Dulu Dialog Hanya “Wacana”, Kini Menjadi Kata “Kunci”

Oleh: Kilion Wenda*)

 

“Dialog yang dulu dimulai dengan proses yang sangat panjang, kini tidak lagi berada dalam ruang- ruang tersembunyi, tetapi telah dikatakann di mana-mana,” Pater Dr. .Neles Tebay, Pr, Koordinator Jaringan Damai Papua.

 

***

 

Konflik Papua ini melibatkan dua pihak yang bertikai antara pemerintah Indonesia dan orang asli papua.  Konflik dimulai sejak  1 Mei 1963, proses pelaksanaan PEPERA 1969 hingga saat ini.

 

Soal PEPERA, dari 800.000 jiwa penduduk Papua saat itu hanya di wakili 75 orang  untuk kabupaten yang jumlah penduduknya lebih sedikit dan 175 orang  untuk jumlah penduduk yang lebih padat.

 

Berikut tanggal pelaksanaan dan jumlah penduduka berdasarkan wilayah (a) Jayapura tanggal 2 Agustus 1969 : jumlah penduduk 81.246   jumlah diwakili 110; (b) Teluk Cenderawasih tanggal 19 Juli 1969 jumlah penduduk 93.230 di wakili 130; (c) Manokwari tanggal 29 Juli 1969 jumlah penduduk 53.290 diwakili 75; (d) Sorong tanggal 26 Juli 1969 Jumlah penduduk 86.840 diwakili 110; (e) Fak-fak tanggal 23 Juli 1969 : jumlah penduduk 38.917 diwakili 75; (f) Merauke tanggal 14 Juli 1969 jumlah penduduk 141.373 diwakili 175; (g)Jayawijaya tanggal 16 Juli 1969 jumlah penduduk 156.000 diwakili 175;  (h) Paniai  jumlah penduduk 165.000 diwakili 175.  Total jumlah perwakilan adalah 1.025 orang.

 

Hasil PEPERA itu muncul pro dan kontra. Pemerintah Indonesia berpandangan bahwa hasil Pepera sudah final . Lalu, bagi orang Papua Papua PEPERA  itu dilaksanakan  penuh dengan rekayasa dan integrasi adalah ke dalam Indonesia adalah ilegal. Secara politis, orang Papua menganggap sejarah masuknya Papua ke dalam NKRI di penuh dengan intimidasi dan kekerasan.

 

Dari sinilah Papua sebagai salah satu negeri yang telah lama melanda konflik vertikal antara pemerintah pusat dan orang asli papua, yang mengakibatkan muncul berbagai macam konflik.

 

Konflik disebabkan oleh proses pembangunan yang top-down atau lantaran pengelolaan sumber daya alam secara masif cenderung  memarjinalkan orang asli Papua  serta hak-hak dasarnya termasuk hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial budaya.

 

Sejak runtuhnya  pemerintahan Presiden Soeharto yang sangat otoriter itu, ketika muncul reformasi tahun 1998  orang asli Papua telah menyadari  akar masalah di Papua belum selesai.  

 

Pada tahun 1999 utusan orang Papua tim seratus telah menemui Presiden RI B.J.Habibie untuk melepaskan diri dari NKRI namun jawabnya “Pulanglah dan renungkanlah”.

 

Tidak hanya itu saja. Rakyat Papua juga melaksanakan Konggres II Papua tahun 2000  dengan Tema “Marilah kita Luruskan sejarah Papua Barat”. Konggres II ini pun di setujui dan disponsori langsung oleh Presiden RI KH. Abdurahman Wahit (Gusdur). Rakyat Papua bertekat menyelesaikan  seluruh persoalan di Papua secara jujur damai dan demokratis berdasarkan prinsip keadilan dan perdamaian.

 

Sebagai jawaban dari itu Pemerintah Pusat memberikan UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua tahun 2001 dengan kucurkan dana trilyunan rupiah. Namun, itu pun tak menyelesaikan masalah. Justru dianggap melanggar UU yang dibuat sendiri. Lalu, muncul  berbagai pemekaran daerah di erah Otonomi Khusus ini, tidak sesuai dengan syarat-syaratnya.

 

Upaya dari rakyat Papua untuk menyelesaikan masalah Papua  secara damai dengan jalan dialog pun tidak berhenti.

 

Pater Neles Tebay sejak tahun 2000 setelah konggres II rekomendasikan dialog tidak pernah tinggal diam, selalu bicara di mana-mana bahwa pentingnya dialog sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah di Papua. Namun di lain pihak  menganggap bahwa dialog adalah separatis dan melalui dialog ini Papua akan merdeka.

 

Setelah terbitnya Buku Dialog Jakarta-Papua, sebuah Prespektif  Papua  banyak protes yang datang dari kalangan orang Papua karena dalam buku itu menjelaskan,  isu Papua merdeka tidak dibahas dalam dialog.

 

Dialog adalah suatu proses yang harus digagas, dipahami, dibangun, dilaksanakan dan dimonitor secara terencana, bertahap dan mengdepankan keterbukaan. Diaog di sini bukanlah pertemuan antara petinggi negeri dengan aparat ditingkat provinsi atau kabupaten.

 

Bukan pula pertemuan seketika  ada kejadian lalu para petinggi dari Jakarta datang ke Papua  mengundang seluruh lapisan masyarakat, siapkan makanan yang enak di restoran atau Hotel berbintang sambil makan bersama dan mendengar satu persatu orang bicara sesuai dengan perwakilan yang sudah ditunjuk oleh pemerintah.

 

Lalu lahirlah Jaringan  Damai Papua (JDP) di bawah koordinator Dr. Neles Tebay, Pr  (Papua) dan Dr. Muridan S.Widjojo (Jakarta). Telah bekerja keras  memperjuangkan  dialog Jakarta-Papua sebagai jalan untuk mendapatkan solusi bagi penyelesaian masalah-masalah di Papua.

 

JDP memproses suatu bentuk dialog dengan konsep bertahap  yang digali dari nilai-nilai tradisional penyelesaian konflik.

 

Selain JDP, pihak Gereja-Gereja dan forum kerukunan umat beragama di Papua pun sudah berulangkali menyuarahkan pentingnya dialog Jakarta-Papua. Jakarta juga merasa penting dengan dialog. Jakarta juga merancang sendiri dengan proses ini  dan memainkan agenda-agendanya,  lalu lahirlah UP4B.

 

Gagasan Dialog ini selalu dimunculkan oleh berbagai pihak saat merekomendasikan penyelesaian masalah di Papua. Bahkan di media masa  dialog menjadi berita yang seksi untuk menjadi buruan para jurnalis  seketika ada penembakan yang terjadi di Papua. Dialog menjadi refleksi  bahwa jalan yang sudah dilakukan sebelumnya masih penuh kekerasan dan tidak ditempuh berdasarkan kehendak bersama.

 

Gagasan dialog kini sudah menyebar di seluruh komunitas masyarakat Papua dan non Papua  yang berdomisili di Papua, bahkan di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

 

Lebih jauh lagi gagasan dialog  juga berkembang dalam berbagai diskusi lintas profesi dan kalangan pemerintah bahkan komunitas Internasional. Respon sangat beragam mulai dari moral, suport hingga dukungan secara kongkret dan strategis.

 

*) Penulis Adalah Aktivis Baptis Voice Papua

 

Sumber: http://majalahselangkah.com/content/dulu-dialog-hanya-wacana-kini-menjadi-kata-kunci-

 

Scroll to Top