Harapan Besar 2012: Dialog antara Pemimpin Papua dengan Pemerintah Indonesia

Tim Kajian Papua Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI merupakan salah satu pemrakarsa yang secara konsisten mengadvokasi Dialog Jakarta-Papua sebagai cara terbaik untuk menyelesaikan konflik berkelanjutan di Bumi Cendrawasih atau Tanah Papua. Salah satu forum yang digagasnya adalah “Evaluasi Politik Papua 2011” yang dikerjakan bersama antara P2P LIPI dengan Komisi I DPR RI pada 13 Desember 2011 lalu di Gedung Nusantara II DPR RI. Kegiatan seminar itu menghadirkan Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq, Peneliti LIPI Adriana Elisabeth, Pdt. Sostenes Sumihe, Anggota MRP-Barat Anike Sabami, dan Kepala Pemerintahan Adat Dewan Adat Papua (DAP) Sayid Fadhal Alhamid sebagai pemberi materi yang juga memperkuat usulan dialog Papua-Jakarta.

 

Berbagai masalah di Papua mulai dari persoalan ekonomi, sosial, budaya dan politik yang dihadapi hari ini merupakan dampak dari konflik yang berlangsung di Papua selama hampir setengah abad (sejak 1961). Pdt. Sostenes Sumihe mencatat bahwa Papua merupakan “tanah paradoksal” di mana masyarakat hidup miskin di atas tanah yang kaya akan emas. Pengerukan kekayaan alam Papua tidak diimbangi dengan pemberdayaan terhadap masyarakatnya sehingga menimbulkan persoalan kemanusiaan yang amat pelik. Persoalan kemanusiaan yang dimaksud adalah rendahnya penghargaan negara terhadap hak dasar, harkat dan jati diri Orang Asli Papua.

 

Negara telah mengeluarkan kebijakan yang diharapkan dapat menjadi jembatan antara Papua dengan Jakarta termasuk kebijakan otonomi khusus (Otsus). Namun demikian, kebijakan tersebut dinilai belum berhasil mewujudkan Tanah Papua yang adil dan sejahtera. Hal itu tentu sangat disayangkan mengingat Otsus diharapkan menekankan keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan kepada Orang Asli Papua. Tidak hanya itu, pemberdayaan ini juga didukung oleh aliran dana pemerintah yang sangat besar untuk jumlah penduduk Papua yang relatif sedikit.

 

“Tanah paradoksal” diartikan sebagai situasi yang jauh dari harapan oleh para pemuka agama yang mendeklarasikan Papua sebagai “tanah damai” sejak 5 Februari 2003. Menurut mereka ada sembilan indikator Papua sebagai tanah damai, yakni (1) partisipasi; (2) kebersamaan, toleransi dan saling menghargai; (3) komunikasi; (4) kesejahteraan; (5) rasa aman dan nyaman; (6) keadilan dan kebenaran; (7) kemandirian; (8) harga diri dan pengakuan; (9) keutuhan-harmoni. Sostenes Sumihe mengakui bahwa situasi utopi tersebut masih bertentangan dengan realitas kehidupan masyarakat Papua yang dipenuhi oleh pengalaman intimidasi, stigmatisasi, kemiskinan dan keterbelakangan.

 

Fenomena “Tanah paradoksal” di Papua muncul sebagai masalah serius sepanjang 2011 yang baru lalu. Tim Kajian Papua LIPI mencatat tiga hal utama yang muncul dalam dinamika politik Papua selama setahun lalu, yakni kekerasan yang bernuansa pelanggaran HAM, kebuntuan komunikasi politik antara Jakarta dan Papua serta menguatnya opini publik yang menginginkan pemerintah berdialog dengan wakil-wakil masyarakat Papua. LIPI menyatakan bahwa dinamika politik dan pengelolaan keamanan di Provinsi Papua masih sering diwarnai oleh tindak kekerasan dan pelanggaran HAM hingga akhir 2011. Bahkan, penyelesaian tindak kekerasan dan pelanggaran HAM tersebut seringkali tidak berakhir dengan penegakan hukum dan penghukuman terhadap pelaku kejahatannya secara adil. Dengan demikian, fenomena impunitas, pembiaran dan pelanggaran HAM masih lestari.

