Indonesia dan Papua Perlu Dialog

Akhir-akhir ini yang menjadi berita terpanas di berbagai media cetak maupun media online adalah berita tentang pelanggaran hak asasi manusia di mana-mana, di seantero tanah Papua.

 

Di berbagai belahan bumi Internasional, masalah ini tidak asing tergiur. Dimana ada masyarakat disana ada kekuasaan, politik, dan penindasan. Ketiga hal ini membudaya bagi masyarakat internasional.

 

Berbicara tentang Hak Asasi Manusia (HAM), saat ini oleh kita, pasti tidak  terlepas jauh dari bumi Melanesia, di Asia tenggara bagian timur dari Indonesia: Papua. Militerisasi Indonesia mengirimkan beribu-ribu personil untuk menghentikan aksi Organisaasi Papua Merdeka (OPM).

 

Selama ini Indonesia menganggap Organisasi Papua Merdeka sebagai musuh negara. Sehingga pada perjalananya ada bentrok dan perang yang menyebabkan jatuhnya korban di kedua belah pihak. Disini bukan hanya tentara dan orang yang menamakan dirinya OPM saja yang kena korban,  namun masyarakat biasa yang tidak mengenal terjadinya masalah tersebut pun ikut korban.

 

Maka terjadilah yang namanya pelanggaran HAM yang oleh  militer Indonesia terhadap rakyat sipil di Papua. Ini adalah salah pemahaman militer Indonesia dan dengan orang yang menamakan dirinya OPM. Militer Indonesia tidak pernah menghadapi OPM dengan kepala dingin (jalan damai), justru semakin banyak dari OPM yang ditangkap dan dibunuh.

 

Hal demikianlah yang membuat OPM semakin keras dan kuat dalam perjuangan mereka. Bodohnya militerisasi Indonesia, mereka tidak belajar dari sejarahnya sendiri, bagaimana bangsa Indonesia melawan kolonialisme belanda dulu. Sangat di sayangkan, biasanya murid lebih bodoh dari gurunya, namun ini terbalik, guru lebih bodoh dari muridnya.

 

Apabila terjadi hal seperti ini, maka OPM terus tampil lebih maju dan semakin kuat. Sehingga militer Indonesia pun akan bertambah emosinya untuk menghentikan ulah dari OPM ini.

 

Akhirnya yang kena korban di lapangan adalah sebagian besar orang yang tidak mengenal masalah apa-apa, kecuali tahu bahwa kemerdekaan mereka tanggal 1 Desember 1961 dilecehkan negara Indonesia dengan aneksasi paksanya melalui Pepera yang cacat hukum dan penuh pelanggaran HAM.

 

Maka, pemerintah indonesia harus mampu melakukan rekonsilisasi dengan OPM, ataupun dialog antara pemerintah Indonesia dengan orang Papua yang harapannya akan menghasilkan sebuah keputusan yang disenangi oleh kedua belah pihak. Sehingga ada kemajuan yang kemudian bisa di rasakan oleh masyarakat Papua, khususnya masa depan yang lebih baik. Hal ini juga menyangkut duduk untuk meluruskan kontraversi sejarah yang menjadi pokok permasalahan bagi orang Papua.

 

Bukan malah mengirim aparat kepolisian dan TNI dengan senjata lengkap, yang hanya memperbanyak pelanggaran hak asasi manusia terjadi dimana-mana di pelosok bumi Cendrawasih.

 

Setelah keputusan yang diputuskan dari hasil dialog ataupun melalui damai, barulah selanjutnya kita dapat berharap banyak mengenai hari-hari dimana tidak ada lagi masalah yang di persoalkan.

 

Apabila dalam dialog, sejarah, khususnya Pepera 1969 cacat hukum dan terjadi di bawah tekanan, ya,  solusinya pasti Pepera ulang. Dan saat itulah, orang Papua akan memunyai sebuah kesempatan dimana ia dapat memilih, ikut  terus dengan RI, atau merdeka.

 

Tentunya, bila orang Papua ingin merdeka pun, Indonesia harus menerimannya dengan besar hati, karena itulah keputusan orang Papua yang final.

 

Natalis Iyai, adalah mahasiswa Papua di Bogor, tamat tahun 2012 dari SMA YPK Tabernakel Nabire.

 

Tulisan ini telah Dimuat pada:http://majalahselangkah.com/

Scroll to Top