IMG 8448

Dukungan Media Massa Untuk Dialog Jakarta-Papua

IMG 8448Sumber foto: Dokumentasi JDP JakartaDialog Jakarta-Papua adalah salah satu solusi terbaik untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di Bumi Cenderawasih, yang terus dikampanyekan oleh Jaringan Damai Papua (JDP). Dialog Jakarta-Papua membutuhkan dukungan dari banyak pihak, salah satunya adalah media/pers. Sebagai salah satu pilar dari demokrasi, JDP menyadari benar bahwa media memiliki pengaruh yang penting.  

 

Dalam hal ini, JDP memandang bahwa media menjadi bagian tak terpisahkan dari advokasi Dialog. Selain memberitakan situasi yang berkembang di Papua, media juga dapat berperan lebih jauh untuk mendukung  secara aktif. Untuk itu, JDP Jakarta membuat forum khusus bagi para jurnalis berbagai media. Forum itu bertajuk “Peran Media Massa dalam Mendukung Dialog Jakarta-Papua.”

 

Pertemuan jurnalis dari berbagai media pada Jumat, 21 September 2012  di Gedung Widya Graha Lt XI LIPI itu menghadirkan  Koordinator Tim Kajian Papua LIPI dan JDP Jakarta Muridan Widjojo, Anggota DPR RI dari Komisi X Diaz Gwijangge yang juga anggota Kaukus Papua di Parlemen RI, dan Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti yang berpengalaman dalam penanganan kasus pelanggaran HAM di Papua.

 

Menurut Diaz Gwijangge, sebagai wilayah yang mengalami konflik dan kekerasan yang terus meningkat dan berkepanjangan, Papua memerlukan kebijakan terobosan yang menyeluruh dan integral. Diterapkannya Undang-Undang 21/2001 tentang Otonomi Khusus diharapkan menjadi solusi. Namun pada kenyataannya, penanganan masalah di Papua masih jalan di tempat. Ia berpendapat bahwa pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) semakin menegaskan bahwa otonomi khusus telah gagal. Baginya, saat ini yang justru muncul di Papua adalah “otonomi kasus”. Otonomi kasus, karena permasalahan di Papua tidak kunjung usai terutama masalah kemiskinan dan yang lebih penting, masalah pengelolaan keamanan yang masih sporadis dan eksesif.

 

Berkaca pada situasi tersebut, Dialog Jakarta-Papua menawarkan sebuah konsep penyelesaian masalah dengan cara yang lebih damai. Dialog menempatkan kedua belah pihak dalam posisi yang setara dan mengedepankan rasa saling percaya. Dialog akan sangat efektif mengatasi kebuntuan komunikasi dengan masyarakat Papua yang selama ini terjadi akibat pendekatan politik keamanan (sekuritisasi) yang dilakukan pemerintah. Dialog Jakarta-Papua membutuhkan dukungan media sebagai penyampai informasi dan sarana pencerahan transformatif kepada khalayak. Diskusi pada forum pertemuan jurnalis tersebut mengidentifikasi beberapa hal terkait dengan dukungan media terhadap inisiasi Dialog Jakarta-Papua.

 

Pertama, media berperan dalam memagnifikasi suara dan wacana mengenai Dialog Jakarta-Papua kepada publik. Menurut Muridan Widjojo, peranan ini telah sangat baik dimainkan oleh media. Bahkan beberapa media memiliki kolom khusus yang secara periodik memberitakan topik yang berkaitan dengan Papua termasuk mengenai Dialog Papua-Jakarta. Beberapa jurnalis dari media yang ada juga sangat konsisten menulis berita mengenai Papua dan upaya dialog. Dengan demikian, para jurnalis diharapkan memiliki latar informasi yang cukup baik mengenai Papua, agar pemberitaan yang dilakukan bisa mengakselerasi upaya pengarusutamaan dialog.

