Dialog Jakarta-Papua, Penyelesaian Konflik yang Bermartabat

JAYAPURA – Dialog Jakarta- Papua sangat dibutuhkan dalam rangka mencari solusi baru penyelesaian masalah-masalah di Papua. Dialog dinilai merupakan sarana yang bermartabat dalam mencari solusi terbaik untuk penyelesiaan konflik di Papua yang berkepanjangan. Pandangan ini disampaikan Koordina­tor Jaringan Damai Papua (JDP) Dr. Pater Neles Tebay, Pr, dalam acara Diskusi Publik Dialog Jakarta– Papua dan Pemilu 2014, di aula Sekolah Tinggi Fajar Timur (STFT) Padang Bulan, Senin (15/4) kemarin.

Diskusi ini juga dilakukan dalam rangka penerimaan penghargaan The Tje Hakson Justice and Peace award 2013 oleh Yayasan Tji Hakson di Soul Korea Selatan kepada Pater Neles beberapa waktu lalu. Diskusi ini menghadirkan 3 pembicara, selain Pater Neles, ada pula tokoh perempuan Fince Yarangga dan dari Dewan Adat Papua Leonard Imbiri.

Pater Neles pada kesempatan itu me­ngatakan, tahun 2013 menjadi tahun khusus buat Papua, karena tahun ini, konflik antara pemerintah Indonesia dan orang asli Papua memasuki tahun yang ke-50. Konflik di Papua dimulai sejak 1 Mei 1963, dan hingga kini belum tuntas secara komprehensif. Yang menjadi indikator, adanya pengibaran bendera bintang kejora, adanya tuntutan Papua merdeka, tuntutan referendum, masih adanya stigma separatis kepada orang asli Papua, serta berbagai kekerasan, terutama penembakan yang menewaskan warga sipil maupun anggota TNI dan Polri di Papua. “Saya melihat, pemerintah me­nerap­kan 3 cara menangani konflik Papua. Pertama, pemerintah masih mengedepankan hukum. Contohnya, orang Papua yang terlibat dalam aksi-aksi separatis seperti pengibaran bendera bintang kejora dan demonstrasi, langsung ditangkap dan diproses hukum,” jelasnya.

Kedua, pemerintah masih menggunakan kekerasan seperti operasi militer, pembunuhan tokoh Papua seperti Theys Eluay, penembakan dan kekerasan. Dan ketiga, pemerintah menerapkan UU No 21 Tahun 2001, tentang Otsus. “Penerapan ini tidak mampu mengatasi masalah-masalah di Papua, karena saya melihat, ada dua penyebab, tidak ada rasa memiliki terhadap UU Otsus baik pada pemerintah, maupun pada orang asli Papua dan tidak ada desain strategi implementasi Otsus tersebut,” jelasnya.

Menurut pengamatan Pater Neles, penerapan ketiga pendekatan tersebut hingga kini belum mampu menuntaskan konflik Papua dan tidak akan menyelesaikan konflik Papua di masa depan. “Oleh karena itu, konflik di Papua saat ini membutuhakn suatu solusi baru yang bermartabat, yakni melalui Dialog,” ungkap mantan wartawan The Jakarta Post ini.

Dikatakannya, dialog Jakarta– Papua digagas untuk ditawarkan kepada semua suku, paguyuban, orang–orang yang pro dan kontra kemerdekaan Papua atau pro NKRI, TPN-PB/OPM, yang masih melakukan perlawanan di hutan belantara Papua dan luar negeri, pimpinan agama, akademisi, LSM dan intelektual dari berbagai kalangan. Bahkan hingga ke DPR RI, DPD RI, Pemerintah Pusat dalam hal ini kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mencari solusi terbaik menyelesaikan semua persoalan di Papua secara bermartabat.

