Selpius Bobi

Dialog Jakarta Papua, Sarana Menemukan Solusi

Selpius BobiSelpius A. Bobii (dok.malanesia.com)Oleh: Selpius A Bobii 

 

“Masalah dibuat oleh Manusia, maka Manusia dapat menyelesaikan apa pun masalahnya”, demikian kata orang bijak.

 

Pro dan kontra tentang Dialog Jakarta – Papua telah mewarnai dinamika perjuangan Bangsa Papua dan RI. Baik pihak Negara Indonesia maupun pihak Bangsa Papua masih terjadi pro dan kontra terkait dialog.

 

Isu dialog Jakarta – Papua menjadi isu liar dan menjadi bola panas antara RI dan bangsa Papua. Mengapa terjadi pro dan kontra? Apa saja upaya yang ditempuh oleh pihak-pihak terkait dalam mengawal Dialog Jakarta – Papua? Apakah dialog Jakarta – Papua akan dapat terwujud? Pertanyaan-pertanyaan ini saya bahas dalam artikel di bawah ini.

 

Pro – Kontra Terkait Dialog

Pro dan Kontra untuk dialog antara Jakarta dan Papua tentu memiliki alasan tertentu. Bagi pihak Bangsa Papua kontra dialog dapat muncul karena: pertama, belum memahami esensi dialog; kedua, ada pula orang Papua mengetahui esensi dialog, tetapi ditolak dengan alasan tertentu.

 

Tetapi dengan adanya upaya dari berbagai pihak, khususnya peran dari Jaringan Damai Papua (JDP) dipihak Papua sudah memandang dialog sebagai salah satu sarana bermartabat untuk membahas tuntas masalah-masalah Papua dan menemukan solusi alternatif. Walaupun ada beberapa orang Papua masih menanyakan dan atau menolak dialog dimaksud mungkin karena mereka belum paham esensi dialog dan atau mungkin karena ada alasan tertentu.

 

Pro dan Kontra dialog dari pihak Negara Indonesia dapat terjadi karena dilatarbelakangi beberapa faktor. Mereka yang pro dialog dari pihak Indonesia memandang dialog sebagai sarana untuk membahas persoalan dan menemukan jalan bagi penyelesaian masalah-masalah di Papua. Pendapat seperti ini datang dari kalangan akademisi tertentu, LSM tertentu dan para peneliti, khususnya LIPI serta masyarakat Indonesia tertentu.

 

Sementara di kalangan Pemerintah Indonesia masih menaruh kecurigaan yang berlebihan terkait dialog Jakarta – Papua. Bahkan ada pula yang menolak Dialog karena mereka menganggap masalah-masalah di Papua telah dituntaskan dengan adanya penerapan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua pada tahun 2001 dan bahkan ada pula menentang diadakan dialog karena mengungkit-ungkit atau membesarkan masalah Papua.

 

Namun, anggapan seperti ini tidak dapat dipertahankan dengan hadirnya megah karya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan judul buku: Papua Road Map (PRM) dan semakin meningkatnya desakan masyarakat Internasional untuk selesaikan masalah-masalah Papua melalui dialog yang bermartabat.

 

Buku Papua Road Map Membuka Mata RI
Dalam buku karya ilmiah yang diluncurkan LIPI pada tahun 2009 yang dimotori DR Muridan S Widjojo, M. Si mengemukakan empat masalah utama yang harus dituntaskan RI di Papua, yakni: Pertama, Masalah Marjinalisasi dan efek diskriminasi terhadap orang asli Papua; kedua, kegagalan pembangunan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan; ketiga, adanya kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Indonesia; dan keempat, Masalah pelanggaran HAM oleh RI kepada orang asli Papua.

 

Dalam buku Papua Road Map, Tim Peneliti LIPI juga menawarkan perlu adanya dialog antara RI dan orang asli Papua. Buku Papua Road Map membuka mata RI untuk memahami masalah Papua secara menyeluruh.