 

Kekerasan yang berlangsung terus-menerus diakibatkan salah satunya oleh penanganan aspirasi Masyarakat Papua dengan pendekatan politik keamanan (sekuritisasi) yang memperdalam kebuntuan komunikasi dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Padahal, menurut Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq melalui pidatonya, sudah saatnya negara tidak lagi melakukan pendekatan militer sekuritisasi (hard power) untuk menghadapi Papua. Pendekatan militer hanya dilakukan apabila terdapat ancaman kepada negara di saat berbagai kemungkinan penerapan strategi non-kekerasan (soft power) telah dilakukan. Namun sebaliknya, sejak pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi, justru pendekatan sekuritisasi mendominasi kebijakan pemerintah menghadapi Papua.

 

Berkaca pada situasi tersebut, maka LIPI yakin bahwa dialog merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri persoalan yang berlarut di Papua. Oleh karena itu, sejak 2009 Tim Kajian Papua LIPI melakukan beberapa langkah advokasi kepada pemerintah, media, dan masyarakat untuk mendorong dijalankannya Dialog Papua-Jakarta. Di kalangan lembaga negara advokasi dialog dinilai LIPI telah berhasil meskipun lambat. Di antara lembaga negara yang ada, Sekretariat Wakil Presiden RI dinilai oleh LIPI sebagai lembaga yang paling progresif dan terbuka mendorong penyelesaian masalah Papua secara komprehensif dan bermartabat.

 

Di penghujung Tahun 2011 pada 9 November, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumumkan bahwa pemerintah siap berdialog secara terbuka dengan semua elemen masyarakat Papua. Tidak hanya itu, Kepala Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) Bambang Darmono menegaskan bahwa pemerintah juga siap berdialog dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurut pemerintah, rencana dialog tersebut akan diwujudkan dengan mengedepankan tiga pilar yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pelaksanaan otsus dan percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat. Tawaran dialog oleh pemerintah telah menjadi kejutan akhir tahun 2011 yang memberi harapan banyak orang atas terselesaikannya konflik di Papua.

 

LIPI menegaskan bahwa saat ini semua pihak perlu memprioritaskan dialog Papua sebagai agenda politik bersama. Tahapan pra-dialog atau persiapan dialog harus dikelola dengan hati-hati. Pembicaraan awal yang berhasil menyepakati tentang unsur-unsur representasi, format, mekanisme, dan agenda dialog akan menentukan keberhasilan dialog. Oleh karena itu, Adriana Elisabeth (LIPI) meminta agar pemerintah dan pihak-pihak yang mewakili masyarakat Papua membangun komunikasi yang konstruktif untuk menemukan kepentingan dan platform bersama.

 

Hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk dialog merupakan diskusi menarik yang bergulir menjelang tahun 2012 ini. Beragam konsep bentuk dialog dengan definisi yang berbeda diutarakan sebagai pilihan format dialog Jakarta-Papua. Sostenes Sumihe mengusulkan agar pemerintah dan Papua menjalankan dialog kemanusiaan yang bersifat komprehensif dan melibatkan berbagai komponen masyarakat yang memahami masalah Papua dalam berbagai sektor kehidupan: politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama. Sementara itu, Anike Sabami membagi format dialog dalam bentuk yang lebih beragam, di antaranya dialog umum, dialog khusus, dialog batin, dialog pribadi, dialog pemancingan dan dialog kultur. Namun secara umum, Anike Sabami menegaskan bahwa dialog harus dibangun oleh semua Orang Papua, termasuk perempuan. Ia menyatakan dialog nantinya harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dan daya nalar yang tinggi.

 

Berbicara tentang mempersiapkan dialog Jakarta-Papua maka tentu tidak hanya membicarakan konsep dan format dialog saja. Pemerintah dan Papua perlu juga membentuk hubungan dan situasi yang kondusif antar keduanya sebelum dialog benar-benar dilaksanakan. Hal ini amat diperlukan untuk memupuk rasa saling percaya antar Orang Papua dan pemerintah, sehingga legitimasi akan hasil dialog menjadi kuat. Dengan demikian, rumusan keputusan dialog dapat diterapkan dan diterima dengan baik oleh semua pihak.

