FMMP-12-November-2012-Prima-Garden

FMMP Kutuk Pembunuh Theys

FMMP-12-November-2012-Prima-GardenFMMP dan Septi (kaos merah) saat jumpa pers di Kafe Prima Garden Senin siang (Jubi/Timo)Jayapura (12/10)—Federasi Mahasiswa Militan Papua (FMMP) mengutuk pelaku pembunuhan salah satu tokoh Papua, Theys Hiyo Eluay yang diculik dan dibunuh 10 November 2001 lalu, setelah mengikuti perayaan hari pahlawan di Markas Tribuana Kopassus, Hamadi, Jayapura.

 

“Kematian Theys sebagai momentum, dimana sudah 11 tahun rakyat kecil dibunuh. Perjuangan rakyat Papua harus diperhatikan pemerintah Indonesia.  Kami sangat mengutuk keras pemerintah Indonesia karena tak mampu mengungkap proses pembunuhan pemimpin Papua ini,” kata Ketua FMMP, Thomas CH Syufi, di Abepura, Kota Jayapura, Papua, Senin (12/10) siang.

 

Thomas juga meminta pemerintah pusat untuk menghargai perjuangan orang Papua. Sebab menurut dia, pembunuhan Theys, sebagai representasi dari pembungkaman terhadap suara warga sipil di Papua.

 

Theys diduga dibunuh terkait dokumen dari rapat Departemen Dalam Negeri 8 Juni 2000 yang menyebut tokoh-tokoh Papua yang membicarakan Papua Merdeka. Ketua Presidium Dewan Papua ini dibunuh 10 November 2001 malam. Sejumlah nama disebut terlibat dalam kematiannya. Pengadilan Militer Surabaya pada 21-23 April 2003 memvonis Letnan Kolonel Tri Hartomo sebagai Komandan Kopassus Jayapura kala itu dan enam anggotanya yang terlibat.

 

Letnan Kolonel Hartomo akhirnya dipecat dan dipenjara 3,5 tahun. Mayor Doni Hutabarat, yang mengundang Theys di penjara 2,5 tahun. Kapten Rionaldo, yang menganiaya dan mematai Theys dihukum 3 tahun penjara. Letnan Satu Agus Supriyanto dihukum 3 tahun penjara, dan Sersan Satu Asrial dihukum tiga tahun penjara karena penganiayaan.

 

“Kami kecam. Mengapa dia (Theys) dibunuh, siapa yang membunuh dan atas perintah siapa? Kami melihat bahwa ini momentum ini matinya demokrasi dimana rakyat kecil dibunuh atas nama kepentingan Negara,” kata Thomas.

 

Menurut Thomas, kematian sejumlah tokoh Papua seperti Theys, Keli Kwalik, Mako Tabuni dan warga sipil lainnya, akibat pembungkaman demokrasi. Karena itu, pemerintah diminta segera mengabulkan dialog antara orang Papua dengan pemerintah pusat di Jakarta.

 

“Banyak kekerasan terjadi di Papua. Kami minta pemerintah, pertanggungjawabkan sejumlah pelanggaran HAM sejak Papua gabung dengan NKRI. Segera lakukan dialog yang digagas Pater Neles Tebay,” desak Septi Meidodga dari Forum Anti Pelanggaran HAM di Papua, yang hadir bersama FMMP. (Jubi/Timo Marten)

 

Sumber: http://tabloidjubi.com/?p=2827

Scroll to Top