Janji Jokowi Soal Dialog Papua-Jakarta Ditagih

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri Natal Nasional di Lapangan Mandala, Kota Jayapura, Papua, Sabtu (28/12/2014) lalu, menjanjikan, pemerintah akan menggunakan pendekatan lain di Papua.

‘Saya melihat rakyat Papua tidak hanya butuh pelayanan kesehatan, tidak hanya butuh pelayanan pendidikan, tidak hanya pembangunan jalan, jembatan, dan pelabuhan saja. Tapi, juga butuh didengar dan diajak bicara,” kata Presiden saat itu.

“Kita akhiri konflik. Jangan ada kekerasan, marilah kita bersatu. Yang masih di dalam hutan, yang masih di atas gunung-gunung, marilah kita bersama-sama membangun Papua sebagai tanah yang damai,” pinta Jokowi ketika itu
Kini, Janji Jokowi tersebut mulai ditagih. 

“Keinginan luhur Presiden Jokowi tersebut seharusnya segera diwujudnyatakan dengan langkah operasional untuk mendorong dilaksanakannya dialog Papua-Jakrta tersebut dalam waktu dekat ini,” pinta Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy, dalam keterangan tertulis yang diterimamajalahselangkah.com, Jumat (23/1/15).

Ia minta, seharusnya Presiden dapat membentuk sebuah Tim Kerja Ad Hoc yang berada di bawah kendalinya untuk mempersiapkan format dialog serta langkah-langkah penyelesaian konflik di Tanah Papua melalui penyelenggaraan dialog itu sendiri.

“Menurut saya, respon positif Presiden terhadap aspirasi (keinginan) rakyat Papua akan pentingnya penyelenggaraan dialog tersebut semestinya dapat dimulai sejak sekarang ini,” harap Yan.

“Apalagi Presiden dalam kunjungannya ke Sorong sudah pernah bertemu dan berbicara dengan Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) Pater Neles Tebay yang selama ini senantiasa memfasilitasi dan terus-menerus mendorong gagasan serta upaya penyelenggaraan dialog Papua-Jakarta tersebut,” bebernya.

“Presiden Jokowi sangat benar karena masalah-masalah di Papua ternyata cukup banyak, sebagaimana terdapat dalam catatan mengenai indikator Papua Tanah Damai versi masyarakat Papua,” tulis Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua itu.

Yan menjelaskan, indikator-indikator Papua Tanah Damai itu sendiri merupakan keadaan ideal yang diharapkan oleh masyarakat Papua dan juga merupakan ukuran-ukuran yang dapat digunakan untuk menguji sejauhmana di Tanah Papua sudah atau belum tercipta sebagai Tanah Damai. JDP juga memaparkan masalah-masalah yang menghambat realisasi perdamaian di Tanah Papua serta solusi-solusi yang diusulkan demi terwujudnya Papua sebagai Tanah Damai.

“Tentu semua dokumen dari JDP tersebut sudah sampai di tangan Bapak Presiden sendiri, sehingga memungkinkan baginya untuk segera menganalisis dan memutuskan pentingnya diselenggarakan Dialog Papua-Jakarta sebagai alat untuk membangun perdamaian di Tanah Papua sekaligus menyelesaikan konflik sosial-politik yang sudah berlangsung lebih dari 50 tahun tersebut,” pinta Peraih Penghargaan Internasional di Bidang HAM. (Yermias Degei/MS)

 

Sumber:http://majalahselangkah.com/content/-janji-jokowi-soal-dialog-papua-jakarta-ditagih

Scroll to Top