yan warinusi

Dialog Papua-Indonesia Sebagai Jalan Tengah Atasi Aspirasi yang Berbeda

yan warinusi

Hingga saat ini keinginan atau aspirasi yang berbeda diantara rakyat Papua [Orang Asli Papua] di satu pihak dengan pandangan dan aspirasi Pemerintah Indonesia pada pihak lainnya senantiasa berbeda dan cenderung sangat tajam dalam menyikapi masalah sosial-politik di Tanah Papua sejak tahun 1963 hingga kini.

 

Rakyat Papua sudah merumuskan sejumlah masalah tersebut dan mengangkatnya menjadi topik pembahasan di dalam Kongres Papua II Bulan Mei-Juni 2000 di Jayapura, dimana dirumuskan dalam sebuah Manifesto Politik yang berisikan sejumlah pandangan tentang masalah-masalah yang telah terjadi dan mengakibatkan rakyat Papua menjadi termarginalisasi dari hak-hak politiknya atas diri dan tanah airnya sendiri.

 

Ini menurut mereka disebabkan karena kebijakan politik pemerintah Indonesia yang cenderung ambisius dan bersifat menguasai secara sepihak tanah air Orang Asli Papua yang diperkuat oleh politik luar negeri pemerintah Amerika Serikat saat itu yang sedang gencar-gencar menjaga stabilitas dunia dari ancaman gerakan komunisme yang disokong penuh oleh Uni Sovyet.

 

Akibatnya, bukan saja Orang Asli Papua yang menjadi termarginalisasi dari hak-hak politiknya yang dijamin penuh di dalam sejumlah intrumen hukum internasional, tetapi lembaga tinggi dunia seperti perserikatan Bangsa Bangsa [PBB] pun menjadi seakan tidak mampu dalam mengeliminir proses penentuan nasib sendiri [self determination] yang adil dan tanpa intimidasi atas Orang Asli Papua dan hak-hak politiknya itu.

 

Di pihak lain, Orang Papua memandang bahwa pemerintah Kerajaan Belanda telah meninggalkan sebuah “Bom Waktu” yang kemudian mengakibatkan kerugian pada pihak Papua dan tidak ikut loserta tidak intimidatif dalam menentukan nasib mereka sendiri pada tahun 1969.

 

Pandangan tersebut tentu berbeda sama sekali dengan pandangan pemerintah Indonesia yang senantiasa memandang bahwa langkah politiknya untuk menguasai dan membawa Papua masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia [NKRI] adalah sesuai dengan konstitusi negara, dimana wilayah negara Indonesia adalah mencakup bekas wilayah Hindia Belanda dahulu. Hal ini telah mengundang perdebatan yang cukup panjang sebelumnya di dalam Badan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia [BPUPKI] pada tahun 1945 setelah Indonesia merdeka.

 

Menurut pandangan saya sebagai Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari bahwa cara untuk mengatasi dan mencari solusi yang adil, bermartabat dan dapat diterima oleh kedua belahpihak yang bertikai [Papua dan Indonesia] adalah dengan mendorong tercipta dan terlaksananya segera Dialog Damai antara Orang Asli Papua dengan pemerintah Indonesia dalam waktu dekat ini.

 

Dialog akan menjadi jembatan penghubung antara kedua belah pihak dengan mekanisme internasional yang selama ini sudah pernah diterapkan dalam beberapa langkah penyelesaian masalah-masalah sosial-politik di beberapa wilayah di belahan dunia lainnya. Bahkan Pemerintah Indonesia juga telah ikut berperan baik sebagai penasihat maupun sebagai mediator dan fasilitator dalam penyelesaian masalah-masalah tersebut, misalnya dalam kasus rakyat Moro di Filipina Selatan, kelompok masyararakat dari etnis Rohingha di Myanmar atau penyelesaian masalah Gerakan Aceh Merdeka [GAM] di propinsi Aceh. Sehingga saya melihat bahwa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini sangat memiliki kapasitas yang cukup untuk ikut terlibat aktif dalam mendorong terselenggaranya Dialog Papua-Indonesia tersebut.

 

Jaringan Damai Papua [JDP] atau Papua Peace Networking yang dikoordinir oleh Pater DR.Neles Kebadabi Tebay,Pr sebagai jaringan rakyat Papua pada satu pihak sesungguhnya sudah melakukan sejumlah langkah yang penting dalam mempersiapkan Orang-Orang Asli Papua untuk datang dan duduk dalam sebuah meja perundingan yang damai, bermartabat, adil, jujur dan terbuka serta memenuhi standar hukum internasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal. Seyogyanya karena itu, menurut saya, Pemerintah Indonesia sudah bisa segera menemukan pintu masuk untuk melakukan langkah-langkah penting dalam membangun persiapan pelaksanaan Dialog Papua-Indonesia itu sejak sekarang ini dengan rakyat Papua.

 

Bagaimanapun keberhasilan dari pelaksanaan Dialog Damai papua-Indonesia tersebut kelak akan menempatkan posisi Indonesia makin kuat dalam percaturan politik dunia ke depan, tapi yang terutama dan mendasar adalah sebagai sebuah negara demokrasi baru yang mampu menyelesaikan konflik sosial-politik yang subtansial dan sangat lama di salah satu wilayah negaranya yaitu Tanah Papua yang selama ini menjadi pusat perhatian dunia internasional terhadap kredibilitas pemerintahan Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

 

Penulis: Yan Cristian Warinussy

Scroll to Top