 

Akan tetapi, dibalik peran penyebaran wacana mengenai dialog yang telah dimainkan dengan baik oleh media, tersimpan sebuah tantangan. Banyak jurnalis yang mengeluh sulit menemukan informasi yang benar-benar akurat mengenai Papua dan wacana dialog, terutama di Papua. Hal ini karena faktor geografis dimana jarak antara Jakarta dan Papua cukup jauh. Di samping itu, medan di Papua yang relatif sulit ditembus. Jaminan keamanan yang minim di Papua semakin mempersulit para jurnalis untuk mendapatkan berita langsung dari Papua. Narasumber kritis di Papua juga amat sedikit sehingga jurnalis lebih banyak memperoleh berita dari aparat keamanan atau pejabat daerah yang bisa jadi tidak akan memenuhi asas cover both-sides. Terkait dengan itu, Poengky mengatakan bahwa memang untuk sementara informasi yang didapat oleh para jurnalis akan sangat “Jakarta-based”. Menurutnya, hal ini tidak mengapa asalkan para jurnalis mendatangi narasumber yang tepat.

 

Muridan menambahkan lagi, forum diskusi pada siang hari itu sekaligus merupakan momen apresiasi kepada para jurnalis. Oleh karena dalam forum tersebut para awak media bisa mendapat informasi mengenai Papua dari ‘tangan pertama’, yaitu narasumber yang sangat paham mengenai Papua. Paling tidak, dari pertemuan itu, para jurnalis akan tahu narasumber yang tepat untuk bicara mengenai Papua dan bisa memulai untuk berjejaring satu sama lain.

 

Kedua, media memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesadaran publik atas isu-isu yang berkaitan dengan Papua. Khususnya isu yang berkaitan dengan kasus-kasus kekerasan yang angkanya terus meningkat setiap tahun. Dialog Jakarta-Papua yang dinilai menjadi solusi terbaik dalam mengatasi konflik berkepanjangan di Papua sebenarnya telah mendapat sambutan baik dari pemerintah. Dalam pidatonya pada tanggal 9 November 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah bersedia berdialog secara terbuka dengan elemen masyarakat Papua. Namun hingga hari ini, belum ada realisasi serta tindak lanjut yang konkrit pasca pidato tersebut.  

 

Pemberitaan mengenai kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang terus dimunculkan akan membuat publik untuk ikut mendorong pemerintah membuat kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi masalah di Papua. Poengky mengatakan, terkait dengan permasalahan pelanggaran HAM di Papua, pemerintah Indonesia harus terus didesak untuk menyelesaikannya. Dalam forum Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB di Geneva pada bulan Mei yang lalu, Indonesia mendapat sorotan internasional karena konflik di Papua masih terus terjadi. Pemerintah Indonesia diminta untuk mengedepankan proses dialog, menghentikan impunitas, dan mengawal pendidikan HAM untuk aparat keamanan (militer). Media memegang peranan penting untuk terus meletakkan berita mengenai hal ini secara konsisten agar pemerintah memberikan perhatiannya secara lebih serius.

 

Ketiga, di masa mendatang, peran media sebagai wadah kontrol sosial dan pendidikan politik bagi khalayak mengenai Papua harus terus diperkuat. Terutama dalam menyuarakan permasalahan substansial yang terjadi di sana. Permasalahan substansial yang dimaksud berkaitan dengan penegakkan hukum, pelanggaran hak asasi manusia, dan permasalahan sosial lainnya.

 

Menurut Diaz, tantangan dalam menjalankan peran ini adalah konsistensi media dalam memberitakan persoalan mengenai Papua. Pemberitaan mengenai masalah substansial yang terjadi di Papua jangan sampai kalah oleh berita yang sifatnya situasional, misalnya pemberitaan soal korupsi, terorisme, narkoba, dan lain sebagainya. Poengky menambahkan, tantangan lainnya adalah maraknya media yang memiliki biro di daerah, sehingga di media nasional banyak muncul pemberitaan mengenai daerah, daripada dengan apa yang terjadi di Papua secara khusus. Tanpa bermaksud mengecilkan daerah lain, Papua harus diakui menjadi wilayah yang menyimpan permasalahan yang paling kompleks, sehingga harus mendapat perhatian lebih. Konsistensi media dalam memberitakan ini menjadi tantangan tersendiri.

 

Bertolak dari pemaparan di atas, kita bisa melihat bahwa media memang memiliki peranan yang sangat penting dalam mengawal perdamaian di Papua, khususnya dalam mendorong upaya Dialog Jakarta-Papua. Media diharapkan bisa terus menyuarakan informasi mengenai Papua dan Dialog Jakarta-Papua kepada khalayak secara independen, sistematis, berkesinambungan dan berimbang, untuk bersama mewujudkan Papua Tanah Damai. (Dini Suryani)

Scroll to Top