 

Melalui buku ini juga menantang RI untuk membuka diri dan mengambil langkah-langkah penyelesaian konflik-konflik laten di tanah Papua. Khusus untuk masalah sejarah Politik Papua, tim penulis LIPI menawarkan RI menempuh menyelesaikannya melalui dialog antara Jakarta – Papua.

 

RI dikagetkan ketika buku Papua Road Map diluncurkan oleh tim penulis LIPI yang dimotori DR Muridan S. Wijojo, M. Si. Ada pihak tertentu dari RI memandang buku itu mengangkat kembali masalah Papua ke permukaan. Karena itu mereka tidak menerima kehadiran buku karya ilmiah oleh LIPI. Tentu ada ancaman atau tekanan yang dialami oleh tim penulis LIPI saat itu.

 

Bagi pihak Papua menerima buku itu dengan antosias karena tim penulis dari LIPI telah melahirkan buku yang amat membuka mata Indonesia dan dunia untuk memahami masalah-masalah Papua secara menyeluruh dan menawarkan langkah-langkah penyelesaiannya bagi konflik di negeri Papua; dan di lain sisi orang asli Papua menaruh curiga dengan kehadiran buku itu: Apakah buku Papua Road Map ini benar-benar akan dapat menjawab harapan bangsa Papua, ataukah sebaliknya?

 

Walaupun ada kalangan di pihak RI tidak menerima buku itu, tetapi dengan upaya keras oleh Tim Penulis LIPI melalui sosialiasi pada semua pihak untuk meyakinkan pemerintah Indonesia, maka dengan seiring waktu berlalu RI berusaha memahami isi buku Papua Road Map guna menangani masalah-masalah Papua.

 

Walaupun buku itu sudah diluncurkan pada tahun 2009, tetapi RI sangat lamban dalam merealisasikan jalan yang telah ditawarkan oleh Tim Penulis LIPI, salah satunya melalui jalan Dialog Jakarta – Papua sebagai salah satu sarana untuk membahas tuntas masalah-masalah Papua dan menemukan solusi alternatif.

 

Pembentukan JDP
Isu dialog Jakarta – Papua menjadi suatu wacana publik tanpa ada pihak tertentu yang secara khusus mendorong dialog itu. Untuk menjawab kebutuhan itu, maka Jaringan Damai Papua (JDP) dibentuk yang dimotori oleh Dr. Neles Kebadaby Tebay, Pr dari Papua dan Dr. Muridan dari LIPI.

 

JDP bukanlah sebuah organisasi permanen, tetapi JDP adalah wadah yang berusaha mengkomunikasikan semua pihak, baik pihak RI maupun di pihak Bangsa Papua agar dialog Jakarta – Papua yang menjadi isu liar itu dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak. JDP memiliki anggota. Mereka dengan suka rela bekerja untuk mengkomunikasikan semua pihak, baik di Papua dan di Indonesia serta masyarakat Internasional untuk mengawal Dialog Jakarta – Papua.

 

Perlu kita ketahui bahwa JDP bukanlah sebuah organisasi politik, JDP bukan juga sebuah LSM, tetapi JDP adalah wadah untuk mengawal dialog Jakarta – Papua agar ke dua belah pihak bertemu disebuah forum resmi : “Dialog/perundingan” yang dimediasi dan difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral.

 

Posisi JDP hanyalah sebagai fasilitator dalam rangka menawarkan dialog sebagai salah satu sarana alternatif untuk membahas dan menyelesaikan konflik Papua melalui solusi alternatif. JDP hanya mengawal dialog Jakarta – Papua yang tadinya menjadi isu liar. Dan perlu diketahui bahwa dialog bukan satu-satunya cara dan masih ada cara lain untuk menyelesaikan masalah-masalah Papua.

