DPR: Kinerja UKP4B Buruk

JAKARTA (Suara Karya): Belum efektifnya akselarasi pembangunan yang diterapkan pemerintah melalui Unit Kerja Pembangunan Papua dan Papua Barat (UKP4B) dinilai menjadi salah satu penyebab berlarut-larutnya konflik di Papua. DPR juga menilai kinerja UKP4B buruk.

 

Demikian dikemukakan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Sidiq di Jakarta, akhir pekan lalu. Ia mengatakan, sampai sejauh ini program otonomi khusus di Papua yang dijalankan UKP4B sebaiknya dikembalikan ke pemerintah. Sebab, kenyataannya menunjukkan sebanyak 80 persen pemerintah daerah di Papua tidak dapat berjalan efektif.

 

“Hal ini yang melatarbelakangi banyaknya penolakan terhadap UKP4B saat kami berkunjung di Papua belum lama ini,” ujarnya.

 

Menurut dia, pemerintah harus secepatnya merancang desain yang komprehensif terkait penyelesaian konflik di Papua sehingga nantinya juga mampu menghilangkan ketimpangan persoalan kesejahteraan di daerah tersebut.

 

Di sisi lain, pengamat sosial dan politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Saleh Daulay mendesak DPR untuk membentuk panitia khusus (pansus) terkait penanganan kasus konflik di Papua. “DPR jangan hanya berfokus pada isu politik, tetapi tragedi kemanusian seperti ini tidak menjadi prioritasnya,” katanya dalam sebuah diskusi di Gedung DPD, Jakarta, Jumat (15/6).

 

Koordinator Tim Kajian Papua LIPI 2004-2006 Adriana Elisabeth juga mengusulkan pembentukan pansus untuk memantau janji pemerintah melakukan dialog Jakarta-Papua. “Namun, Komisi I DPR mengatakan cukup dibentuk panitia kerja. Kita tunggu saja apakah bisa terbentuk atau tidak pansus ini,” ujarnya.

 

Dalam kaitan ini, dia berharap, UP4B juga menyiapkan fondasi menuju pelaksanaan dialog. Kekerasan di Papua harus dihentikan, baik itu oleh aparat keamanan maupun sipil bersenjata. “Papua juga harus menyiapkan representasi politik dan format dialog dengan pemerintah,” katanya.

 

Sementara itu, Sejarawan LIPI Asvi Warman Adam mengatakan, masalah yang timbul di Papua juga membuat kepercayaan terhadap pemerintah terkikis. Pemerintah hampir tak pernah menyelesaikan kasus yang terjadi.

 

Karena itulah, dia berharap pemerintah segera membentuk tim Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dan ruang dialogis dengan pihak-pihak yang berkonflik.

Smbr :http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=305597

Scroll to Top