Dialog Papua-Indonesia Menjadi Agenda Mendesak Pemerintah SBY

Berbagai kekerasan yang terus meningkat di Papua dan Papua Barat hingga menjelang akhir tahun 2012 ini menjadi catatan buruk dalam perjalanan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam konteks tanggung jawabnya di bdang pembangunan dan pemerintahan serta keamanan di Tanah Papua sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu makin sulit dengan adanya sorotan dari hampir seluruh negara anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa [PBB} dalam Universal Periodic Review [UPR] Mei 2012 yang lalu di Jenewa-Swiss, dimana pemerintah Indonesia telah menolak sekitar 30 rekomendasi dari total 180 rekomendasi yang diajukan dalam UPR tersebut.

Di dalam rekomendasi yang ditolak termasuk rekomendasi untuk mengakhiri penangkapan dan penahanan dengan memakai pasal-pasal Makar [106 dan 110 KUH Pidana], sehingga ini masih memungkinkan negara senantiasa akan menindak tegas bahkan memakai anasir kekerasan fisik dan senjata api dalam menyikapi setiap aksi damai rakyat sipil di Tanah Papua dalam menyampaikan pendapat dan ekspresi pandangan politiknya yang senantiasa berbeda dengan pemerintah Indonesia.

 

Buktinya, beberapa aktivis Komite Nasional Papua Barat [KNPB] seperti Ketua DPW Mnukwar Alexander Nekenem yang masih dipanggil dan diperiksa sebagai Tersangka Pidana Makar belum lama ini di Polres Manokwari.

Namun demikian, pemerintah Indonesia bisa menerima rekomendasi yang mendesaknya untuk jangan salah memakai pasal 106 dan 110 KUH Pidana untuk membatasi kebebasan hak berekspresi.

Juga pemerintah Indonesia telah menolak rekoemndasi mengenai pembebasan terhadap orang-orang yang ditahan untuk tindakan politik yang damai, rekomendasi ini disampaikan oleh Amerika Serikatd an Kanada, dan ini berarti tahanan politik seperti Filep Karma, Forkorus Yaboisembut, Edison Waromi, Selpius Bobii, Sananay Kraar dan Dominikus Sorabut, serta tahanan politik lainnya di Tanah Papua belum dapat memperoleh kebebasan hukum.

Satu kenyataan buruk bagi rakyat Papua adalah ditolaknya rekomendasi dari pemerintah Jepang yang secara tegas mendesak Indonesia untuk menghentikan pelanggaran HAM yang senantiasa terjadi atas prakarsa aparat keamanan [TNI dan POLRI] di Tanah Papua selama ini, dengan alasan bahwa rekomendasi tersebut tidak relevan buat Papua karena tidak menceriterakan kenyataan, entah kenyataan seperti apa yang dimaksud, tetapi menurut pandangan saya bahwa penolakan pemerintah Indonesia atas rekomendasi tersebut bakal menjadi pemicu meningkatnya kekerasan yang berdampak pada pelanggaran HAM yang terus berlangsung secara sistematis nantinya ke depan di Tanah Papua.
 
Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka sebagai Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari dan Pemela HAM di Tanah Papua saya mendesak pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden SBY untuk segera membuka ruang bagi terselenggaranya Dialog Papua-Indonesia dalam waktu jelang akhir tahun 2012 ini, Presiden SBY hendaknya dapat segera mengutus timnya bertemu Pater DR.Neles Tebay [Koordinator Jaringan Damai Papua]JDP] untuk mendiskusikan rencana format daripada Dialog dimaksud, Sehingga di awal tahun 2013 nantinya kemungkinan dimulainya persiapan Dialog dapat dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dan rakyat Papua. 

Bagi saya Dialog adalah jalan yang paling adil, damai dan sangat bermartabat serta memenuhi standar universala dalam upaya penyelesaian konflik perbedaan pandangan politik yang sudah sangat lama dan melelahkan bagi rakyat Papua dan pemerintah Indonesia selama ini. Bahkan Pemerintah Indonesia akan memperoleh nilai yang sangat tinggi dalam konteks pergaulan internasional, apabila mereka memilih untuk menerima penyelesaian konflik poltik di Tanah Papua melalui Dialog ini.
 
Sumber:http://www.suarabaptis.org/index.php/layout/dialog-papua-jakarta/549-dialog-papua-indonesia-menjadi-agenda-mendesak-pemerintah-sby-inbox-x

Scroll to Top