Hal tersebut menurutnya ditawarkan karena merupakan solusi yang harus dilakukan. Dan solusi ini menurutnya tidak boleh dipaksakan oleh satu pihak kepada pihak lain. ”Semua pihak yang berkepentingan perlu dilibatkan dalam mencari solusi baru yang dapat diterima dan sepakati oleh semua pihak. Solusi tersebut dapat ditemukan melalui suatu dialog damai. Oleh sebab itulah Jaringan Damai Papua (JDP ) selama ini mendorong dialog Jakarta-Papua sebagai sarana yang bermartabat dalam mencari solusi terbaik buat penyelesaian konflik Papua,” ungkapnya.

Hasil kampanye banyak pihak di Papua dan luar Papua telah meneri­ma dialog Jakarta – Papua sebagai solusi untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi di Papua tanpa kekerasan. Masing–masing pihak menyebutnya dengan istilah masing-masing. Ada yang mengatakan komunikasi konstruktif, dialog Papua, perundingan, dan negosiasi yang pada intinya semua pihak menyetujui dialog Jakarta–Papua agar semua konflik yang terjadi dituntaskan dengan cara damai antara pihak-pihak yang bertikai selama ini.

“Usaha saya ini yang dilihat oleh Yayasan Tji Haksoon di Soul, Korea Selatan akhirnya diberikan penghargaan pemenang Tji Haksoon Justice adan Peace Award 2014 pada 13 Maret lalu di Soul,”jelasnya

“Penghargaan ini diberikan karena mereka tahu bahwa selama ini saya mendorong pembicaraan damai. Namun sampai saat ini masih terjadi kekerasan karena dialog Jakarta – Papua belum dilaksanakan. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk merefleksi dan berdiskudi tentang apa yang kita harapkan di Pemilu 2014 agar dialog Jakarta Papua dapat terlaksana demi perdamainan di Tanah Papua,” paparnya.

Pembicara berikutnya, Sekertaris Dewan Adat Papua, Leonard Imbiri mengatakan, ada pandangan yang berbeda di kalangan Papua sendiri. Ada yang menyetujui dan terus mendorong, tetapi ada pula pihak yang menolak dan menilai tidak perlu ada dialog. “Namun yang terpenting, apa yang hendak kita capai dari dialog ini, apa kapasitas yang kita punya untuk mencapai target yang kita mau buat,” katanya.

Kaitannya dengan pemilu 2014, menurut Leo, isu dialog dapat dilihat sebagai agenda tawaran atau negosiasi untuk dapat dukungan bagi kontestan politik. Dirinya juga berpendapat, keyakinan dialog Jakarta–Papua sebagai solusi damai harus menjadi kerja-kerja bersama untuk melakukan negosiasi-negosiasi menuju pemilu 2014. Kata Leo untuk menyiapkan dialog Jakarta–Papua, damai dan bermartabat harus dimulai dengan menyiapkan anggota DPRD, DPRP, dan DPRI serta DPD RI yang baik sebab melalui mereka-mereka jugalah dialog Jakarta–Papua dapat terus didorong dan menjadi terwujud. Perwakilan Perempuan, Fince Yarangga, mengatakan hal yang sama. Menurutnya kekerasan yang selama ini menimpa kaum perempuan oleh aparat keamanan dalam hal ini TNI /Polri tidak bisa diselesaikan dengan cara lain hanya dengan dialog damai yang bermartabat.

Kebijakan yang diskriminatif, marjinalisasi, tidak ada rasa aman, cacat pemanen, intimidasi, ketakutan phisikologis dan lainnya masih terjadi saat ini bagi orang Papua, khususnya kaum perempuan di Papua dan dialog merupakan solusi untuk menyelesaikannya. Dalam kaitan dengan pemilu 2014, keterwakilan perempuan dalam legislatif harus benar-benar diwujudkan sesuai dengan hak perempuan yang seharusnya, bukan sekedar memenuhi ketentuan peraturan atau simbolis saja.(ren/fud) Dialog berkembang dengan diskusi dan tanya jawab dari peserta yang sangat antusias, peserta yang terdiri dari mahasiswa, pekerja LSM, aktivis, wartawan, dan tamu undangan lainnya, dimulai dari pukul 14.00 dan berakhir pukul 16.00 WIT. (ren/fud)

Sumber: http://www.radartimika.com/index.php?mib=berita.detail&id=10746

Scroll to Top