yanwarinusi

Format Dialog Papua-Indonesia Harus Disusun Para Pihak

yanwarinusiManokwari 23/01 Dialog Damai Papua -Indonesia seharusnya menjadi tugas yang dikerjakan sejak sekarang ini oleh para pihak yang selama ini teridentifikasi sebagai pihak yang saling bertikai dalam konflik sosial-politik di Tanah Papua, mereka adalah rakyat Papua di satu pihak dan pemerintah Indonesia pada pihak lainnya. Masing-masing pihak seharusnya sudah mempersiapkan format atau kerangka acuan dari rencana penyelenggaraan Dialog itu sendiri dan kemudian melakukan lobi-lobi awal melalui para utusan khususnya untuk mendiskusikan pikiran dan pandangan dari kedua belah pihak terhadap dialog itu sendiri.

 

Apabila sudah tercapai pembicaraan awal diantara para pihak yang kelak bakal duduk dan berbicara di dalam dialog Papua-Indonesia, maka langkah berikutnya adalah kedua belah pihak dapat dipertemukan atau bertemu lewat para utusan khususnya untuk membicarakan format dialog dan saling menerima usul-saran terhadap format tersebut dan membahasakannya dengan baik agar dapat diterima oleh para pihak yang bakal terlibat dalam dialog nantinya.

 

Semua ini sekali lagi menurut Yan Cristian Warinussy sebagai salah satu Pembela Hak Asasi Manusia di Tanah Papua akan sangat tergantung dari niat baik dan kesungguhan hati Presiden Republik Indonesia DR.H.Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Kepala Negara dalam menyikapi dan menetapkan segeranya diselenggarakan dialog damai tersebut, demi menyelesaikan konflik berkepanjangan di Tanah Papua.

 

Saya ingin mengkritisi langkah Presiden untuk memanggil para tokoh agama atau pemimpin Gereja sebagaimana diungkapkan anggota DPD RI Utusan Papua  Barat Mervin Sadipun Komber dalam salah satu media kemarin [Tabura] untuk meminta masukan tentang format dialog adalah jelas merupakan suatu kekeliruan besar dan seharusnya para Tokoh Agamd an Pemimpin Gereja di Tanah Papua memiliki prinsip yang teguh untuk tidak gampang dipengaruhi, karena mereka jelas-jelas bukan merupakan pihak dalam dialog Papua-Indonesia nantinya.

 

Pihak yang berkompeten adalah pemerintah Indonesia [pusat dan daerah] serta organi-organnya dan Rakyat Papua, yang di dalamnya terdiri dari sejumlah komponen penting seperti pemimpin politik dari Presidium Dewan Papua [PDP], Solidaritas Perempuan Papua [SPP], Komite Nasional Pemuda Papua [KNPP], West Papua National Authority/Otoritas Nasional Papua Barat [WPNA], West Papua National Coalition for Liberation/Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebesan [WPNCL], West Papua Liberation Organization/Organisasi Pembebasan Papua Barat [WPLO], Organisasi Papua Merdeka [OPM] serta Tentara Pembebasan Papua Barat [TPN-PB] dan Komite Nasional papua Barat [KNPB] dan organsiasi perjuangan lainnya di Tanah Papua.

 

Menurut pandangan saya bahwa Dialog masih menjadi sarana yang sangat damai dan bermartabat dari sudut pandangan politik dunia bagi pemerintah Indonesia dan rakyat Papua, didalam upayanya untuk mencari penyelesaiana secara damai atas konflik yang senantiasa bermuara pada terjadinya kekerasan yang terus berkepanjangan hingga berdampak pada terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Tanah Papua selama hampir 50 tahun terakhir ini… (kw/sbp)

 

sumber:http://www.suarabaptis.org/index.php/layout/dialog-papua-jakarta/623-format-dialog-papua-indonesia-haru-disusun-para-pihak

Scroll to Top