Dialog Papua-Indonesia Menjadi Agenda Mendesak

 

Akhir-akhir ini telah makin banyak orang dan pihak di Indonesia maupun di luar negeri senantiasa menyerukan bahkan mendorong pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membuka Dialog dengan semua pihak di Tanah Papua dalam rangka menyelesaikan masalah dan konflik sosial-politik di daerah paling Timur Indonesia ini.

 

Dialog Papua – Indonesia telah menjadi agenda penting di dalam berbagai kesempatan diskusi dan pertemuan disejumlah tempat di Indonesia dan dunia, seperti disampaikan oleh Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq sebelum rapat bersama Komisi I dan Komisi III dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, KAPOLRI Jenderal [Pol] Timur Pradopo, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu [3/10]. Dia menjelaskan bahwa hasil evaluasi Komisi I DPR RI menunjukkan bahwa belum ada kemajuan berarti dari upaya penyelesaian masalah Papua.

 

Mahfudz Siddiq juga mengatakan bahwa pemerintah tidak memiliki desain konstruktif untuk menyelesaikan masalah permasalahan di Papua. Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat [UP4B] juga tak efektif bekerja. Padahal UP4B dibentuk sebagai upaya akselerasi pelaksanaan otonomi khusus [otsus]. Malahan Komisi I DPR RI melihat bahwa ada resistensi masyarakat Papua kepada UP4B. Dia menekankan bahwa permasalahan itu diperparah dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik propinsi maupun kabupaten/kota dan distrik yang tidak efektif.

 

Lebih keras dia mengatakan bahwa pendekatan kesejahteraan yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah Papua sudah tidak relevan lagi, sehingga pihaknya mendesak pemerintah agar segera menyusun dan melaksanakan konsep komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan Papua yang diharapkan dapat diselesaikan sebelum tahun 2014. Menurut Komisi I DPR RI, permasalahan di Papua tidak bisa terus dibiarkan, karena isu utama di Papua sudah bergeser dari isu kesejahteraan menjadi isu politik, sehingga dengan demikian, pemerintah didesak untuk segera menyelesaikan persoalan Papua sebelum 2014.

 

Apa yang disampaikan Ketua Komisi I DPR RI tersebut menurut pandangan saya selaku Pekerja Hak Asasi Manusia di Tanah Papua bahwa akan sangat baik jika Pemerintah Indonesia segera memulai langkah-langkah persiapan untuk menyelenggarakan Dialog Papua-Indonesia dalam waktu dekat ini. Dibukanya dialog tersebut akan makin memungkinkan adanya perubahan pandangan yang makin miring di kalangan rakyat Papua terhadap Pemerintah Indonesia yang dipandang tidak memiliki komitmen dan kemauan politik yang baik dalam menyelesaikan persoalan di Tanah Papua.

 

Berkenaan dengan itu, maka rakyat Papua hendaknya sudah mulai mempersiapkan format dan konsep pelaksanan Dialog tersebut dan mengkonsultasikannnya secara baik sebagai persiapan awal manakala pemerintah Indonesia menyatakan bahwa dialog bisa dimulai, maka rakyat tidak dikejutkan dan tidak memiliki persiapan sama sekali menuju dialog tersebut.

 

Saya yakin, meskipun Presiden SBY belum memberikan pernyataan tentang kapan dialog itu akan dimulai, tetapi sebenarnya dia sudah pernah menyatakan persetujuannya untuk menyelesaikan masalah di Tanah Papua melalui Dialog, sehingga tentu saat ini para pembantunya sedang mempersiapkan format dialog itu sendiri, sehingga rakyat Papua juga mesti melakukan hal yang sama. Bagaimanapun juga harus diakui bahwa Dialog Papua-Indonesia kini menjadi agenda mendesak bagi pemerintahan Presiden SBY jelang akhir masa jabatannya pada 2014 mendatang.

 

Oleh: Yan Christian Warinussy
Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari/Pekerjan HAM di Tanah Papua/salah satu Advokat Senior/Sekretaris Departemen HAM dan KPKC Klasis GKI Manokwari. (kw,jdp-via email)

Scroll to Top