Jangan Adu Korban

 

Jakarta, Kompas – Jaringan Damai Papua meminta agar pihak bertikai di Papua tidak mengadu pendatang dan warga asli. Baik pendatang maupun warga asli sama-sama menjadi korban dari konflik yang berlarut-larut di Papua.

 

Demikian dikemukakan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Muridan S Widjojo, dalam diskusi di LIPI, Jakarta, Jumat (21/9).

 

Muridan menuntut dialog Jakarta-Papua dijalankan. Pertemuan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto dengan sejumlah tokoh di Jayapura sudah menjadi pintu yang baik bagi dialog Jakarta-Papua.

 

Muridan sebagai anggota Jaringan Damai Papua mendorong paguyuban kelompok masyarakat pendatang seperti dari Jawa dan Sulawesi Selatan turut berbicara karena korban dari kekerasan adalah masyarakat Papua secara keseluruhan.

 

Anggota DPR RI dari Kaukus Papua, Diaz Gwijangge, mengatakan, pihaknya terus berusaha membangun kepercayaan masyarakat Papua tentang komitmen Jakarta menciptakan kedamaian. ”Namun, selama ini upaya terhadap Papua yang diturunkan dari Jakarta sejak otonomi khusus hingga beragam kebijakan yang didrop Jakarta bukan inisiatif dari Papua. Kemerdekaan Papua saat ini dimaknai hidup bebas dari rasa takut. Bisa bebas melaut dan berkebun tanpa intimidasi, diperiksa, dan ditakut-takuti,” ujar Gwijangge.

 

Dia mencontohkan, kasus penembakan Mako Tabuni. Mako Tabuni menolak penangkapan karena tanpa surat dan cara-cara resmi. Mako Tabuni justru ditembak di tempat yang ramai. ”Mako ditembak 700 meter dari rumah saya,” kata Gwijangge dari Partai Demokrat.

 

Sebaliknya, menurut Gwijangge, kekerasan terhadap warga pendatang seperti disengaja untuk menciptakan situasi saling berhadapan antara masyarakat asli dan pendatang.

 

Direktur Imparsial Poengky Indarti dalam diskusi itu mengingatkan, dialog tidak berarti membiarkan separatisme dan kemerdekaan suatu wilayah. ”Dialog dengan Aceh sangat konstruktif dan menghasilkan perdamaian. Tahun 2007, saya bertemu aktivis Timor Leste yang mengaku, kalau tidak mengalami kekerasan oleh aparat, belum tentu mereka menuntut merdeka,” ujar Poengky.

 

Peneliti senior LIPI, Syamsudin Harris, mengingatkan, dana lebih dari Rp 30 triliun untuk Papua tidak akan memberikan hasil apa pun karena yang dibutuhkan adalah kedamaian. ”Presiden harus bersikap sebelum turun tahun 2014 sehingga dikenang sebagai pelopor perdamaian di Papua,” ujar Harris.

 

Jabatan peredam

Dalam ujian disertasi Habel Suwea untuk gelar doktor dalam Program Studi Kajian Budaya dan Media di Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, kemarin, dikemukakan, jabatan menteri untuk orang Papua diberikan untuk meredam akumulasi kekecewaan yang berpotensi meningkatkan gerakan separatis.

 

Pembatasan dengan konstruksi identitas orang Papua hanya menonjol di sepak bola, menutup peluang berkarier di bidang lain. Dalam konteks keindonesiaan, jarang sekali orang Papua diberi peran dan tanggung jawab di bidang ekonomi atau kebudayaan, apalagi kemiliteran.

 

Menurut Habel, tidak pernah orang Papua secara leluasa diberi peluang untuk mengonstruksi sendiri secara bebas apa yang menjadi identitasnya. Dari sudut kebudayaan, pemerintah memandang sebelah mata terhadap budaya Papua. (ONG/TOP)

 

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/09/22/01581269/jangan.adu.korban

Scroll to Top