagasan menuju dialog serta untuk membuat kerangka konsep yang strategis dan memperjuangkannya. Selain itu juga mengambil peran mediasi apabila terjadi adu gagasan atau ketika ada perdebatan panjang mengenai gagasan dialog.

 

Sehingga dirinya berharap peran fasilitator yang dilakukan oleh JDP harus diperkuat dengan peran mediasi dan mengembangkan kajian-kajian strategis untuk mempersiapkan tahap-tahap dialog dan menjembati komunikasi politik diantara berbagai komunitas. (RM/ALDP)

 

Sumber: http://www.aldp-papua.com/?p=8389

Scroll to Top