 

Bangunan kepercayaan dan hubungan yang baik sebagai dasar dilaksanakannya dialog perlu dibangun agar pengalaman kegagalan Otsus tidak terulang. Otonomi khusus gagal menyelesaikan konflik di Papua karena selama ini tidak ada komitmen untuk saling percaya antara pemerintah dan Orang Asli Papua. Otsus dibangun dengan rasa curiga yang sangat dalam antara pemerintah dan Orang Papua. Pemerintah menilai bahwa otsus akan memberi ruang yang semakin terbuka untuk gerakan separatisme di Papua, sementara Orang Papua melihatnya sebagai bentuk “tipu-tipu” Jakarta karena dampak atas kesejahteraannya tidak dirasakan oleh mereka. Belajar dari pengalaman tersebut, maka persiapan menuju dialog perlu membicarakan tidak hanya terbatas pada format dan bentuk dialog saja namun lebih dalam dari itu.

 

Untuk mewujudkan harapan terjadinya dialog antara pemimpin Papua dengan Pemerintah Republik Indonesia (RI), maka akan ada banyak langkah yang perlu dipersiapkan oleh Papua dan Pemerintah. Pemerintah wajib mewujudkan kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat di Papua. Pemerintah harus mampu meningkatkan kepercayaan Orang Papua atas keseriusan negara dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang baik termasuk pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan ekonomi. Di dalam diskusi muncul juga penegasan bahwa pemerintah sudah seharusnya memberikan ruang yang besar bagi Masyarakat Papua untuk hidup damai dan merasakan aman. Hal itu dapat terwujudkan dengan menghapuskan kehadiran aparat keamanan di Papua.

 

Tidak hanya pemerintah yang memiliki tugas besar mempersiapkan dialog, Papua juga memiliki tugas besar untuk mempersiapkan diri menuju dialog. Hal mendasar yang diperlukan oleh Papua saat ini adalah menentukan siapa yang dapat mewakili masyarakat di dalam dialog. Berbeda dengan Aceh yang memiliki sosok kepemimpinan perseorangan, Papua memiliki faksi politik yang bercabang-cabang. Oleh karena itu, Sayid Fadhal Alhamid menyatakan bahwa prinsip dasar dialog harus mengakui, menghargai, melibatkan dan mengkonsolidasikan beragam faksi politik di Papua. Konsolidasi politik ini penting agar aspirasi kepentingan masyarakat Papua benar-benar tersampaikan dalam dialog dan mendapatkan legitimasi penuh dari Orang Papua sendiri.

 

Tugas-tugas besar pra-dialog tersebut tentu saja tidak hanya menjadi beban tanggung jawab salah satu pihak, baik itu pemerintah saja atau Orang Papua saja. Keduanya harus membangun sinergi agar persiapan dialog dapat tercapai dengan baik. Sebagai contoh, rasa aman tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja untuk menciptakannya, melainkan juga Orang Asli Papua sendiri. Tidak hanya itu, Fadhal Alhamid juga menyatakan bahwa konsolidasi politik di Papua juga bukan menjadi kepentingan Orang Papua saja, tetapi juga pemerintah. Dengan demikian keduanya bertanggung jawab mendorong upaya konsolidasi ini.

 

Upaya mempersiapkan dialog sebagai agenda bersama antara pemerintah dengan Orang Papua merupakan kerangka dasar yang penting untuk membangun hasil yang baik guna menyelesaikan konflik selama ini. Fondasi kuat dari pra-dialog ini akan mempererat hubungan antara Papua dengan Jakarta karena keduanya mempercayai akan adanya niat yang baik dari masing-masing pihak. Dengan demikian, dialog pun akan mendapatkan legitimasi yang besar, tidak hanya dari Masyarakat Papua namun juga Pemerintah.

 

Tercapainya dialog Jakarta-Papua yang mendapatkan legitimasi berbagai pihak tentu merupakan harapan yang besar di tahun 2012 ini. Langkah persiapan menuju dialog perlu dilakukan oleh pemerintah dan Orang Papua. Semoga tawaran dialog SBY di penghujung tahun 2011 dapat menjadi kenyataan. Dengan begitu istilah “Papua Tanah Damai” pun dapat digunakan untuk mengganti istilah Papua sebagai “Tanah Paradoksal”. (Aisah Putri Budiatri)

Scroll to Top