Dialog Jalan, Bila Tak Ada Gangguan Keamanan

JAYAPURA—Kunjungan    Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) ke Papua  guna  mengumpulkan data-data akurat  menjelang    Dialog  Jakarta-Papua  untuk penyelesain konflik  Papua, ditanggapi DPD  RI.

Menurut   Anggota  DPD  RI  Dapil  Papua Drs Paulus  Sumino,   Dialog  Jakarta—Papua  bisa  berjalan,   apabila tak ada  gangguan keamanan seperti aksi penembakan dan kekerasan.

“Dialog  Jakarta—Papua  dibutuhkan situasi  yang sangat  kondusif  supaya  bisa  bicara dengan baik,” kata Sumino saat  diwawancarai  Bintang Papua via posel pada Kamis (6/9).   

Dia  mengatakan,  DPD RI  mensyukuri,  Presiden telah  tanggap dan merespons  rencana Dialog  Jakarta-Papua . Maka itu, stake-holders  (pemangku kepentingan) harus  mulai merumuskan  konsep   dialog  yang bisa diterima semua pihak, agar  konflik Papua  bisa  segera  tuntas  seperti Aceh.

 

Disisi lain, konsep tersebut juga harus memperhatikan  sikap  politik  negara  negara besar  seperti  USA, Australia, Inggris, Belanda, Kanada dan lain-lain  yang  memberikan dan  menghargai integritas NKRI.

Karenanya, lanjut  dia,  DPD  RI  telah  merancang  atau  membangun skenario  (scenario building)  menjelang  Dialog  Jakarta—Papua  meliputi  4 tahap. Antara lain,  tahap  I Pra Dialog,   semua  pihak melakukan  evaluasi dan konsolidasi,  tahap II  pelaksanaan,  tahap III  tindaklanjut  daripada  Dialog Jakarta-Papua  dan  tahap  IV  evaluasi.

“Dialog  Jakarta- Papua ini akan dihadiri  10 kelompok diantaranya kelompok masyarakat adat,  Cendikiawan Papua,  LSM, pemerhati Papua, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan lain-lain,” katanya. Sesuai agenda, jelas Sumino, Dialog ini juga akan melibatkan kelompok TPN/OPM  yang berada  di hutan dan  para diplomat TPN/OPM di luar negeri.

“DPD  RI  minta  agar para diplomat  di luar negeri jujur kepada  rakyat  Papua juga melaporkan   hasil   dari luar negeri  signifikan nggak.  Kalau signifikan menuntut merdeka kita cari  jalan  terhormat  untuk kembali. Kita belajar  juga  dari Aceh,” ucapnya.

Sumino menambahkan, Tim Kerja  dalam  rangka mengawasi Otsus  termasuk masih menindaklanjuti evaluasi Pansus DPD  RI. Revisi UU Otsus, pengawasan dan pelaksanaan UU Otsus mengingat kekurangan pemerintah  pusat,  Gubernur, DPRP, MRP dalam hal menindaklanjuti UU Otsus termasuk Peraturan Pemerintah, Perdasi dan Perdasus.

“Yang  belum dibuat  DPRP supaya dibuat.  Fungsi MRP perlu dijalankan sesuai misi  UU Otsus.  Jangan  kurang, juga  jangan  lebih,”tutur dia. (mdc/don/l03)

 

Sumber: http://bintangpapua.com/headline/26323-dialog-jalan-bila-tak-ada-gangguan-keamanan

Scroll to Top