neles tabay

Dialog Jakrta-Papua, Solusi bermartabat

neles tabayPater, DR. Neles Tabay,PrJayapura- Dialog Jakarta- Papua sangat di butuhkan dalam rangka mencari solusi baru penyelesaian masalah-masalah baru di Papua. Dialog di nilai sarana yang sangat bermartabat dalam mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan konflik di Papua yang berkepanjangan.

 

Pandangan ini di sampaikan koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) Pater, DR. Neles Tebay,Pr, dalam acara diskusi publik dialogJakarta-Papua dan Pemilu 2014, di Aula Sekolah Tinggi Teologi Filasafat Fajar Timur (STFT) padang bulan senin (15/4) Kemarin

 

Diskusi ini juga di lakukan dalam rangka penerimaan Penghargaan The Tji Hakson Justice And Peace award (2013) oleh Yayasan Tji Kakson di soul Korena Selatan kepada Pater Neles beberapa waktu lalu.

 

Diskusi ini di hadirkan Pembicara selain Pater, ada pula tokoh Perempuan Fince Yarangga, dan dari Dewan Adat Papua Leonard Imbiri.

 

Peter Pada kesempatan itu mengatakan, tahun 2013 menjadi tahun Khusus buat Papua, karena Tahun ini, konflik antara pemerintah Indonesia dan Orang asli Papua memasuki tahun yang ke 50. Konflik Papua di mulai sejak Tahun 1963, hingga kini belum tuntas secara komprehensif.

 

Yang menjadi indikator adanya pengibaran bendera Bintang Kejora, adanya tuntutan Papua Merdeka, tuntutan Referendum, masih adanya stigma separatis kepada orang asli Papua, serta berbagai kekerasan, terutama penembakan dan menewaskan warga sipil maupun anggota TNI dan POLRI di Papua.

 

Saya melihat, pemerintah menerapkan 3 cara menangani konflik Papua. Pertama, pemerintah masih mengedepankan hukum. Contohnya, orang Papua yang terlibat dalam aksi-aksi separatis seperti pengibaran bendera Bintang Kejora dan demonstrasi, langsung di tangkap dan di proses hukun,” jelasnya.

 

Kedua, pemerintah masih meggunakan kekerasan seperti operasi militer, pembunuhan Tokoh Papua seperti Theys Eluay, penembakan dan kekerasan. Dan Ketiga pemerintah mmenerapkan UU No 21 tahun 2001 Tentang Otsus, “ penerapan ini tidak mampu mengatasi masalah-masalah di Papua, karena saya melihat, adanya dua penyebab, tidak rasa memiliki terhadap UU Otsus baik pada pemerintah maupun pada orang asli Papua dan tidak ada desain strategi implementasi Otsus tersebut,” Jelasnya.

 

Menurut pengamatan Pater Neles, penerapan ke tiga pendekatan tersebut hingga kini belum mampu menuntaskan konflik Papua dan tidak akan menyelesaikan konflik Papua di masa depan. “ oleh karena itu konflim di Papua saat ini membutuhkan suatu solusi baru yang bermartabat, jakni melalui dialog,” ungkap mantan wartawan The Jakarta post ini.

 

Di katakannya, dialog Jakarta-Papua di gagas untuk di tawarkan kepada semua suku, paguyuban, orang-orang pro dan kontra kemerdekaan Papua dan Pro NKRI, TPN-PB/OPM yang masih melakukan perlawanan di hutan dan Luar Negeri,Pimpinan Agama, Akademisi, LSM, dan intelektual dari berbagai kalangan. Bahkan hingga ke DPR RI, Pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudoyono untuk mencari solusi terbaik penyelesaian semua persoalan di Papua secara bermartabat.

 

Hal tersebut menurutnya di tawarkan karena merupakan solusi yang haus di lakukan, dan solusi ini menurutnya tidak boleh di paksakan oleh satu pihak kepada pihak lain,” semua pihak yang berkepentingan perlu di libatkan dalam mencari solusi baru yang dapat di terima dan di sepakati oleh semua pihak. Solusi tersebut dapat di temukan melalui suatu dialog damai. Oleh sebab itulah Jaringan Damai Papua (JDP) selama ini mendorong dialog Jakarta-Papua sebagai sarana yang bermartabat dalam mencari solusi terbaik buat pennyelesaian konflik Papua,” ungkapnya.

