Empat solusi buat Papua

Meski Papua sudah masuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969, namun hingga saat ini masalah di Bumi Cendrawasih itu tak kunjung selesai. Mulai dari konflik antar suku, pelanggaran hak asasi, sampai gagalnya pembangunan di Papua. Penerapan status otonomi khusus sejak 2001 juga tak berhasil.

 

Menurut Galuh Wandita, peneliti dari International Center for Transitional Justice (ICTJ), pelanggaran hak asasi di Papua dimulai sejak 1963. Tapi pemerintah tidak pernah mengakui soal itu. Hasil penelitian lembaga nirlaba berpusat di Kota New York, Amerika Serikat, itu bersama Lembaga Studi Hak Asasi Manusia (ELSHAM) Papua menyimpulkan trauma masih dirasakan sampai empat generasi.

 

“Korban kekerasan sejak 1963 memiliki hak untuk dipulihkan, itu salah satu masalah mendasar di Papua sampai saat ini,” kata Galuh dalam acara peluncuran laporan riset itu di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat pekan lalu. Penelitian itu berlangsung tiga bulan pada tahun lalu. Selama itu, tim dari ICTJ dan ELSHAM Papua mewawancarai 108 saksi korban di Sorong, Manokwari, Biak, dan Paniai.

 

Muridan Satrio Widjojo, peneliti bidang politik di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sekaligus ketua tim kajian Papua mengatakan ada empat masalah mendasar saling terkait, yakni perbedaan persepsi tentang Papua, kekerasan, kegagalan pembangunan, dan diskriminasi serta pengabaian terhadap warga Papua. Ia sudah meneliti di sana sejak 1003.

 

Perbedaan persepsi tentang Papua terjadi antara pemerintah pusat dan daerah. Ketidaksamaan itu menimbulkan konflik berkepanjangan. Konflik dan lantas mengakibatkan kegagalan pembangunan. “Karena gagal dalam pembangunan dan konflik membuat marjinalisasi dan diskriminasi orang Papua itu sendiri,” kata Muridan saat ditemui merdeka.com di kantornya, Senin lalu.
 

Muridan menawarkan empat penyelesaian. Pertama, perlu ada dialog antara Jakarta dan Papua dengan sama-sama menyepakati akar masalah. Perundingan haruss berjalan atas dasar saling menghormati, bermartabat, tidak merendahkan, dan tidak manipulatif.

 

Agenda kedua, mencapai rekonsiliasi dan kalau mungkin membentuk pengadilan hak asasi. Tapi, menurut Muridan, rekonsiliasi paling utama. Pengadilan hak asasi tetap direncanakan, namun itu memerlukan konteks politik baru. Sebagai bangsa beradab, Muridan berharap pemerintah mau bertanggung jawab karena memang pelanggaran hak asasi di Papua benare-benar terjadi dan tidak bisa dinafikan. “Pemerintah menolak dengan alasan apa pun orang Papua akan tetap menuntut, seperti orang-orang Aceh menuntut atas korban sebagai daerah operasi militer,” katanya.

 

Perekonomian Papua harus segera diperbaiki. Menurut Muridan, sektor ini terkait pendidikan di tidak berjalan normal, layanan kesehatan, dan sistem ekonomi tidak relevan dengan kondisi masyarakat. Ia mengusulkan rakyat Papua harus dilibatkan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah mereka.

 

Ia menjelaskan pembangunan Papua harus berdasarkan kapasitas sosial dan budaya Papua. Selama ini yang terjadi, rancangan pembangunan di sana lebih banyak ditentukan oleh Jakarta dan kaum pendatang. “Jalan bagus dan bangunan megah belum tentu dianggap kesuksesan pembangunan bagi orang Papua,” ujar Muridan.

 

Tawaran keempat adalah melawan marjinalisasi dan diskriminasi terhadap orang Papua. Ia menilai selama ini cara digunakan oleh pemerintah bodoh dan tidak berkonsep. Ia mencontohkan penyerahan semua jabatan birokrasi dan politik langsung ke orang Papua. Ia menganggap kebijakan itu tidak bisa langsung akan berpihak kepada orang-orang Papua sendiri.Menurut Muridan perlu adanya pengakuan lewat penunjukan langsung terhadap orang asli Papua berkualitas, termasuk mengajak pengusaha-pengusaha papua aktif mendorong pembangunan.

 

Pada prinsipnya, perlu ada perlakuan khusus di semua sektor buat rakyat papua hingga mereka setara dengan warga daerah lain. “Bila itu berhasil, keistimewaan itu disetop. Keistimewaan tidak boleh selamanya karena diskriminatif dan tidak adil,” Muridan menegaskan.

 

Sumber berita: www.merdeka.com

Scroll to Top