Dialog Papua-Indonesia tidak bisa ditawar lagi oleh Presiden

Presiden Republik Indonesia Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono kelihatannya tidak bisa lagi melakukan tawaran apapun menurut pikiran dan pandangan pribadi maupun dalam kapasitasnya selaku Kepala Negara dalam konteks penyelesaian masalah Papua di luar Dialog Papua-Indonesia atau Dialog Jakarta-Papua.
 

Hal ini ingin saya tegaskan selaku Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari setelah melihat dinamika desakan kuat dari rakyat Papua dan dukungan berbagai pihak di dalam dan luar negeri terhadap pentingnya penyelesaian konflik sosial-politik di Tanah Papua melalui cara-cara damai.

 

Konflik sosial-politik yang sudah berlangsung selama ini, dan ditandai dengan adanya aksi kekerasan bersenjata yang melibatkan aparat TNI/POLRI maupun TPN-OPM di sejumlah wilayah di Tanah Papua, seharusnya segera dihentikan dengan menggelar dialog damai yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral dan berlangsung juga di tempat yang netral.

 

Sebagai salah satu Pekerja Hak Asasi Manusia (Human Rights Defender) di Tanah Papua, saya ingin mengingatkan bahwa konflik sosial-politik tersebut sebenarnya sudah mulai terjadi sejak mantan Presiden Ir.Soekarno mengumandangkan Tri Komando Rakyat (Trikora) pada 19 Desember 1961 di Alun-alun Kota Yogyakarta.

Kemudian semenjak itu, berbagai tindakan kekerasan militer terus berlangsung dan mengenai korbannya yang adalah masyarakat sipil/adat di Tanah Papua yang diperkirakan hingga tahun 1969 mencapai jumlah 100.000 orang.

 

Sayang sekali karena ide penyelesaian hukum dan politik atas berbagai tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana diatur di dalam pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 Undang Undang Nomor 26 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) maupun pasal 45 dan 46 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua sebagaiman diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2008.

 

Dalam hal ini pemerintah Indonesia sendiri tidak memiliki kemauan politik (political will) untuk mendorong dan mendukung atas penyelesaian masalah-masalah pelanggaran HAM Berat di Tanah Papua tersebut.

 

Sehingga para pelaku  yang diduga keras terlibat, utamanya dari jajaran pimpinan komando di lapangan maupun dalam konteks pengambil kebijakan dan keputusan seringkali lolos, bahkan beberapa diantaranya saat ini ikut mencalonkan diri sebagai calon kepala negara di Indonesia pada rencana Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) Tahun 2014 mendatang.

 

Berbagai soal pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi semenjak tahun 1961 dan 1963 hingga saat ini dan memasuki tahun ke-51, telah dirumuskan oleh masyarakat Papua dalam bentuk Indikator-indikator Papua Tanah Damai yang diterbitkan oleh Jaringan Damai Papua (JDP) dan dapat digunakan dalam merancang format Dialog Papua-Indonesia.

 

Berkenaan dengan itu, selaku Pimpinan Eksekutif LP3BH sebagai salah satu Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Tanah Papua saya ingin memberikan saran konkrit kepada Presiden SBY untuk mempertimbangkan pentingnya penyelenggaraan Dialog Damai antara masyarakat Papua dengan pemerintah Jakarta.

 

Tawaran politik Pemerintah Pusat melalui Gubernur Papua Lukas Enembe dan Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi beserta DPR dan MRP-nya masing-masing dalam bentuk Rancangan Undang Undang Pemerintahan Otonomi Khusus di Tanah Papua atau kerennya disebut RUU Otsus Plus nyata-nyata sangat tidak konstitusional dan melawan hak-hak konstitusional masyarakat Papua pada umumnya selaku warga negara sebagaimana diatur di dalam Undang Undang Dasar 1945 dan Undang Undang Nomor 24 tahun tahun 2003 tentang Mahkamah Konstutsi dan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 06/PMK/2002005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang Undang.

 

Satu hal yang mesti diingat oleh Pemerintah SBY maupun pemerintah daerah di Tanah Papua (Papua dan Papua Barat) serta semua masyarakat bahwa Dialog Papua-Indonesia adalah sebuah ide yang luhur lahir dari keinginan politik rakyat Papua berdasarkan latar belakang historis dan kebiasaan adat-istiadat serta budaya mereka sendiri.

Sehingga semestinya aspirasi tersebut tidak saja disambut dengan kata-kata manis oleh Presiden bahwa dia bersedia berdialog dengan semua pihak di Tanah Papua.

 

Namun dalam kenyataannya Presiden sendiri tidak pernah mengeluarkan keputusan hukum yang menjadi dasar bagi dimulainya persiapan-persiapan penting ke arah dilaksanakannya Dialog tersebut hingga hari ini.

 

Peace,

 

Yan Christian Warinussy

Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari/Peraih Penghargaan Internasional di Bidang HAM “John Humphrey Freedom Award” Tahun 2005 dari Canada/Anggota Steering Commitee Forum Kerjasama (Foker) LSM se-Tanah Papua/Sekretaris Komisi HAM, Perdamaian, Keadilan dan Keutuhan Ciptaan pada Badan Pekerja Klasis GKI Manokwari.-

Scroll to Top