 

Hasil kampanye banyak pihak di Papua dan luar Papua yang telah menerima dialog Jakarta-Papua sebagai solusi untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi di Papua tanpa kekerasan. Masing-masing pihak menyebutnya dengan istilah masing-masing. Ada yang mengatakan komunikasi konstruktif, dialog Papua, Perundingan, dan negosiasi pada intinya semua pihak menyetujui dialog Jakarta-Papua agar semua konflik yang terjadi di tuntaskan dengan cara damai antara pihak-pihak yang bertikai selama ini.

 

“ usaha saya ini di lihat oleh Yayasan Tji Hakson di Soul, Korea Selatan akhirnya di berikan penghargaan pemenang, Tji Hakson Justice and Peace Award 2013, pada 13 maret lalu di Soul,” jelasnya.

 

Penghargaan ini diberikan karena, mereka tahu bahwa selama ini saya mendorong pembicaraan Damai. Namun sampai saan ini masih terjadi kekerasan karena dialog Jakarta-Papua belum di laksanakan. Untuk itu saya mengajak kita semua merefleksi dan berdiskusi tentang apa yang di harapkan di Pemilu 2014 agar dialog Jakarta-Papua dapat terlaksana demi perdamaian di tanah Papua,” Paparnya.

 

Pembicaraan berikutnya Sekretaris, Dewan Adat Papua Leonard Imbiri mengatakan. Ada pandangan yang berbeda di kalangan Papua sendiri. Ada yang menyetujui dan terus mendorong, tetapi ada pula pihak yang menolak dan menilai tidak perlu ada dialog.

 

Namun yang terpenting, apa yang hendak kita capai dalam dialog ini, apa kapasitas yang kita punya untuk mencapai target yang kita mau buat,” katanya.

 

Kaitannya dengan pemilu 2014, menurut Leo, isu dialog dapat dilihat sebagai agenda tawaran atau negosiasi untuk dapat dukungan bagi kontestan politik.

 

Dirinya juga berpendapat, keyakinan dialog Jakarta-Papua sebagai solusi damai harus menjadi kerja-kerja bersama untuk melakukan negosiasi-negosiasi menuju pemilu 2014.

 

Kata Leo untuk menyiapkan dialog Jakarta- Papua damai dan bermartabat harus dimulai dengan menyiapkan Anggota DPRD,DPRP, dan DPR RI yang baik sebab melalui mereka-merekalah dialog Jakarta-Papua, dapat terus di dorong dan mnejadi terwujut.

 

Perwakilan perempuan Fince Yarangga mengatakan hal yang sama. Kekerasan yang selama ini menimpa kaum perempuan oleh aparat keamanan dalam hal ini TNI/POLRI tidak bisa di selesaikan dengan cara lain hanya dengan cara dialog damai yang bermartabat.

 

Kebijakan yang diskriminatif tidak ada rasa aman, cacat pemanen, intimigasi, ketakutan psikolgis dan lainnya masi terjadi saat ini bagi orang Papua, khususnya kaum perempuan di Papua dan dialog merupakan solusi untuk menyelesaikannya.

 

Dalam kaitan dengan pemilu 2014, keterwakilan perempuan dalam legislatif harus benar- benar di wujutkan sesuai dengan hak Perempuan yang seharusnya bukan sekedar memenuhi ketentuan peraturan atau simbolis saja.

 

Dialog berkembang dengan diskusi dan tanya jawab dari peserta yang sangat antusias, peserta terdiri dari mahasiswa, Pekerja LSM, aktifis, wartawan, dan tamu undangan lainya, di mulai dari pukul 14.00 dan berakhir pada pukul 16.00 wit ( ren/fud)

 

Sumber : Cenderawasih Pos Cetak halaman Utama sambung halaman 5. Edisi Selasa 16 April 2013 (di salin oleh: Kilion

wenda JDP)

Scroll to Top