Jangan Biarkan Papua

KPK Perlu Melihat Indikasi Korupsi Dana Otonomi Khusus.

 

Jakarta, Kompas – Pemerintah didesak untuk segera menyelesaikan persoalan di Papua sebelum 2014. Permasalahan di Papua tidak bisa terus dibiarkan karena isu utama di Papua sudah bergeser dari isu kesejahteraan menjadi isu politik.

 

Desakan itu disampaikan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq sebelum rapat bersama Komisi I dan Komisi III dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/10). Hasil evaluasi Komisi I menunjukkan, belum ada kemajuan berarti dari upaya penyelesaian masalah Papua.

 

Pemerintah tidak memiliki desain konstruktif untuk menyelesaikan permasalahan di Papua. Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) juga tak efektif bekerja. Padahal, UP4B dibentuk sebagai upaya akselerasi pelaksanaan otonomi khusus (otsus). Komisi I justru melihat ada resistensi masyarakat kepada UP4B. Permasalahan itu diperparah dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik provinsi maupun distrik, yang tak efektif.

 

Pendekatan kesejahteraan yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah Papua, menurut Mahfudz, sudah tidak relevan lagi. Pasalnya, permasalahan di Papua sudah bergeser ke masalah politik.

 

Karena itu, Komisi I mendesak pemerintah agar segera menyusun dan melaksanakan konsep komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan Papua yang diharapkan dapat diselesaikan sebelum tahun 2014.

 

Namun, rapat bersama Komisi I dan Komisi III dengan para mitra kerja itu tidak menghasilkan keputusan atau rekomendasi apa pun. Wakil Ketua DPR Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Priyo Budi Santoso memutuskan menunda rapat karena Menteri Keuangan tidak hadir. Rapat bersama itu sebelumnya memang diagendakan untuk membahas masalah Papua, pertahanan, dan keamanan berikut anggarannya.

 

Secara terpisah, Juru Bicara UP4B Amiruddin, Rabu di Jakarta, mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi seharusnya menindaklanjuti laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penyalahgunaan dana otsus di Papua dan Papua Barat.

KPK perlu melihat indikasi atau dugaan praktik korupsi dalam penggunaan dana otsus. Masalah korupsi menjadi masalah serius dalam pembangunan di Indonesia, termasuk di Papua dan Papua Barat.

 

”Pembangunan di berbagai bidang, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat tidak berjalan baik,” kata Amiruddin.

 

Padahal, penggunaan anggaran dan dana yang tepat sangat penting dalam mendorong pembangunan, termasuk di Papua.

Amiruddin mencontohkan, di sebuah distrik di Kabupaten Jayapura terdapat puskesmas yang tidak layak. ”Peralatan minim. Dokter hanya satu orang,” katanya. Padahal, kampung tersebut hanya ditempuh dalam waktu tiga jam dari Kota Jayapura.

 

Dari laporan hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana otsus tahun anggaran 2002-2010 pada Provinsi Papua dan Papua Barat disebutkan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan dana otsus.

 

Penyimpangan itu antara lain terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) bersumber dana otsus sebesar Rp 28,94 miliar, pembayaran tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 218,28 miliar, pendepositoan dana otsus dan pembentukan dana cadangan yang menyimpang dari ketentuan sebesar Rp 2,35 triliun, dan penggunaan dana otsus tidak tepat sasaran Rp 248 miliar. (NTA/FER)

 

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/10/04/02125884/jangan.biarkan.papua.

Scroll to Top