barnabas suebu

Gubernur Bernabas Suebu: Dialog Tradisi Budaya Papua Selesaikan Konflik

GONJANG-ganjing Papua, negeri kaya akan sumberdaya alam dan mineral ini kian bertambah panas saja. Konflik berkepanjangan di Papua yang sudah banyak merengut korban jiwa sampai saat ini tak kunjung usai. Anehnya negara tetap saja absen dan seakan membiarkan masyarakat Papua dimarginalkan dan dianiaya.barnabas suebu

 

Tak pelak, keinginan masyarakat Papua untuk referendum pun semakin gencar berkumandang. Hal ini dilakukan sebagai upaya menaikkan posisi tawar karena selama ini masnyarakat Papua dibiarkan bodoh, dimarginalkan, dan diperlakukan tidak adil. Memorandum sebuah harapan untuk merdeka!

 

Sejatinya, dalam tradisi budaya Papua, ada cara-cara menyelesaikan konflik. “Dialog merupakan salah satu cara yang ampuh dan diyakini bisa menghindarkan kita dari pengorbanan yang sia-sia, “kata Gubernur Papua Barnabas Suebu dalam sebuah acara di televisi swasta tadi malam di Jakarta, (8/11).

 

Rasa aman, damai dan sejahtera merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, rumah tangga dan masyarakat di mana pun. Perjalanan sejarah Papua penuh konflik dan paradoks. Di satu sisi, Papua kaya sumberdaya alam, namun di sisi yang lain, rakyatnya miskin di atas kekayaannya. Juga pada satu sisi, para birokrat berpesta pora dengan uang Otonomi Khusus, tapi pada sisi lain, rakyat masih hidup miskin dan menjerit, “Kekayaan sumberdaya alam, di satu sisi merupakan kekuatan Papua, tapi pada sisi yang lain muncul benturan kepentingan internal yang menyebabkan disintegrasi sosial yang diakibatkan konflik vertikal dan horisontal. Bagaimana kondisi yang merugikan ini bisa diakhiri, bagaimana bisa berunding bersama mencari jalan keluar yang damai dan adil untuk kepentingan bersama, tanpa harus menangisi keadaan,” ujar Gubernur Barnabas Suebu.

 

Dijelaskan Gubernur Papua, bahwa kita sudah menetapkan cara damai untuk menyelesaikan konflik antara unsur-unsur rakyat Papua dan pemerintah. Tadi, bapak Menkopolhukam sudah menegaskan, pemerintah ingin menangani  Papua secara damai. Artinya, secara dialogis dan persuatif.

 

Mengenai ini, lanjut Bernabas, perlu diingat bahwa ada perbedaan antara konflik Papua dan Aceh. “Di Aceh dulu, ada keinginan memisahkan diri dengan mengangkat senjata. Ada  organisasi militer yang melawan pemerintah. Di Papua, paling-paling,  hanya satu-dua orang yang menggunakan senjata seadanya untuk itu, seperti Goliath (Tabuni) di Tingginambut,” tutur Gubernur Bernabas Suebu seraya mengatakan dirinya sudah ke Tingginambut dan menyampaikan bantuan ke masyarakat.

 

“Rakyat Papua dari awal memilih jalan dialog. Kalau kita perang suku, nyawa ganti nyawa. Mati satu di sana, mati satu di sini. Mati sepuluh di sana, mati sepuluh juga di sebelah. Baku bunuh menyebabkan masyarakat habis tanpa jalan penyelesaian,” pintanya.

 

Dituturkan Gubernur Bernabas Suebu, bahwa dalam tradisi orang Papua, ada tiga cara menyelesaikan konflik. Pertama, menarik diri (escape). Orang yang tidak setuju, keluar atau meninggalkan tempat. “Yoo, kamu atur sudah…kam yang berkuasa jadi, sa pergi!”

 

Kedua, melakukan perlawanan atau memberontak. “Ini saya, kau siapa?” Langsung angkat panah. Yang ketiga, dialog untuk mencari penyelesaian damai. Duduk bersama-sama, bicara secara adat untuk menyelesaikan.

 

Menurut Gubernur Bernabas Suebu, cara ketiga ini yang terbaik; jalan yang bermartabat, yang menghindarkan kita dari pengorbanan-pengorbanan yang tidak perlu. Forum seperti ini merupakan wahana untuk itu, yang melaluinya kita mencari kriteria-kriteria dan ukuran-ukuran terbaik untuk menyelesaikan konflik yang sementara ini masih ada.

 

“Kita adalah orang yang taat kepada Tuhan dan aturan hukum sebagaimana yang juga terakomodir dalam tradisi kita. Dalam tradisi “bakar-batu” masyarakat kita di Pegunungan, ribuan orang duduk tenang dan tertib menunggu di sekitar. Mereka tahu, akan tiba giliran untuk mendapatkan bagian,” ujarnya meyakinkan.

 

Sementara orang yang bertugas membagikan makanan juga menyadari tugasnya membagi kepada semua. Sesudah semuanya mendapat bagian, mereka makan bersama. Yang tua, atau yang dituakan, biasanya didahulukan, baru disusul rakyat. Ini yang disebut keteraturan dan disiplin.

 

Saya masih ingat, waktu saya ketua KNPI, ada kegiatan di Jakarta pada tahun 1974. Pada waktu istirahat, ribuan orang di Gedung Jakarta Convention Center saling serobot untuk mendapatkan teh botol. Akhirnya, banyak yang tidak kebagian karena teh-teh botol berjatuhan dan pecah. Ini terjadi di sebuah gedung di ibu kota negara yang menyimbolkan kemodernan, yang katanya, orang-orangnya  terdidik.

