bendera papua

Internasionalisasi Isu Papua, PR Berat Istana

bendera papua(Foto: Istimewa)INILAH.COM, Jakarta – Istana presiden di Jakarta bisa saja memanggil Duta Besar Inggris untuk Jakarta, guna meminta penjelasan dan klarifikasi atas informasi dibukanya kantor Organisasi Papua Merdeka di Oxford, Inggris. Namun internasionalisasi masalah Papua bakal terus menguat.

Sejauh ini, para analis politik melihat, kebijakan pemerintahan SBY atas isu Papua masih kabur. Kebijakan itu gagal mencegah Inggris agar tak membuka kantor perwakilan Papua merdeka di London. Oleh sebab itu, internasionalisasi isu Papua menjadi pekerjaan rumah (PR) tambahan bagi SBY.

Bahkan gaya pemerintahan SBY dalam soal Papua seperti menggunakan politik dua muka, perpaduan dua pendekatan, yakni memberikan Ladang gas Tangguh kepada London di satu sisi, namun disisi lain juga masih belum serius meningkatkan kesejahteraan warga Papua.

Para diplomat asing di Jakarta tahu bahwa pemerintahan saat ini seringkali menggunakan kekerasan dan bukan kesejahteraan untuk meredam aspirasi rakyat Papua. Pendekatan cara ini pun terbukti gagal.

Diplomasi SBY dan Menlunya gagal sehingga gerakan Papua Merdeka memiliki kantor resmi perwakilan di London. Sajen ”Ladang Tangguh” kepada Inggris agar London tak memihak Papua Merdeka juga tak digubris pemerintahan Inggris.

Seperti diberitakan sebelumnya, Papua Merdeka membuka kantor perwakilan resmi mereka di Oxford, Inggris. Pembukaan kantor itu direstui langsung Walikota Oxford, Mohammed Abbasi dan anggota parlemen Andrew Smith serta mantan walikota Oxford, Elise Benjamin.

Keberpihakan Smith tersebut merupakan yang kesekian kalinya ditunjukkan kepada publik terhadap Papua Merdeka. Smith adalah pendiri sekaligus ketua forum Anggota Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP).

Dalam kaitan ini, publik ingat bahwa setiap 1 Desember adalah hari jadi Operasi Papua Merdeka (OPM). Pada saat itulah, mustinya momen yang tepat untuk SBY pergi ke Papua guna berdialog dengan mereka secara mendalam. ”Namun SBY tak berhasil karena tak berani berdialog dengan warga Papua, ” kata Haris Azhar, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan (Kontras.)

Bagaimanapun, ruang dialog mesti terbuka lebar bagi rakyat Papua terutama harus menggunakan momen-momen bersejarah seperti pada hari peringatan OPM tersebut. Dialog tersebut tentu saja harus memenuhi persyaratan-persyaratan termasuk mematuhi protokoler negara.

“Kalau SBY mau fair, dia harus hadir saat peringatan OPM 1 Desember. Saat itu meja dialog dibuka seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat Papua dengan pemerintah pusat. Ini kesempatan emas buat SBY sebagai pemimpin tertinggi di Indonesia,” ujar Haris Azhar.

Dalam pantauan Kontras, tindak kekerasan terus meningkat dalam 11 tahun terakhir. Peningkatan angka kekerasan di Papua tersebut terbanyak terjadi pada 2011.

Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli, yang dikenal warga Papua sebagai tokoh nasional mengingatkan bahwa masih ada jalan bagi solusi masalah Papua secara bermartabat, adil dan beradab tanpa harus menggunakan kekerasan.

”Saya berulangkali berdialog dengan wakil-wakil Papua di mana-mana, bahwa mereka menginginkan keadilan dan kedaulatan dalam bingkai Republik Indonesia yang berbasis Pancasila, bukan pendekatan keamanan dan kekerasan. Kita harus tenang, teliti dan hati-hati dalam menangani isu Papua ini,” kata Rizal Ramli.

Kuncinya, dialog antara Jakarta dan Papua yang jujur, terbuka dan penuh saling percaya untuk membangun Papua yang sejahtera dan berkeadilan sehingga internasionalisasi isu Papua bisa ditepis sebelum energi kita habis. [berbagai sumber]

Sumber: http://nasional.inilah.com/read/detail/1985816/internasionalisasi-isu-papua-pr-berat-istana#.UYcd49i84uc

 

Internasionalisasi Isu Papua, PR Berat Istana
Scroll to Top