Headline News

Download

AscDesc

JDP News Edisi Juli 2014

296.42 KB 519 Downloads

JDP News Edisi Desember 2014

851.16 KB 474 Downloads

JDP News Edisi Maret 2015

171.31 KB 430 Downloads

Kenapa Pemerintah Takut Dialog Dengan Papua ?

JAYAPURA—Pemerintah pusat di nilai setengah hati untuk menuntaskan persoalan di Tanah Papua, karena pemerintah belum sungguh – sungguh menempatkan posisi Orang Asli Papua (OAP) sebagai subjek dari rekonsiliasi yang sesungguhnya, hanya elite – elite politik saja yang terus di cekoki oleh pemerintah pusat dengan iming – iming kekuasaan sesaat secara bergiliran, guna menjadikan Papua sebagai

Pansus dukung penguatan dialog Jakarta-Papua

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI Filep Wamafma mendukung terwujudnya dialog Jakarta-Papua untuk menyelesaikan akar persoalan di Bumi Cenderawasih. Filep Wamafma berharap setelah terwujudnya dialog Jakarta-Papua itu, masing-masing pihak dapat menurunkan tensi sehingga terwujud kedamaian di Papua. “Dialog Jakarta-Papua sangat penting termasuk para narasumber dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus Papua menekankan kalau

Separatis Papua Siap Berdialog dengan Indonesia

Jakarta – Kelompok separatis Papua, ULMWP, mengaku mendukung gagasan dialog dengan pemerintah Indonesia. Namun kelompok yang memayungi Gerakan Papua Merdeka itu mengajukan sejumlah syarat. Apa saja? Gerakan separatis Papua yang tergabung dalam kelompok United Liberation Movement for West Papua dikabarkan bersedia berdialog dengan pemerintah Indonesia, dengan syarat dilakukan di bawah mediasi internasional. Kepada Radio New

AII Minta Aparat Jauhi Cara-cara Kekerasan terhadap Warga Papua

Jakarta, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional-Indonesia (AII) Usman Hamid meminta aparat keamanan di Papua untuk tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam merespons aksi-aksi damai warga Papua. Sebaliknya harus dilakukan dengan pendekatan persuasif atau dialog. “Seharusnya tidak direspons dengan cara penembakan yang mengakibatkan kematian atau pembunuhan di luar proses hukum, kecuali aparat yang terancam nyawanya atau dalam keadaan

Selamatkan anak-anak Papua, Gereja siap bentuk tim pencari fakta

Sorong,- Komisi ekonomi, sosial, dan budaya (Eksosbud) dalam Konferensi Gereja dan Masyarakat (KGM) V merekomendasikan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dan Gereja-gereja di Tanah Papua (PGGP), membentuk tim pencari fakta dalam upaya menyelamatkan anak-akan asli Papua yang dibawa keluar Tanah Papua. Komisi Eksosbud yang diketuai oleh Markus Mirino ini, merumuskan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat, pemerintah

Dialog Jakarta- Papua Solusi atau Ancaman

 Masalah Papua banyak menyisahkan teka-teki dan misteri yang tidak kunjung usai dibicarakan. Seribu satu alasan dan rekayasan politik tentu akan dimainkan demi mempertahankan negeri susu dan madu ini. Paroh waktu terakhir ini mulai ada pewacanaan kembali dialog sektoral Jakarta-Papua yang katanya menurut versi Istana sebagai solusi terhadap persoalan Papua. Dalam wawancara bersama Ketua Konfrensi Dewan

Isu Papua akan Dibahas Oleh Komisioner Tinggi HAM PBB

Masalah hak asasi manusia (HAM) di Papua mendapat sorotan tinggi dari masyarakat internasional. Hal ini pula yang akan menjadi salah satu pembahasan oleh Komisioner Tinggi HAM PBB, Zeid Ra’ad Al Hussein yang akan berkunjung ke Indonesia pekan depan. “Papua pasti akan menjadi salah satu isu yang diangkat dalam pertemuannya dengan para Menteri Kabinet. Kita sudah

Neles Tebay : Masalah Kesehatan Tanggung Jawab Bersama

Timika, – Kita baru saja dikagetkan dengan berita kematian 61 anak Papua di kabupaten Asmat. Mereka meninggal karena serangan campak dan kurang gizi alias gizi buruk. Kematian anak-anak ini hendaknya menjadi perhatian semua pihak. hal ini dikatakan Pater Neles Tebay.Neles Tebay selaku koodinator jaringan Damai Papua (JDP) memaparkan beberapa kasus Kematian Anak. “Sejak April hingga

Pembangunan Di Papua Masih Dibarengi Isu Pelanggaran HAM

Perekonomian di Provinsi Papua tercatat tumbuh sebesar 3,40 persen pada triwulan III tahun 2017. Pertumbuhan berkolerasi erat dengan kian membaiknya kesejahteraan masyarakat yang tergambar antara lain. “Penurunan angka kemiskinan dari 28,5 persen pada tahun 2016 menjadi 27,6 persen pada tahun 2017,” kata peneliti Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia (LIPI) Irene Gayatri dalam diskusi ‘Pembangunan Papua dan

Max Binur: Dialog Pepera 1969 Solusi Kunci Masalah Papua

JAKARTA- Akar permasalahan Papua adalah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 yang oleh sebagian rakyat Papua dianggap perlu diluruskan. Apabila tidak terjadi dialog Jakarta dan Papua tentang hal itu, masalah Papua tidak akan pernah selesai, siapa pun presidennya.Hal itu dikatakan oleh Max Binur, tokoh Papua asal Biak, pekerja sosial budaya Papua, ketika menjadi pembicara pada Seminar

Scroll to Top