Buku-dialog-jakarta-papua-187x250

Diusulkan Dialog dan Runding ke SBY

Buku-dialog-jakarta-papua-187x250  Buku-dialog-jakarta-papuaJayapura, 11/4 (Jubi) — Dialog dan runding yang diusulkan dari Papua ke Presiden Susilo Bambang Yudoyono sejatinya menyangkut hak asasi manusia sehingga Pemerintah Pusat perlu segera menanggapinya dengan baik.

 

Dua pon penting diusulkan ke SBY ini berasal dari pandangan berbeda, tapi menyangkut hal yang sama, yaitu hak asasi manusia. “Dialog Jakarta Papua menyangkut banyak masalah terkait dengan hak-hak dasar orang asli Papua dari berbagai segi, termasuk persoalan sejarah dan pelanggaran hak asasi manusia,” kata Pastor Neles Tebay penggagas dialog Jakarta-Papua kepada sejumlah wartawan di Jayapura, belum lama ini.

 

Menurutnya, dialog ini melibatkan perwakilan anak-anak adat orang asli Papua termasuk tahanan politik, tapi tidak menutup kemungkinan juga akan melibatkan semua komponen yang notabenenya bukan orang asli Papua. Dalam hal ini mereka sebagai pengamat dan memonitor jalannya dialog. “Dialog Jakarta Papua melibatkan pihak ketiga yang netral. Dan mereka sebagai mediator sekaligus sebagai pemantu,” demikan kata Pastor Neles dari Jaringan Damai Papua ini.Dari akademisi Universitas Cenderawasih, Nomensen Mambraku menyebutkan persoalan pokok yang harus dibahas dalam dialog Jakarta-Papua adalah persoalan sejarah integrasi bangsa Papua Barat ke dalam wilayah Negara Kesatuan Repbulik Indonesia. “Aneksasi bangsa Papua Barat ke dalam wilayah NKRI sesungguhnya memiliki sejarah yang kabur sehingga punya alat politik yang jitu bagi Pemerintah Pusat. Papua kan adalah suatu Negara yang memiliki lambang dan simbol Negara. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah siapa menganeksasi siapa,” tegasnya.

 

Terkait dengan mekanisme sebelum pergelaran dialog Jakarta-Papua, Nomensen mengatakan perlu adanya teori komunikasi, yakni kedua pihak menentukan pihak ketiga untuk memonitor jalannya dialog dan memantau hasilnya. “Kedua pihak yang akan berdialog menentukan waktu yang tepat. Tapi disini perlu kita pertimbangkan soal wewenang. Sebab itu, perlu inisiatif Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat perlu segera menjawab harapan orang Papua untuk berdialog,” ujarnya.

 

Lanjut dia, dialog Jakarta Papua sebaiknya sejumlah elemen di Papua terlibat mulai dari representasi masyarakat adat Papua, tahanan politik, hingga elit TPN/OPM. “Mereka yang berjuang di hutan mesti dipanggil dalam dialog ini,” lanjutnya.

 

Walaupun dari Pemerintah Pusat telah memberikan sinyal persetujuan dialog Jakarta-Papua, tapi dari pihak TPN/OPM menolak dialog melainkan jalan perundingan. Juru bicara TPN/OPM, Jonah Wenda mengatakan kalau perundingan adalah jalan untuk menempuh penyelesaian sejumlah persoalan di Papua. “Hanya melalui perundingan dengan Pemerintah Pusat, persoalan dan kekerasan di Papua dapat diminamilisir. Dua bangsa menenentukan juru runding dan kembali ke meja perundingan menyelesaikan masalah. Kami tolak dialog,” tegas Wenda. Menurutnya, bukan saatnya lagi berdialog dengan Pemerintah Pusat sebab dialog tidak memastikan status bangsa Papua Barat ke depan. “Kami mengusul dan mendesak elit pemerintah Pusat di Papua, kepada Gubernur, DPRP, dan Kapolda agar segera menyampaikan ke Pemerintah Pusat untuk duduk di meja perundingan,” imbuhnya. (Carol/Jubi)

 

Sumber:http://tabloidjubi.com/2013/04/11/diusulkan-dialog-dan-runding-s-ke-sby/

Scroll to Top