 

Menurut Pater Neles bahwa JDP tidak akan memutuskan hal-hal prinsip terkait dialog Jakarta – Papua, seperti materi dialog, siapa pihak ketiga yang memediasi, berdialog di mana, berapa lama berunding, solusi yang diambil dan lain sebagainya. Hal-hal itu menjadi kewenangan kedua belah pihak, yakni RI dan Papua.

 

JDP pada intinya tidak mencampuri apa pun yang akan disepakati dan diputuskan oleh Jakarta dan Papua dalam dialog/perundingan. Karena itu anggapan dari pihak tertentu yang menyebarkan berita bahwa JDP akan mewakili Papua atau mewakili Jakarta adalah tidak benar. Itu hanyalah isu gosib yang tidak bertanggung jawab untuk melemahkan proses dialog Jakarta – Papua yang sudah menggema di manca negara.

 

Buku “Dialog Jakarta – Papua”
Semua pihak berbicara pentingnya dialog, tetapi tidak menunjukkan jalan untuk terjadi dialog antara Jakarta dan Papua. Dialog hanyalah menjadi sebuah wacana tanpa ada jalan dalam bentuk konsep tertulis untuk mewujudkan dialog Jakarta – Papua.

 

Sebuah buku karya Dr. Neles Kebadaby Tebay, Pr dengan judul: “Dialog Jakarta – Papua, sebuah perspektif Papua”, diluncurkan untuk menawarkan konsep dialog Jakarta – Papua. Dengan hadirnya buku karya pater Neles ini semakin memperjelas jalan menuju Dialog Jakarta – Papua. Dari buku inilah semua pihak mulai memahami jalan dialog.

 

Buku ini membuka lembaran baru untuk dapat membaca secara nyata konsep dialog versi Papua dan menjadi babak baru untuk memulai proses dialog..

 

Konfrensi Perdamaian Papua (KPP)
Berbagai pertemuan (konsultasi) digelar yang difasilitasi oleh JDP untuk mensosialisasikan konsep dialog Jakarta – Papua, sambil menampung aspirasi dan saran untuk mensukseskan dialog dimaksud. Salah satunya menggelar Konfrensi Perdamaian Papua (KPP) yang digelar antara 5 – 7 Juli 2011 di Auditorium Universitas Cenderwasih Jayapura.

 

Konfrensi ini dibuka secara resmi oleh Dr Neles Kebadaby Tebai, Pr dan ditutup oleh Dr. Muridan S. Widjojo M. Si. Dalam konfrensi ini melibatkan semua pihak, baik dari pihak Indonesia dan pihak Papua. Menteri koordinator Polhukam (Joko Suyanto) menjadi pembicara kunci mewakili Presiden RI (SBY) dalam konfrensi ini..

 

Tujuan utama digelarnya KPP adalah untuk menampung dan merumuskan pandangan orang asli Papua, serta menyatukan tekad bersama internal Papua untuk menuju Dialog Jakarta – Papua. Tim Juru Runding mewakili Bangsa Papua pun diumumkan pada puncak KPP, 7 Juli 2011. Ada lima tim juru runding, yakni: Dr John Otto Onawame di Vanuatu, Otto Mote di Amerika Serikat, Rec Rumaikiek di Australia, Benny Wenda di Inggris dan Leoni Tanggahma di Belanda.

 

Dengan ditunjuknya Tim Juru Runding melalui KPP, maka bangsa Papua telah siap untuk berunding (berdialog) dengan Negara Indonesia. Pengumuman Tim Juru Runding dalam KPP itu bertanda bahwa Bangsa Papua dengan sungguh-sungguh dan tekad bulat untuk membahas dan menuntaskan segala permasalahan melalui dialog yang setara dan bermartabat sesuai standar internasional yang difasilitasi dan dimediasi oleh pihak ketiga yang netral.

 

Namun, RI menunda-nunda berdialog. RI beralasan bahwa mau berdialog dengan pemimpin Papua yang mana? Alasan ini tidak dapat diterima karena dalam KPP yang dihadiri oleh semua komponen bangsa Papua telah mengumumkan lima wakil Papua yang menjadi Juru Runding.

