Dialog Pemerintah Pusat-Tokoh Papua

Ada hal baru yang nampaknya telah menjadi  spirit bersama pasca pertemuan antara tokoh-tokoh nasional, Menko Polhukam Joko Suyanto, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, dan Kepala BIN Marciano Norman dan tokoh-tokoh Papua pasca kerusuhan yang melanda Jayapura dan beberapa wilayah Papua lainnya. Mereka melakukan serangkaian pertemuan di Jayapura, Timika. Tokoh-tokoh masyarakat menilai kunjungan ini membawa nilai kesejukan. Dan jelas bahwa fase ini seakan mewakili kerinduan dan ekpektasi besar masyarakat  Papua akan perubahan ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih damai dan sejahtera setelah fluktuatifnya rasa aman, damai dan konflik.

Lalu setelah fase ini, sudahkah ada kesanggupan dari semua pihak untuk mewujudkan Papua tanah damai? Tanpa bersifat takabur dan dengan sengaja mengaburkan pesimisme, dengan yakin kita harus mengatakan ya, jika untuk damai. Kecenderungan positif keinginan untuk mewujudkan Papua tanah damai telah bergerak secara linear seperti yang diharapkan, tentu dengan catatan berbagai kelompok kepentingan yang ingin memaksakan kehendaknya, kini harus saling bahu membahu dalam naluri positif kemanusiaan di tanah Papua. Proyeksi  Papua tanah damai memang tidak segampang diucapkan. Melihat situasi yang berkembang, kita justru dihadapkan pada beberapa indikator yang sangat merisaukan terkait potensi krisis yang lebih besar yang bakal dihadapi tanah Papua ke depan, bila tidak ada kesadaran dari seluruh pemangku kepentingan yang hidup di tanah Papua. Untuk itu menjadi penting catatan Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai, yang menegaskan bahwa pertemuan dengan tokoh Senin (18/6) malam sebagai komunikasi konstruktif dari Jakarta kepada rakyat Papua. Pertemuan tersebut juga menyepakati beberapa hal.
Pertama, Papua Tanah Damai adalah komitmen dan tugas bersama, baik pemerintah maupun masyarakat Papua. Pemerintah serius untuk mengungkap kasus-kasus penembakan yang terjadi di tanah Papua.

Kedua, seiring dengan perkembangan kemajuan di Papua dalam 10 tahun terakhir ini membawa dampak pula dalam perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat. Tantangan kita adalah mengelola relasi sosial yang harmonis antar kelompok-kelompok sosial di tanah Papua, termasuk relasi masyarakat Papua dan pemerintah.

Ketiga, disepakati pula bahwa Otonomi Khusus perlu dipertahankan. Namun, diperlukan perbaikan dalam level implementasi. Untuk itu, simpul-simpul yang masih macet di level pusat dan di daerah perlu dipecahkan. Tokoh-tokoh masyarakat menyoroti perlu percepatan peraturan-peraturan pendukung Otonomi Khusus (Otsus). Juga mengajak MRP, DPRP, dan Gubernur untuk menyelesaikan regulasi-regulasi khusus di level lokal yang bersifat affirmative action. Hal itu sebagai tanggung jawab daerah, dan Jakarta tidak bisa mengintervensi kewenangan daerah.

Keempat, disepakati bahwa pemerintah telah miliki kebijakan yang komprehesif dalam menangani Papua. Untuk mempertajam desain ini, para tokoh masyarakat mengharapkan pendekatan kemanusiaan dikedepankan agar masyarakat Papua menjadi subyek pembangunan.

Kelima, terkait aspirasi Dialog Jakarta-Papua, pemerintah mendengar dan mengkaji aspirasi dan usulan tersebut. Presiden terbuka untuk berdialog dengan tokoh-tokoh rakyat Papua, termasuk kelompok-kelompok separatis di hutan-hutan. Kita semua adalah keluarga besar yang bisa saling berkomunikasi secara konstruktif dalam payung NKRI, Otonomi Khusus, dan percepatan pembangunan.

Ada dua indikator penting dari hal di atas, untuk dibahas di sini. Pertama adalah indikator RASA AMAN atau hal-hal yang terkait dengan prospek rasa aman bagi seluruh masyarakat yang hidup di tanah Papua ke depan. Ini menjadi penting karena setelah “damai” dicapai dan proses komunikasi/pembicaraan/omong-omong/dialog antara beberapa tokoh  dari pemerintah pusat dan beberapa tokoh Papua usai dilakukan, maka tentu masyarakat di tanah Papua  yang realistis akan dihadapkan pada pertanyaan benarkah bisa ? Dalam konteks ini, maka sesungguhnya tidak ada yang lebih krusial bagi Papua saat ini selain rasa aman dan kepercayaan. Tentang hal ihkwal aman dan kepercayaan, di tanah Papua ini memang menjadi kalimat yang sangat menarik.  Oleh karenanya, momentum pertemuan tokoh pasca konflik, sebagaimana diekpekstasi oleh banyak masyarakat Papua, adalah fase transisi yang diharapkan dapat menjadi titik awal bagi upaya-upaya recovery(bagi kepentingan umum bukan kepentingan kelompok)  bagi luka rasa aman dan pemulihan kepercayaan  dalam segala bidang sosial kemasyarakatan.

