Dialog Pemerintah -OPM

Oleh Neles Tebay

(dimuat dalam Harian Cenderawasih Pos, 17 Juni 2015)

Pemerintah pusat yang dipimpin Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah berkomitmen untuk melakukan dialog damai dengan pihak Organisasi Papua Merdeka (OPM). Komitmen Pemerintah ini disampaikan kepada publik oleh Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu selaku Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia. “Pemerintah akan terus melakukan dialog damai secara bertahap dengan kelompok-kelompok di Papua yang selama ini dianggap sebagai ancaman seperti Organisasi Papua Merdeka”, kata Menhan Ryacudu (CNN Indonesia, 27/5, 2015). Pernyataan Menhan Ryacudu membangkitkan harapan akan adanya dialog Pemerintah-OPM.

Pemerintah, menurut keterangan mantan Kepala Staf Angkatan Darat ini, akan melakukan pertemuan dengan pihak OPM. Bahkan Menhan Ryacudu sendiri akan terlibat langsung dalam dialog dengan OPM. Dia akan berkunjung ke Papua untuk membangun komunikasi dengan pimpinan OPM, seperti yang ditegaskannya, “Saya mau ke Papua bertemu OPM” (CNN Indonsia, 27/5). Sebagai Menhan, dia akan mewakili Pemerintah dalam melakukan dialog dengan OPM. Menegaskan kembali komitmen Pemerintah untuk menyelesaikan masalah Papua melalui dialog, Menhan Ryacudu mengatakan, “Masalah Papua diselesaikan dengan dialog” (CNN Indonesia, 12/6, 2015).

Dalam dialog Pemerintah – OPM ini, Pemerintah menyampaikan kepada OPM pandangannya tentang penyelesaian konflik Papua. Selanjutnya, Pemerintah juga mendengarkan secara seksama pandangan yang disampaikan oleh pihak OPM. Mereka saling membagikan pandangan dan memperlihatkan kehendaknya. Dengan saling mendengarkan satu sama lain, kedua belah pihak dapat saling memahami satu sama lain secara lebih baik. Hal ini menjadikan, pada gilirannya, dialog Pemerintah – OPM sebagai suatu bentuk komunikasi yang konstruktif.

Tentunya seluruh rakyat Papua, tanpa diskriminasi, akan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintahan Jokowi yang, melalui Menhan Ryacudu, telah mengambil inisiatif untuk memulai dialog dengan OPM. Rakyat pasti menyambut dengan gembira atas rencana dialog Pemerintah – OPM karena rencana dialog ini memberikan kepada rakyat Papua harapan akan terciptanya perdamaian di bumi cenderawasih.

Dialog Pemerintah – OPM inilah yang disuarakan rakyat Papua, dalam banyak kesempatan. Mereka sudah lama mendoakannya agar Pemerintah dan OPM tidak saling memandang sebagai musuh dan ancaman tetapi sebagai parter dialog. Rakyat Papua berharap agar dialog Pemerintah – OPM dapat dilaksanakan secepatnya untuk menemukan dan mengatasi akar penyebab dari konlik kekerasan yang sudah berlangsung sejak 1963 hingga kini. Melalui dialog ini, Pemerintah dan OPM, secara bersama dan tenang, dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang perlu diatasi dan menemukan solusi-solusi realistis dan terukur untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah diidentifikasikan.

Dalam dialog Pemerintah – OPM ini, tidak ada pihak yang memaksakan solusi tertentu kepada pihak yang lain karena setiap solusi yang dihasilkan melalui dialog adalah solusi yang didiskusikan dan disepakati secara bersama, serta diterima oleh kedua belah pihak. Solusi tersebut, pada gilirannya, menjadi pegangan bersama bagi Pemerintah dan OPM dalam membangun Papua yang damai-sejahtera.

Tantangan

Di satu pihak, disadari bahwa Dialog Pemerintah – OPM sangat penting dan mendesak untuk dilaksanakan guna menghentikan berbagai aksi kekerasan. Tetapi, di lain pihak, perlu diakui bahwa tidak mudah merealisasikan dialog tersebut. Dua tantangan perlu diantisipasi oleh kedua belah pihak untuk mensukseskan dialog Pemerintah – OPM.

Pertama, adanya perbedaan posisi (standing position) yang berlawanan. Sejarah konflik Papua memperlihatkan bahwa Pemerintah dan OPM bercokol pada posisinya. Pemerintah berada pada posisi mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan semboyan “NKRI sebagai harga mati”. Sedangkan OPM berada pada posisi memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat, dengan semboyan “Papua Merdeka sebagai harga mati”. Berbagai aksi kekerasan telah mewarnai konflik Papua karena masing-masing pihak bertahan pada posisinya dan berusaha menaklukkan pihak lainnya.

Semua bujukan, paksaan, dan ancaman yang dilakukan selama ini tidak berhasil menggerakkan kedua belah pihak untuk meninggalkan posisinya, sehingga konflik Papua masih berlangsung hingga kini. Apabila dialog Pemerintah – OPM dilaksanakan untuk mengupayakan agar salah satu pihak meninggalkan posisinya, maka dialog tersebut tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Malah, dialog Pemerintah – OPM dapat mengalami jalan buntu (deadlock). Oleh sebab itu, kedua belah pihak perlu memikirkan jalan tengah agar dialog Pemerintah – OPM dapat berlangsung sukses.

Kedua, adanya ketidakpercayaan antara Pemerintah dan OPM. Konflik Papua yang telah berlangsung selama 52 tahun mengakibatkan munculnya ketidakpercayaan antara kedua belah pihak. Ketidakpercayaan tersebut telah diperlihatkan oleh dan terungkap melalui adanya kecurigaan antara Pemerintah dan orang Papua, orang Papua dan sesama penduduk Papua yang berasal dari luar Tanah Papua, TNI-POLRI dan orang Papua, dan bahkan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam suasana penuh kecurigaan ini, dialog dalam pengertian yang sebenarnya tidak mungkin dapat dilaksanakan.

Apabila Pemerintah dan OPM berhasil dipertemukan, pertemuan tersebut akan diwarnai oleh kecurigaan antara kedua belah pihak sehingga semua isu yang dibahas, proposal yang diajukan sebagai solusi, makanan dan minuman yang ditawarkan, tempat penghinapan dan dialog, semuanya akan menjadi sensitif. Ketika dialognya terhambat, kedua belah pihak akan saling menuduh, menuding, dan mempersalahkan satu sama lain. Oleh sebab itu, Pemerintah dan OPM sebaiknya mengupayakan terlebih dahulu cara-cara yang tepat untuk menghancurkan tembok kecurigaan dan membangun kepercayaan antara ke dua belah pihak. Perlu diingat bahwa hanya apabila kepercayaan sudah terbangun, maka dialog Pemerintah – OPM dapat berlangsung lancar dan sukses serta menghasilkan solusi yang menggembirakan semua pihak.

Penulis adalah dosen STFT Fajar Timur dan Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) di Abepura

Scroll to Top