Dialog Jakarta-Papua Terabaikan selama 10 Tahun

KONFLIK pelanggaran HAM dan kekerasan kemanusiaan yang berlangsung di Papua belum mendapat respons yang berarti dari pemerintah pusat. Upaya dialog yang digalang masyarakat Papua sejak 2001 hingga kini masih belum terwujud.

 

Demikian benang merah yang dapat ditarik dari diskusi bertajuk Evaluasi Politik Papua 2011, yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), di Jakarta, kemarin.

 

Menurut Sekjen Presidium Dewan Papua Thaha Alhamid, pemerintah pusat tidak mempunyai political will untuk meneruskan proses dialog yang sudah diajukan. Padahal, DPR dan Ijringan Damai Papua sudah berkali-kali mengajukan usul dialog kepada pemerintah pusat.

 

“Anggota TNI di Papua sangat susah diajak berdialog oleh rakyat Papua. Di Papua, berbicara pun harus hati-hati, karena bisa dicap separatisme dan makar,” pungkas Anike Sabami, Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), yang juga

Sikap pemerintahyang tidak konsisten membuat rakyat Papua bingung untuk memulai dialog.”menjadi salah satu pembicara dalam diskusi tersebut.

 

Lebih lanjut Anike menjelaskan perempuan Papua pun ter-marginalkan dan banyak mengalami kekerasan kemanusiaan. Tidak mengherankan, banyak masyarakat Papua menganggap NKRI tidak memperlakukan Papua sebagai bagian dari negara kesatuan.

 

Wakil rakyat Papua di Komisi IV DPR, Robert Kardinal, menyatakan pemerintah pusat selalu beralasan bahwa di Papua terdapat banyak faksi, sehingga dialog sukar dilakukan. “Namun, kenyataannya lebih banyak faksi di pemerintah pusat yang berakibat terhambatnya proses dialog di Papua,” ujarnya.

 

Selain itu, tambah Thaha, pemerintah pusat tidak konsistendalam menjalin dialog dengan rakyat Papua. Beberapa bulan lalu, pemerintah mengeluarkan Keppres tentang Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B).

 

Sementara itu, pengepungan markas Organisasi Papua Merdeka (OPM) oleh Brimob di Papua, menurut Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Boy Rafli Amar, merupakan bagian dari penegakan hukum di sana.

 

“Jadi di sana kita mempunyai tim yang ditugaskan untuk melakukan langkah-langkah penegakan hukum,” ujarnya di Mabes Polri, kemarin.

 

Boy menjelaskan, rim tersebut disebar ke beberapa daerah yang diduga rawan terhadap ancaman kekerasan, seperti di Painai, Timika, dan Puncak Jaya. Namun menurut Boy, belum ada satu pun penangkapan yang dilakukan oleh tim tersebut.

“Dengan adanya tim tersebut diharapkan penembakan-pen-embakan yang terjadi di Papua tidak terjadi lagi.” (*/P-3)

 

http://bataviase.co.id/node/906099

Scroll to Top