 

Bahkan rakyat bangsa Papua telah menggelar Kongres III Bangsa Papua (17-19 Oktober 2013) di mana pada puncak Kongres telah “Mendeklarasikan Pemulihan Kemerdekaan Kedaulatan bangsa Papua dan melahirkan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB)”. Dengan demikian Negara Indonesia tidak lagi menunda-nunda dialog dengan alasan apa pun karena Papua sudah memiliki pemimpin politik bangsa Papua dan sudah memiliki lima Tim Juru runding.

 

RI Majukan Komunikasih Konstruktif
Nampak sekali bahwa Negara Indonesia alergi dan bahkan telinganya panas ketika mendengar kata “Dialog” antara Jakarta – Papua. Bahkan pihak Indonesia meradang alias tidak menerima dengan penunjukkan Tim Juru Runding dalam KPP. Ada kabar bahwa ada berapa orang penyelenggara KPP mendapat tekanan/ancaman oleh pihak/oknum tertentu dari Indonesia dan Papua. Namun tekanan/ancaman itu tidak mematahkan semangat JDP untuk terus mengawal proses Dialog Jakarta -Papua.

 

Mengingat bangsa Papua sudah melangkah jauh dengan adanya penunjukkan Tim Juru Runding, maka RI menempuh berbagai upaya. Negara Indonesia dengan terpaksa memilih kata “Komunikasih Konstruktif”. Pengumuman SBY untuk Komunikasi Konstruktif dengan pihak bangsa Papua sampai saat ini konsepnya masih kabur.

 

Belum ada konsep yang jelas tentang komunikasi konstruktif, maka muncul beberapa pertanyaan: Apakah komunikasi konstruktif yang diumumkan presiden SBY itu komunikasi parsial yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui sistemnya untuk mengalihkan makna dialog yang sesungguhnya? Ataukah pemerintah SBY sedang mempersiapkan konsep dialog sesuai dengan standar internasional yang dimediasi dan difasilitasi pihak ketiga yang netral?

 

Ataukah pengumuman komunikasi konstruktif oleh SBY ini hanya untuk menahan desakan bangsa Papua dan masyarakat Internasional yang menginginkan dialog Jakarta – Papua? Ataukah pengumuman komunikasi konstruktif oleh SBY ini hanya untuk mengulur-ulur dialog sambil menunggu masa kepemimpinannya berakhir pada Pemilihan Umum tahun 2014?

 

Presiden SBY selaku kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan menyatakan bahwa akan menangani masalah-masalah Papua dengan komunikasi konstruktif dengan seluruh komponen yang ada di Tanah Papua. Komunikasi Konstruktif ini lahir bersamaan dengan rancangan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). Rancangan UP4B ini ditetapkan dan diterapkan di tanah Papua walaupun rakyat bangsa Papua menolak penerapan UP4B.

 

Bambang Darmono ditunjuk menjadi ketua UP4B. Program UP4B antara tahun 2011-2014 hanyalah sebagai upaya mengamankan posisi SBY dan menahan sorotan masyarakat Internasional atas kegagalan implementasi Undang- undang Otonomi Khusus Papua.

 

Ironisnya, perumusan program UP4B itu baru dimulai pada awal bulan April 2013 di Jakarta. Bagaimana mungkin program UP4B yang dititik beratkan pada pembangunan infrastruktur itu mau dibangun di seluruh tanah Papua, sementara program UP4B itu baru saja dirumuskan dan akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya periode Kabinet Indonesia bersatu jilid II resim SBY pada tahun 2014?

 

Dengan demikian UP4B yang digembor-gemborkan melalui berbagai kesempatan yang dilansir oleh media cetak dan elektronik pun telah gagal total. Program UP4B hanyalah mimpi disiang bolong, janji-janji bohong dan program yang penuh manipulatif serta sarat dengan kepentingan politik Indonesia untuk mengamankan posisi SBY dan menampik sorotan pihak Internasional atas kegagalan Implementasi UU Otsus Papua serta memperpanjang penindasan terhadap rakyat bangsa Papua.

