Diskusi Masalah Konflik Papua dengan Acuan Penelitian LIPI dan Jaringan Damai Papua di kantor komnas HAM Jakarta

Papua sebagai wilayah dari negara kesatuan Republik Indonesia memiliki potensi sumber daya alam sangat besar yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, dan hasilnya dapat digunakan sebagai pembangunan di Tanah Papua. Tetapi pada kenyataannya, di Papua terjadi marjinalisasi dan diskriminasi terhadap penduduk Papua asli semenjak rezim pemerintahan orde baru hingga saat ini yang menghambat kemerdekaan individu . Kegagalan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat membuat semakin buruknya keadaan orang-orang di tanah Papua. Kondisi diperburuk dengan adanya masalah kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta. Terlebih, terdapat permasalahan dalam hal tanggungjawab atas kekerasan negara di masa lalu terhadap warga negara Indonesia di Papua.

Diskusi Jakarta-Papua yang berjalan saat ini di Jakarta atau di Daerah Papua sendiri merupakan suatu bentuk penyelesaian masalah-masalah yang ada dan laten di Tanah Papua. Apabila permasalahan terus dibiarkan terjadi di Papua, maka perdamaian dan kesjahteraan hidup tidak akan terwujudkan. Karena sumber permasalahan adalah konflik internal di negara ini yang masih memarjinalisasikan orang-orang dari Tanah Papua. Oleh karena itu diskusi publik ini dihadiri oleh peneliti Konflik Papua di bidang politik, keamanan, Sosial dan salah satu wartawan asal Papua yang terjun ke dalam penelitian tentang konflik Papua ini. Dalam diskusi tersebut juga hadir anggota DPR dari komisi 11 yang berasal dari daerah pemilihan Papua yang asli orang papua yang menyuarakan saran dan menggambarkan keadaan di Tanah Papua tersbut.

Di dalam diskusi ini kami mahasiswa HI mendapatkan gambaran betapa sulitnya menyelesaikan suatu konflik yang permasalahannya kompleks di suatu daerah. Apabila konflik tersebut dibiarkan menjalar di Tanah Papua maka dapat menimbulkan konflik yang besar seperti di Aceh. Diskusi serta penyelesaian masalah konflik tidak hanya dapat di tangani oleh pemerintah saja. Tapi aktor non pemerintah seperti LSM, tokoh individu dan kelompok masyarakat yang ingin membantu mewujudkan perdamaian di Tanah Papua. (Lian)

Scroll to Top