 

Tradisi budaya kita sudah mengajarkan tentang kepatuhan pada ketertiban.  Begitu pula, ada cara untuk mengelakkan kekerasan, yakni melalui dialog. Di zaman Belanda dulu, orang Papua sangat disiplin, tetapi di zaman sekarang manusia yang sama tidak disiplin. Mengapa orang dulu disiplin? Karena pengaruh lingkungan.

 

Karena itu, perlu didiskusikan bagaimana penyelesaian hukum terhadap konflik-konflik yang berlangsung. Penegakan hukum memang bukan soal sepele. Perlu ada peraturan-peraturan pelaksana Otonomi Khusus. Pendekatan dan penegakan hukum perlu dilakukan dengan jujur dan adil.

 

“Undang-Undang Otonomi Khusus juga mengakui peradilan adat. Artinya, ada persoalan-persoalan tertentu yang bisa diselesaikan sendiri. Walaupun hukum nasional kita tetap berlaku,”pungkas Gubernur Papua periode 2006-2011.

 

Presiden Bentuk UP4B Atasi Konflik Papua

Tak mau negara dibilang absen dan membiarkan masyarakat Papua dimarginalkan dan dianiaya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya  menjawab persoalan konflik di Papua dengan membentuk Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B). Mantan Sekjen Dewan Pertahanan Nasional Letjen (Purn) Bambang Darmono didapuk memimpin unit khusus itu.

 

Tim dibentuk lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan Perpres 66 Tahun 2011 tentang UP4B.

 

“Tim itu akan melakukan komunikasi konstruktif serta pendekatan di Papua,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah Velix Wanggai di sela-sela diskusi bertajuk Papua, Konflik tak Kunjung Usai, di Warung Daun, Jakarta, belum lama berselang.

 

Selain tugas tersebut, sambungnya, tim juga akan mengevaluasi dana otonomi khusus Papua yang diduga banyak diselewengkan. Untuk 2012, dana otonomi khusus untuk Papua dianggarkan Rp3,83 triliun dan Papua Barat Rp1,64 triliun. Selain itu, pada 2012 juga dialokasikan dana tambahan infrastruktur untuk Papua Rp571,4 miliar dan Papua Barat Rp428,6 miliar.

 

Pengamat politik Papua, Frans Hansanay, menilai pembentukan UP4B sudah terlambat. Namun, unit kerja khusus tersebut masih bisa menyelesaikan persoalan utama di Papua dengan syarat ada evaluasi menyeluruh implementasi dana otonomi khusus.

 

“Dana otsus yang seharusnya dinikmati orang asli Papua, justru dinikmati oleh bukan orang asli Papua. Kalaupun ada, paling hanya di tingkat elite birokrasi dan politik. Harus diusut ke mana dan digunakan untuk apa saja dana otsus tersebut.” Tandas Frans.

 

Tarik Aparat TNI/Polri di Areal Freeport

Sementara Koordinator Nasional “Kaukus Papua di Parlemen RI” Paskalis Kossay, mendukung upaya solusi konflik di Tanah Papua dengan pendekatan budaya, dan mendesak penarikan seluruh aparat keamanan dari areal PT Freeport Indonesia di Timika, Papua.

 

“Kami semakin prihatin dengan kondisi di sana. Karena situasinya semakin tak terkendali. Makanya kami berkesimpulan, tarik seluruh aparat TNI dan Polri dari areal itu, kedepankan pendekatan budaya dan rohani,” tandasnya di Jakarta, Selasa 8 November 2011.

 

Dikatakan, rakyat lebih senang ada pendekatan secara keimanan dengan melalui para pendeta, pastor serta rohaniwan protestan maupun katolik. Paskalis Kossay yang juga anggota Komisi I DPR RI itu, mengungkapkan, kesimpulan dan desakan ini merupakan hasil resmi pertemuan “Kaukus Papua di Parlemen RI” setelah melihat langsung situasi di lapangan, juga berdasarkan masukan banyak pihak maupun aspirasi warga setempat.

 

“Jelas, kami sungguh prihatin melihat kondisi keamanan di lingkungn PT Freeport Indonesia (PT FI) yang selalu sepertinya menjadi tidak kondusif. Makanya kami usulkan, seluruh aparat keamanan, apakah itu satuan TNI maupun Polri, ditarik dari areal perusahaan pertambangan tersebut,” tegasnya.

 

Ia menduga, sudah ada pihak-pihak lain yang mempermainkan situasi sehingga menjadi seperti sekarang. “Warga kami di Tanah Papua jangan dijadikan semakin menderita dengan situasi ini. Tindak kekerasan atau pendekatan keamanan nyatanya tidak berbuah hasil positif, malah sebaliknya,” ujarnya kesal.

 

Karena itu, sekali lagi Kaukus Papua di Parlemen RI mengingatkan Pemerintah Pusat, agar jangan membiarkan lagi aparat TNI maupun Polri berlama-lama memainkan peran di areal PT FI. “Ini tidak boleh lagi dibiarkan begitu. Mereka untung sendiri, sementara rakyat Papua semakin jadi korban,” tandas Paskalis Kossay yang juga mantan Ketua DPD I KNPI Papua dan Wakil Ketua DPRD Papua ini.(dbs)

 

http://www.majalahpotretindonesia.com/index.php?option=com_content&;view=article&id=2939:gubernur-bernabas-suebu-dialog-tradisi-budaya-papua-selesaikan-konflik&catid=81:nasional&Itemid=458

Scroll to Top