Diskusi Tim Papua LIPI dengan Fraksi PDIP DPR RI

Untuk meningkatkan pemahaman tentang situasi terbaru di Papua, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPR RI mengundang Tim Papua LIPI dan Imparsial untuk mempresentasikan perkembangan dan kajian terkini. Tim Papua LIPI diwakili oleh Muridan Widjojo dan Amiruddin Al Rahab sedangkan Imparsial diwakili oleh Poengky Indarti, Otto Syamsuddin Ishak, dan Al A’raf. Politisi dari Fraksi.PDIP yang hadir sebagai sebagai tuan rumah antara lain Eva Kusuma Sundari, T.B. Hasanudin, Arif Wibowo, dan Ganjar Pranowo sebagai pemimpin rapat.

Tim Papua LIPI yang diwakili oleh Muridan Widjojo membuka presentasi dengan penekanan untuk menghadirkan wajah Indonesia yang berbeda di Papua dari sebelumnya. Indonesia seharusnya tidak lagi hadir dengan pos-pos militer, sekolah tanpa guru, puskesmas atau klinik tanpa dokter akan tetapi hadir dengan wajah yang ramah dan bersedia untuk dialog sehingga memahami akar masalah yang terjadi dan menemukan solusi terbaik. Ada empat akar masalah yang menjadi sumber konflik di Papua, lebih lanjut Muridan menjelaskan, yakni persoalan sejarah dan status politik, kekerasan negara dan pelanggaran HAM, marjinalisasi dan diskriminasi orang asli Papua, kemudian kegagalan pembangunan.

Muridan dan Amiruddin secara umum menyatakan bahwa berbagai letupan kekerasan yang masih terjadi sampai sekarang ini, misalnya kasus-kasus penembakan dan penyerangan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Nafri dan Puncak Jaya, perkelahaian missal pilkada di Ilaga, pertemuan IWLP di Oxford, antara lain dikarenakan akar masalah konflik Papua belum terselesaikan. Siklus kekerasan pun berlanjut. Dalam situasi kebuntuan politik semacam ini, dialog antara Papua dan Jakarta seharusnya menjadi kebijakan yang diambil untuk menyelesaikan masalah Papua. Dengan dialog diharapkan pihak-pihak yang berkonflik akan menyepakati akar masalahnya dan selanjutnya mampu menegosiasikan jalan keluar yang bisa dikerjakan secara bersama-sama. Jika dialog mampu menyelesaikan masalah politiknya, ini menjadi fondasi yang kuat untuk berbagai tahapan pembangunan di Papua.

Dialog sebagai jalan untuk menyelesaikan konflik Papua pun diapresiasi oleh para politisi PDIP. Ganjar Pranowo sebagai pemimpin rapat pun menambahi dengan masukan akan kebutuhan data untuk menyusun tahapan dialog termasuk pembuatan matriks kegiatannya sehingga roadmap tentang dialog pun akan lebih operasional. Dengan demikian kita mempunyai perkiraan waktu politik yang akan dihabiskan untuk dialog. Bisa dijajaki pula untuk mengadakan rapat konsultasi langsung dengan presiden yang diinisiasi oleh anggota DPR sehingga bisa diambil langkah kongkrit pengambilan keputusan. T.B. Hasanuddin juga memberikan apresiasi serupa terhadap dialog namun mengingatkan bahwa faktor krusial yang nanti akan muncul adalah persoalan representasi di mana diharapkan idealnya masing-masing pihak diwakili oleh segenap elemen yang memiliki legitimasi dalam dialog.

Al A’raf dari Imparsial dalam pemaparannya menegaskan bahwa kekerasan dan konflik yang terus terjadi di Papua merupakan konsekuensi dari model atau pendekatan keamanan yang dilakukan oleh negara. Lebih jauh Ia menjelaskan ada beberapa parameter yang menunjukkan sekuritisasi sedang berlangsung di Bumi Cenderawasih. Konsentrasi dan jumlah pasukan di Papua yang mencapai total 16 ribu personil adalah jumlah yang sangat besar sepadan dengan jumpah personil militer yang dikerahkan saat darurat militer di Aceh. Angka 16 ribu ini pun merupakan angka estimasi karena amat sulit memperoleh angka pasti jumlah pasukan militer di Papua. Hal ini menunjukkan betapa lemahnya kontrol terhadap kerja militer disana. Selain itu, TB. Hasanudin mengatakan bahwa saat ini terlihat bahwa Menteri Pertahanan tidak memiliki kendali penuh atas TNI dimana ini berarti kontrol sipil terhadap militer belum maksimal.

Deployment pasukan TNI di Papua menurut tim Imparsial dapat dikatakan ilegal karena menurut undang-undang, pengiriman pasukan non-organik untuk operasi militer hanya boleh dilaksanakan untuk mengatasi konflik dan menjaga perbatasan kecuali ada keputusan politik dari Presiden. Dalam kasus Papua, keputusan Presiden tidak ada. Rotasi prajurit yang hanya bertugas selama setahun dinilai tidak efektif karena pasti tidak memahami konteks situasi dan kondisi secara menyeluruh. Dilaksanakannya operasi militer di Puncak Jaya juga merupakan inkonsistensi dari pemerintah pusat karena dalam pernyataan resmi pemerintah sebelumnya bahwa operasi militer hanya digelar di daerah perbatasan. Diproyeksikan hingga tahun 2024 jumlah pasukan militer di Papua akan ditambah sampai 17 ribu prajurit sehingga total personil militer yang ditempatkan di Papua mencapai 33 ribu personil. Anggaran untuk militer di Papua pada praktiknya tidak hanya berasal dari APBN, tetapi juga APBD dan swasta. Operasi militer seperti di Puncak Jaya diambil dari dana pemerintah kabupaten Puncak Jaya. Pihak swasta seperti Freeport juga membiayai kegiatan militer di Papua, misalnya Rp 9 juta dolar pada 2008 untuk dana pengamanan. Sudah saatnya state security based yang dianut oleh TNI diubah menjadi human security based sehingga yang utama dilindungi adalah manusia selain teritorinya.

Reportase oleh Yogi S. Permana

Scroll to Top