Foto OAP

Ini Proses dan Rekomendasi Evaluasi Otsus Papua Versi OAP

Foto OAPKetua Tim Evaluasi Otsus, Yakobus Dumupa membacakan rekomendasi evaluasii Otsus versi OAP. Foto: Yermias Jayapura, MAJALAH SELANGKAH — Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua dan Papua Barat memfasilitasi wakil-wakil  Orang Asli Papua (OAP) dari tujuh wilayah adat Tanah Papua, wilayah adat Mamta/Tabi, Saireri, Domberai, Bomberai, Anim Ha/Ha Anim, La Pago, dan Mee Pago melakukan evaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua versi OAP di Hotel Sahid Papua, Jayapura, Kamis, 24 Juli s.d. Sabtu, 27 Juli 2013.

 

Evaluasi bertema “Rapat Dengar Pendapat Dalam Rangka Evaluasi Otonomi Khusus Papua” itu pada hari pertama, Kamis 24 Juli 2013 dihadirkan sejumlah tokoh dan akademisi Papua untuk memaparkan hasil kajian mereka tentang implementasi Otsus selama 12 tahun (2001-2013).

 

Sejumlah tokoh dan akademisi Papua itu diundang bukan atas nama lembaga tempat mereka kerja. Mereka diundang sebagai tokoh dan akademisi OAP.

 

Mereka menyampaikan materi terkait evaluasi kajian yuridis terhadap Undang-Undang Otsus dan kebijakan implementasi Otsus di 14 sektor, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, kependudukan dan ketenagakerjaan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, kesejahteraan sosial, keagamaan, kebudayaan dan adat istiadat, hak asasi manusia, politik dan pemerintahan, pengawasan, hukum dan sektor keuangan.

 

Festus Simbiak (Ketua Kopertis Wilayah Papua dan Papua Barat) mengevaluasi bidang Pendidikan; Evaluasi Bidang Kesehatan disampaikan Aloysius Giay (Direktur Rumah Abepura); Bidang Ekonomi Kerakyatan disampaikan Kaleb Worembay (Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Papua); Apolo Safanpo  (Dekan Fakultas Tekinik Uncen) memaparkan tentang Infrastruktur; M. Musaad (Kepala Bappeda Provinsi Papua) meninggalkan makalahnya tentang Politik dan Pemerintahan; Yusak Reba (Dosen Hukum Uncen) mengevaluasi bidang Hukum; bidang Kebudayaan dipaparkan oleh Mince Rumbiak (Dosen Antropoligi Uncen).

 

Sementara bidang Sosial oleh Carlos Kambuaya (Dosen Uncen); kajian soal Kependudukan dan Ketenagakerjaan disampaikan Yan Pieter Rawar (Kepala Dinas Kependudukan dan Ketenagakerjaan Provinsi Papua); soal Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup disampaikan Noak Kapissa (Kepala BLH Provinsi Papua; Benny Giay (Ketua Sinode Kingmi Papua) memberikan materi tentang Kehidupan Keagamaan; tentang Pengawasan disampaikan David Erari (Dosen Universitas Otto Geisler); bidang Keuangan Daerah dipaparkan Hans Kaiway, dan tentang Hak Asasi Manusia disampaikan Neles Tebay (Koodinator Jaringan Damai Papua).

 

Hari kedua, Jumat, 25 Juli 2013, wakil OAP dari 7 wilayah adat di Tanah Papua yang tersebar di 40 Kabupaten/Kota di Provinisi Papua dan Papua menyampaikan pengalaman empiris OAP terkait pelaksanaan Otsus di seluruh tanah Papua.

Wakil dari 40 kabupaten itu memaparkan hasil evaluasi masing-masing kabupaten atas 280 pertanyaan umum tentang implemtasi Otsus yang diberikan MRP pada Juni 2013 lalu. Wakil kabupaten memaparkan hasil evaluasi dengan emosional dan air mata.

 

Thomas Wanma, wakil dari Mimika, misalnya, menegaskan, melalui lembaga MRP OAP pada 9-10 Juni 2010 telah mengatakan Otsus gagal dan dikembalikan ke Jakarta. “Rakyat Mimika sampaikan kepada saya untuk tidak bicara lain-lain. Mereka hanya ingin dialog,” katanya disambut tepuk tangan meriah.

 

Sementara, salah satu tokoh perempuan dari Lani Jaya menyampaikan pandangan dari masyarakat Lani Jaya dengan menangis. “Tidak usah evaluasi Otsus karena ini hanya akan melegitimasi,” katanya.

 

Pantauan majalahselangkah.com, semua wakil kabupaten secara tegas mengatakan, otonomi khusus telah gagal dan dilakukannya dialog Jakarta-Papua yang dimediasi oleh pihak ketiga yang netral. Para wakil dari 257 suku itu secara tegas menyampaikan agar evaluasi Otsus tidak dimaksudkan untuk memberikan penguatan terhadap proses legislasi UU Otsus Plus atau Undang-Undang Pemerintahan Papua.

 

Hari ini, Sabtu, 27 Juli 2013 pagi harinya, evaluasi dilanjutkan dengan pemaparan dari wakil-wakil 40 kabupaten. Usai makan siang, evaluasi dilanjutkan dengan tanggapan dan pemaparan dari MRP Papua Barat dan Papua. Acara dilanjutkan dengan istirahat dan perumusan hasil evaluasi oleh  tim perumus.

 

Acara kembali dibuka pada pukul 18.00 WIT untuk upacara penutupan dan pembacaan rekomendasi hasil “Rapat Dengar Pendapat Dalam Rangka Evaluasi Otonomi Khusus Papua”. Ketua Tim Rapat Dengar Pendapat, Yakobus Dumupa membacakan hasil akhir Evaluasi Otsus Versi OAP.

 

“Perwakilan Orang Asli Papua berpandangan bahwa UU No.21/2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat dalam Implementasi  dan kinerja aparatur pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya telah gagal,” demikian penilaian umum yang dibacakan Ketua Tim, Yakobus Dumupa.  

 

Selanjutnya, disampaikan hasil penilaian dan pandangan Orang Asli Papua terhadap implmentasi 14 sektor strategis  UU No. 21/2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yakni, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, kependudukan dan ketenagakerjaan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, kesejahteraan social, keagamaan, kebudayaan dan adat istiadat, hak asasi manusia, politik dan pemerintahan, pengawasan, hukum dan sektor keuangan.  

 

Selanjutnya, Yakobus membacakan dua rekomendasi “Rapat Dengar Pendapat Dalam Rangka Evaluasi Otonomi Khusus Papua”. Pertama, Membuka ruang untuk dialog antara rakyat Papua dengan Pemerintah Pusat yang dimediasi oleh pihak netral dan dilaksanakan ditempat netral.

 

Kedua, UU No. 21/2001 sebagaimana diubah dengan UU No. 35/2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi  Papua dan provinsi Papua Barat direkonstruksi sesudah melakukan tahap lain yang disebut dialog Jakarta-Papua.

 

Pembacaan rekomendasi disambut tepuk tangan meriah seluruh peserta wakil 40 kabupaten disaksikan wakil Pemerintah Provinsi, Wakil Kepolisian, Wakil Pangdam,dan tamu undangan lainnya. Acara ditutup dengan menyanyikan lagu “Tanah Papua”. (MS)

 

Sumber: http://majalahselangkah.com/content/ini-proses-dan-rekomendasi-evaluasi-otsus-versi-oap

Scroll to Top