Dialog Papua-Indonesia Adalah Aspirasi Mayoritas Rakyat Papua

Manokwari. Saya hanya ingin menegaskan bahwa ide penyelesaian permasalahan dan konflik sosial-politik yang berkepenjangan bahkan mengemuka di tanah Papua selama hampir 10 tahun terakhir ini sebenarnya bukan merupakan sesuatu ide yang seakan baru jatuh dari langit, tetapi adalah sah merupakan aspirai luhur orang asli Papua yang sudah dicanangkan dalam penyelenggaraan Kongres Papua II tahun 2000 di Jayapura.

 

Ketika itu dengan disoroti oleh thema : “Mari kita luruskan Sejarah Papua Barat”, Kongres Papua 2000 telah menetapkan bahwa segenap agenda-agenda keputusan politik yang dihasilkan di dalam event akbar Rakyat Papua tersebut harus ditempuh melalui Dialog Pelurusan Sejarah papua, baik di tingkat nasional [Indonesia] maupun internasional dengan melibatkan semua pihak yang pernah terlibat dalam penentuan status politik Papua di masa lalu. Pihak-pihak tersebut adalah Indonesia, Belanda, Amerika Serikat dan PBB.

 

Dengan demikian maka dari sisi strategi penyelesaian konflik di Tanah Papua, orang asli Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sebenarnya sudah menetapkan pilihannya untuk menempuh jalur dialog yang komprehensif, adil, bermartabat dan setara serta menghadirkan pihak-pihak yang berkepentingan, guna duduk bersama untuk mencari alternatif pemecahan atas berbagai soal yang telah menjadi memoria pasionis mereka dalam pola hubungannya dengan pemerintah Indonesia semenjak langkah alih otoritas di Tanah ini sejak 1 Mei 1963 dan penyelengaraan PEPERA 1969 yang hingga kini terus dipersoalkan.

 

Saya sebagai salah satu Pembela HAM di Tanah Papua melihat bahwa sudah saatnya pemerintahan Presiden SBY memberi respon yang terbuka, tidak ragu-ragu dan tanpa tendesi apapun dalam menyikapi secara baik aspirasi politik rakyat Papua tersebut.

 

Bagaimanapun sebenarnya rakyat Papua sudah berjalan cukup jauh dalam memetakan berbagai hal yang selama ini merupakan masalah yang terjadi serta potensi-potensi pemicu terjadinya masalah dan konflik tersebut serta keterkaitan berbagai pihak di tanah Papua maupun di Jakarta yang selama ini memiliki andil dalam melahirkan suasana yang berdimensi konflik di daerah ini. Hal itu terbukti nampak dalam penyelenggaraan Konperensi Perdamaian di Tanah Papua [KPP] pada tanggal 5-7 Juli 2011 yang lalu yang difasilitasi oleh Jaringan Damai Papua [JDP] yang dikoordinir oleh Pater DR.Neles Tebay.

 

Oleh sebab itu, menurut saya adalah sangat bijaksana dan pasti memperoleh salut dari mayoritas rakyat Papua, jika Presiden SBY mau membuka diri dan ruang bagi dimulainya pembicaraan penting dalam konteks mempersiapkan penyelenggaraan dialog itu sendiri bersama rakyat Papua dengan difasilitasi atau dengan meminta pandangan dan pendapat serta saran dari Pater DR.Neles Tebay dan Jaringan Damai Papua [JDP].

 

Satu catatan saya bahwa sebagaimana telah kita pahami semua bahwa pendekatan yang semestinya digunakan oleh Presiden dalam rangka penyelesaian masalah dan konflik di Tanah Papua sudah tidak tepat lagi degan pendekatan kesejahteraan, tetapi pendekatan sosio-antropoligis dan pendekatan politik dengan menggunakan dialog sebagai media utama. (kw-jdp/via Email)

 

Oleh: Yan Christian Warinussy
Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari/Ketua Korwil DPP PERADIN Papua Barat/salah satu Pembela HAM di Tanah Papua  

Scroll to Top