 

Apakah Dialog Jakarta – Papua Akan Terwujud?
Presiden RI (SBY) dalam Pidato Kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 2011 menyatakan bahwa masalah Papua akan diselesaikan melalui dialog. Juga pada tanggal 9 November 2011 di Jakartamengumumkan bahwa petingnya suatu dialog terbuka dengan rakyat Papua untukmencari dan menyepakati solusi-solusi serta pilihan terbaik atasberbagai masalah di Papua.

 

Untuk mewujudkan dialog, presiden SBY secara khusus telah menunjuk Farid Hussain dan Bambang Darmono. Selain itu, presiden SBY telah mengutus Dewan Penasehat Presiden untuk menampung aspirasi dari berbagai pihak. Hasilnya, Watimpres telah menyerahkan kepada presiden RI.

 

Tentang itu disampaikan kepada para wartawan oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) di bidang hukum dan HAM, Dr Albert Hasibuan pada tanggal 13 Januari 2013 di Jayapura bahwa hasil konsultasi dari berbagai pihak telah diserahkan ke presiden SBY dan ia pun menegaskan bahwa presiden SBY menyetujui pada tahun ini (2013) akan menggelar dialog Jakarta – Papua, (sumber: tabloidjubi.com/2013/01/15/tahun-ini-dialog-papua-jakarta-dilaksanakan/).

 

Bangsa Papua sudah siap berdialog atau berunding dengan RI. Tidak ada alasan lagi RI menunda-nunda dialog dengan bangsa Papua. Negara Indonesia telah mengadakan dialog dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

 

Kini bangsa Papua sedang menunggu kemauan resim SBY untuk berdialog/berunding dengan Papua. Masyarakat Internasional pun sedang menanti sejak kapan presiden SBY menjawab janji-janji penyelesaian masalah Papua melalui dialog yang bermartabat untuk menyelesaikan masalah Papua secara tuntas dan komprehensif.

 

Kesimpulan
Bangsa Papua menghendaki dialog yang setara dan tanpa syarat sesuai standar internasional yang dimediasi oleh PBB dan atau pihak ketiga yang netral. Kami menolak pihak-pihak tertentu yang berusaha melemahkan esensi dialog dengan dialog parsial atau dialog kesejahteraan tanpa kesepakatan kedua belah pihak dan tanpa melalui sebuah protokol resmi yang dimediasi oleh pihak ketiga yang netral; kami juga menolak komunikasi konstruktif secara parsial yang tidak jelas konsepnya yang sedang diterapkan oleh resim SBY tanpa persetujuan kedua belah pihak dan tanpa dimediasi oleh PBB dan atau pihak ketiga yang netral.

Kekerasan dibalas dengan kekerasan tidak pernah menyelesaikan masalah. Kekerasan hanyalah melahirkan masalah baru. Mari kita akhiri konflik yang berkepanjangan antara RI dan bangsa Papua melalui dialog yang bermartabat. Camkanlah bahwa dialog bukan solusi penyelesaian, tetapi dialog adalah salah satu sarana untuk membahas masalah dan menemukan solusi alternatif.

 

Tidak ada alasan lagi RI menunda-menunda dan atau melemahkan esensi dialog dengan dialog parsial oleh resim SBY. Mari kita meninggalkan rasa curiga yang berlebihan dan keluar dari paradigma yang amat keliru. Mari kita satukan tekad untuk berdialog secara bermartabat dan tanpa syarat sesuai standar internasional yang dimediasi PBB dan atau pihak ketiga yang netral.

 

Selpius A Bobii adalah Ketua Umum Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat, juga sebagai Tahanan Politik Papua Barat di Penjara Abepura – Jayapura – Papua.

 

Sumber Artikel: http://majalahselangkah.com/content/dialog-jakarta-papua-sarana-menemukan-solusi

Scroll to Top