Gubernur Papua Didesak Buka Dialog Soal Puncak

Jayapura – Caretaker Gubernur  Provinsi Papua, drh Constan Karma disesak  segera membuka ruang dialog  dengan masyarakat Puncak, guna mencari solusi penyelesaian masalah Kabupaten Puncak yang sampai saat ini masih berlarut-larut.

Desakan ini  diungkapkan Ketua Forum PNS Peduli Kabupaten Puncak,  Zakeus Wakerkwa, S.S.os sebagai bentuk keprihatinannya atas lambanya penyelesaian konflik Puncak, yang telah berdampak buruk pada lumpuhnya aktivitas pembangunan di  daerah itu.

Dikatakan,  kesediaan Gubernur membuka ruang dialog dengan masyarakat Puncak, sangat diharapkan  agar gubernur tahu persis kondisi yang terjadi di kabupaten Puncak, seperti apa, sehingga ada langkah kongkrit yang diambil.

Sebab, kalau masalah Puncak terus  dibiarkan berlarut-larut, maka dua agenda penting  yakni  Pilgub maupun Pemilihan Bupati definitif Kabupaten Puncak  akan sulit dilakukan.  Disamping itu, agar kedua kubu masyarakat  yang bertikai  segera berdamai  serta aktivitas pembangunan yang selama dapat lumpuh bisa berjalan baik kembali.  “Memasuki bulan Desember  masyarakat sangat mengharapkan kedamaian dalam menyambut Natal, karena itu kami harap ada  hadiah natal (solusi) yang diberikan  Carateker Gubernur selaku orang tua kami untuk  penyelesaian Puncak,”katanya kepada Bintang Papua, Sabtu (1/12) di Abepura.

Dikatakan,  intervensi Gubernur dalam penyelesaian masalah Puncak sangat diharapkan, pasalnya masa tugas Caretaker Drs. James W Maniagasi, sudah memasuki bulan Desember (bulan ke-9), tapi  penyelesaian  konflik belum juga berhasil dituntaskan.  Sejak dilantik katanya, Caretaker bukannya melaksanakan tugas di Puncak,  namun lebih banyak menghabiskan waktu di luar Puncak, sementara masyarakat Puncak yang baru saja dilanda konflik sangat mengharapkan pimpinan mereka (bupati) selalu ada di tempat.  “Namun kenyataannya Caretaker banyak di Jayapura dan Jakarta,  hanya dibiarkan menghabiskan anggaran, tapi tugas yang diamanatkan tidak dijalankan,”jelasnya.

Ditambahkan, Caretaker, Ketua DPRD dan Sekda seharus  ada ditempat tugas untuk kerja sama melaksanakan jalannya pemerintahan, sehingga SKPD juga jalan.  “Tapi hanya Sekda yang ada di Puncak, sedangkan Caretaker dan Ketua DPRD  tinggal di Jayapura dan Jakarta,  sekarang ini mereka ada di Jakarta, ada apa?,”katanya.

Soal pernyataan Asisten I,  Drs Eliser Renmaur bahwa soal Puncak, Pemprov masih menunggu Perintah dari Mendagri karena menyangkut hukum yakni Gugutan ke PTUN, dikatakan pihaknya mengapresiasi respon Pemprov tersebut,  namun  demi  kepentingan keamanan daerah,  Gubernur Provinsi harus jemput bula, tidak cukup hanya menunggu. Karena pusat  tidak tahu kondisi sebenarnya masyarakat di Puncak. “ Kami sangat  berharap masalah Puncak jangan lagi dipelihara seperti jaman caretaker gubernur lalu, tapi kami berharap Caretaker baru memberikan angin segar  seriusi masalah Puncak, kalau Gubenur diam, lantas mau bawa kemana masyarakat Puncak, kecuali kalau Puncak sudah tidak dihitung dalam Pilgub kah?,”katanya.
Menurutnya alasan mendesak gubernur berdialog, karena banyak permasalahan di Puncak yang perlu  disampaikan ke Gubernur supaya kedamaian yang dinanti-nantikan masyarakat segera terwujud.

Masalah itu  ntara lain,  soal perdamaian, dimana saat ini pembayaran kepala korban belum juga diselesaikan, padahal ini masalah krusial yang ditunggu-tunggu mayarakat. Selain itu soal pemerintahan, bahwa di Kabupaten Puncak di hampir semua SKPD terjadi dualisme kepemimpinan. Ini karena adanya pejabat yang diangkat Bupati hanya berdasarkan nota dinas, sementara pejabat definitifnya (ada SK) masih ada. “Anehnya lagi,  pejabat SKPD yang bernota dinas bupati caretaker adalah orang  dari luar  yaitu Mamberamo Tengah.  Masalah ini yang perlu kami tanyakan ke Gubernur. Karena ini mematikan karier kami PNS,”katanya.(don/don/l03)

 

Sumber: http://bintangpapua.com/headline/29261-gubernur-papua-didesak-buka-dialog-soal-puncak

Scroll to Top