Dialog Papua-Indonesia Makin Penting Pasca Penembakan Di Puncak Jaya

Oleh : Yan Christian Warinussy*

 

Peristiwa penembakan yang terjadi, pada Kamis 21 Februari 2013, di wilayah Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Puncak Papua, telah menewaskan delapan orang anggota TNI, dan melukai dua orang lainnya. Satu orang diantaranya diketahui berpangkat perwira.

 

Ini semakin menjadi fakta actual dan termasa yang seharusnya mampu mendorong dan mendesak Pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera membuka Dialog Papua–Indonesia dalam waktu dekat ini.

 

Jika kita menyimak pernyataan anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Yorrys Raweyai dalam acara Kabar Indonesia Malam di TV One, Jumat 22 Februari 2013, sekitar pukul 20.00 WIT, dimana dia menegaskan juga bahwa sudah saatnya Pemerintah Indonesia segera membuka Dialog Papua-Indonesia.

 

Raweyai yang juga salah satu Pimpinan Dewan Adat papua [DAP] di perantauan itu juga menegaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam Dialog Damai tersebut haruslah melibatkan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat [TPNPB] dan Organisasi Papua Merdeka [OPM] serta berbagai komponen perjuangan politik di Papua maupun yang ada di luar negeri bersama pemerintah Indonesia sendiri.

 

Di lain pihak, mantan Bupati Puncak Jaya yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Propinsi Papua Lukas Enembe dalam acara yang sama menjelaskan bahwa dirinya sendiri pernah mendekati pimpinan kelompok sipil bersenjata yang diduga bertanggung jawan atas peristiwa penembakan yang terakhir ini.

 

Enembe sempat mencatat bahwa kelompok yang dipimpin oleh Goliath Tabuni memiliki 30 pucuk senjata api, kelompok Rambo memiliki 30 pucuk senjata api, dan kelompok Merunggeng memiliki delapan pucuk senjata api.

 

Merunggeng sempat “dibujuk” turun dari Puncak Jaya dan diajak ke Jakarta oleh Enembe. Menurut Enembe dia sudah berkali-kali melakukan pendekatan dengan Goliath Tabuni, tapi sulit untuk menyadarkan Tabuni, karena Tabuni memiliki ideologi yang berbeda yaitu menginginkan Papua Merdeka lepas dari Indonesia.

 

Sehingga pemenang Pemilihan Kepala Daerah [Pilkada] Propinsi Papua belum lama ini mengharapkan agar persoalan konflik di Papua, khususnya di Puncak Jaya ini segera diselesaikan cepat dan dia malah tidak ingin Tanah Papua dijadikan proyek besar.

 

Muncul pertanyaan disini, proyek besar seperti apa? Siapa yang menjadi Tanah Papua sebagai proyek? Siapa-siapa saja pemilik proyek besar itu? Ini semua perlu dikaji dan didalami secara baik, sistematis dan berdasarkan studi-studi investigative dan partisipatif yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah tentunya.

 

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan [Kapuspen] TNI yang juga memberi keterangan dalam acara tersebut menceriterakan dengan sangat sederhana bahwa penembakan yang terjadi itu diakibatkan karena adanya “kecemburuan” dari pihak sipil bersenjata terhadap adanya hubungan sosial yang sangat baik diantara anggota TNI Angkatan Darat yang bertugas dengan masyarakat di Tingginambut dan SInak itu sendiri.

 

Hal inilah yang menurut pihak TNI telah menjadi alasan yang menyebabkan kelompok sipil bersenjata tersebut melakukan penyerangan dan menewaskan delapan orang prajurit serta melukai dua orang prajurit dan perwira lainnya.

 

Alasan tersebut bagi saya amat menggelikan dan juga fatal, karena begitu gampangnya sekelompok personil pasukan militer yang sedang bertugas di daerah konflik yang berbahaya seperti Tingginambut dan Sinak tidak mewaspadai setiap waktu dan situasi apapun.

 

Fakta yang ada saat ini adalah bahwa sepanjang tahun 2012 yang baru lalu hampir setiap bulan pasti terjadi peristiwa penembakan di beberapa daerah di Tanah Papua, khususnya di Jayapura dan Puncak Jaya. 14 kali terjadi peristiwa penembakan itu dan telah menewaskan 22 orang yang tidak bersalah dan tidak berdosa.

 

Atas peristiwa-peristiwa tersebut, ternyata pihak TNI dan POLRI masing-masing melalui jaringan intelijennya telah menyelidiki semua wilayah tentunya dan pasti mereka sudah memiliki data dan informasi akurat yang sudah disampaikan kepada Kepala Negara.

 

Sehingga sesungguhnya saya memandang bahwa sudah tidak ada alasan apapun yang bisa dihindari atau ditolak oleh Presiden SBY untuk segera membuka dialog dalam rangka mewujudkan prinsip Papua Tanah Damai.

 

Penting untuk dicatat oleh semua kalangan di Papua dan Papua Barat bahwa atas peristiwa tersebut ternyata TNI tidak akan mengelar operasi militer, tetapi mereka lebih memilih mengedepankan penegakan hukum dengan mempercayakan penuh kepada pihak Kepolisian [Polda Papua dan Mabes POLRI] untuk menyelidiki peristiwa tersebuts esuai due process yang berlaku menurut hukum acara pidana Indonesia.

 

Saya kira sudah saatnya rakyat Papua mempersiapkan format dialog damai itu sendiri di satu pihak dan pemerintah Indonesia juga demikian dan segera utusan atau wakil dari kedua kelompok yang bertikai selama ini dapat difasilitasi awalnya untuk duduk bersama dan berbicara serta menyamakan persepsi lebih dahulu mengenai isi dan muatan dari format dialog tersebut.

 

Bagaimanapun, Dialog itu sendiri kini menjadi agenda yang sangat urgen dan mendesak untuk dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang selama ini saling bertikai, yaitu TPN-OPM serta berbagai komponen rakyat Papua dan masyarakat Papua sendiri bersama-sama dengan Pemerintah Indonesia.

 

*Yan Christian Warinussy adalah Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari dan Anggota Steering Committee Foker LSM di Tanah Papua, serta Sekretaris Komisi Hak Asasi Manusia dan Keadilan dan Keutuhan Ciptaan [KPKC] Klasis GKI Manokwari.

somber:http://suarapapua.com/2013/02/dialog-papua-indonesia-makin-penting-pasca-penembakan-di-puncak-jaya/

Scroll to Top