Dialog Papua-Jakarta Menjadi Keharusan

 

INILAH.COM, Jakarta – Pemerintah sebaiknya merespon keinginan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) untuk segera melaksanakan dialog. Masalah pembangunan yang mendasar adalah bagaimana membangun Masyarakat Asli Papua (MAP) agar merasakan keadilan sosial.

 

Dialog bisa jadi titik pijak penyelesaian atas berbagai aksi kekerasan yang belakangan marak terjadi di bumi Cenderawasih itu. Dialog itu penting sebab pemerintah pusat sampai detik ini belum memberikan ruang dan waktu untuk berdiskui. Padahal berbagai elemen masyarakat di Papua yang diwakili para ketua atau tetua adat berharap banyak pada pemerintah pusat di Jakarta untuk segera melaksanakan dialog.

 

Boy Markus Dawir, anggota Komisi D DPRD di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (6/7/2012) menyatakan masyarakat Papua berharap agar dialog antara Jakarta dan Papua bisa segera terwujud. Ia menegaskan, pelaksanaan dialog tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jika pemerintah tidak segera mempercepat dialog, ia khawatir, kekerasan akan terus terjadi.

 

Dalam kaitan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, pemerintah siap untuk berdialog dengan masyarakat Papua. Syaratnya, dialog dilakukan dalam bingkai NKRI. Pemerintah tidak akan membuka ruang dialog bagi keinginan memisahkan Papua dari NKRI.

 

Otonomi di Papua menuai masalah, sebab sebelum Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) muncul, otsus Papua (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001) yang baru berjalan sudah diinterupsi Inpres Nomor 1 Tahun 2003.

 

Lahirlah Provinsi Papua Barat. Inpres itu menabrak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Kontroversi ini telah mengantarkan masalah hingga ke Mahkamah Konstitusi.

 

Rencana pemekaran Papua Tengah kini juga memicu pertikaian kelompok di Timika, dan lagi-lagi seperti dibiarkan. Belum lagi munculnya Inpres Nomor 5 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 yang melarang penggunaan bintang kejora dan burung mambruk sebagai atribut kebudayaan Papua.

 

Akibat inkonsistensi penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, beberapa kali rakyat Papua menolak undang-undang ini, bahkan secara simbolik mengembalikannya kepada pemerintah. Undang-undang ini dinilai gagal memulihkan rasa keadilan rakyat Papua.

 

Sebenarnya kebijakan otsus bagi Papua adalah solusi yang bijaksana, tepat, dan bermartabat. Hanya saja pelaksanaannya seolah tergagap-gagap. Mengapa?

 

Menurut Freddy Numberi, Laksamana Madya (TNI Purn) dan mantan Menteri Kelautan, ada beberapa hal krusial yang harus dicermati. Pertama, masih banyak komponen bangsa, baik dalam lingkup lokal (Papua) maupun nasional (Indonesia), yang belum memahami secara benar hakikat otsus Papua. Hal ini terbukti dari adanya berbagai persepsi, penafsiran dan bahkan kebijakan yang keliru, baik dari elite politik, praktisi, akademisi, maupun masyarakat awam, termasuk adanya sejumlah kebijakan pemerintah selama pemberlakuan otsus yang justru kontradiktif.

 

Kedua, masih lemahnya kualitas dan kuantitas elemen hukum untuk mendukung pelaksanaan UU Otsus. Ketiga, masih ada institusi yang pembentukannya telah diamanatkan oleh UU Otsus Papua, tetapi ternyata belum dibentuk. Misalnya, pengadilan HAM, komisi kebenaran dan rekonsiliasi, peradilan adat, partai politik lokal, dan sebagainya.

 

Keempat, masih banyak pihak yang memiliki tafsir berbeda tentang peran dan posisi Majelis Rakyat Papua (MRP). Kelima, pelaksanaan demokrasi melalui pilkada langsung terbukti hanya mempertajam konflik horizontal.

 

Butuh pendekatan kemanusiaan, kesejahteraan dan budaya (humanity, prosperity and cultural approach) untuk menggantikan pendekatan keamanan ((security approach), agar mampu mengatasi masalah dan menyentuh Masyarakat Asli Papua (MAP) menuju Papua yang lebih sejahtera, adil, dan makmur. [berbagai sumber]

 

Sumber tulisan:http://m.inilah.com/read/detail/1879990/dialog-papua-jakarta-menjadi-keharusan

Scroll to Top