Untuk sampai pada tahapan diatas, di sisi lain kita juga mesti punya pemahaman yang komprehensif tentang nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang berlaku di sebuah komunitas adat tertentu seperti di Tanah Papua untuk menerapkan konsep tafsiran “kepentingan umum”. Misalnya orang Papua sangat menghormati apa yang kita kenal dengan nama “Tanah”. “Tanah” menurut filosofi orang Papua tidak sekedar merupakan bumi atau tanah tumpah darah mereka, tapi lebih dari itu adalah sebuah konsep etis, politis, skonomis, psikologis, dan teologis. Khusus yang terakhir ini, mereka biasa bersumpah atas nama “Tanah”.

Dengan demikian, tafsiran “kepentingan umum” dan “keamanan nasional” pun harus mengacu pada konsep antropologis orang Papua di atas. Artinya, semua tindakan atas nama negara pun harus mengacu pada nilai-nilai etis, politis, ekonomis, psikologis dan teologis yang termaktub dalam makna “Tanah” orang Papua itu.(Wawan H. Purwanto, 2010:218).

Lalu indikator kedua yang juga tak kalah penting adalah indikator politik. Saling lempar kesalahan antara pusat-daerah yang diimbangi dengan pertarungan kepentingan politik antara elite-elite politik lokal di Papua yang masih terjadi, adalah potret yang sangat jelas bagaimana daya tawar Papua kembali dengan mudah diturunkan derajatnya justru oleh kompetisi politik di antara sesama elite politik Papua sendiri, yang sama-sama mengusung semangat “untuk memenangkan calon/partai” dan hanya berorientasi pada tujuan-tujuan jangka pendek. Kondisi ini bukan mengusung semangat memperbaiki kerusakan disegala bidang  di Papua, akan tetapi malah menyebarkan virus kebencian antar kelompok hingga memicu kekerasan yang berpotensi merusak segala bidang seperti yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini.  Indikator lemahnya pemahaman tentang bermain cantik dalam politik di Papua  ini pada gilirannya juga berdampak pada lemahnya visi Papua dalam mendorong pembangunan di segala bidang. Rumusnya adalah, tidak akan ada yang namannya kemajuan disegala bidang tanpa stabilitas keamanan dan independensi politik.

Kembali kepada pokok bahasan diatas yang oleh Velix Wanggai, disebutkan sebagai komunikasi konstruktif dari Jakarta kepada rakyat Papua. Secara teoritik berbagai model komunikasi dan sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, bentuk dan dimensinya, baik sosial, ekonomi dan politik. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pemahaman atau empati guna meningkatkan kepercayaan (mutual trust) dari masing-masing pihak yang berkomunikasi atau berdialog. Apapun namanya, merupakan kalimat yang paling popular dibandingkan dengan kata perundingan yang bertendensi politis,  sosialisasi yang sangat formal dan ilmiah atau yang lebih umum yaitu komunikasi adalah alat resolusi dan rekonsiliasi yang paling damai dibandingkan dengan cara-cara lain dalam menyelesaikan masalah.

Dialog ini dapat digunakan sebagai bagian dari strategi cultural, politik atau bahkan militer untuk “memaksakan” kehendak secara halus. Tetapi sebaliknya dapat digunakan sebagai alat untuk menggugah, membangkitkan dan meningkatkan kepercayaan diantara pihak-pihak yang terlibat. Pendekatan dan strategi yang digunakan akan sangat menentukan kualitas dan hasil akhir dialog. Bila dialog itu merupakan bagian dari strategi perjuangan politik yang berlawanan dengan strategi politik pihak lainnya, maka proses yang terjadi mirip sebuah perundingan atau diplomasi, meskipun di dalamnya diungkapkan berbagai fakta dan argument sebagai bahan dialog. Dalam konteks ini pihak yang kuat tentu akan berusaha “memaksakan” ide dan kehendaknya melalui berbagai cara, seperti lewat media massa, intimidasi dan berbagai bentuk tekanan, seperti melalui demonstrasi dan lain-lain. Suasana di dalam atau di luar meja dialog, tentu ikut panas, tidak seperti yang dibayangkan dalam dialog yang hanya menggunakan perang kata-kata. Dialog jenis ini sesungguhnya hanya atau hendak menggeser peperangan dari satu medan ke medan lain, tapi intinya hampir sama yaitu peperangan untuk menekan atau mengalahkan pihak lain tanpa menggunakan senjata. (DR. Demmy Antoh,2007:179). Bagi kita, masyarakat awam dan tentu bagi sebagian besar masyarakat pecinta damai, apapun bentuk, ujud, nama atau kegiatan. Yang paling penting dari semua itu adalah muara kedamaian terwujud di tanah Papua yang kita cintai bersama, semoga langkah awal tersebut sudah berjalan pada jalur yang benar.

Penulis adalah Kasi Listra Pendam XVII/Cenderawasih


Sumber Artikel dari www.bintangpapua.com


Scroll to Top