Dialog Jakarta-Papua diusulkan dimulai dari Yogyakarta

Yogyakarta, 18/12 (Jubi) — Pentingnya dialog Jakarta-Papua tidak hanya diungkapkan akademisi, negarawan, aktivis dan pemerhati HAM. Masyarakat sipil dari berbagai tempat sependapat, bahwa dialog sebagai sarana bagi para pihak duduk sama-sama untuk mengurai permasalahan selama ini.

 

“Dukungan terhadap perlunya dialog memang ada, dan itu harus menjadi suara bersama semua masyarakat Indonesia,” kata aktivis Jaringan Damai Papua (JDP), Oktovianus Pekei, Rabu (18/12) sore.

 

Sebagaimana mengemuka pada seminar sehari di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga dan dialog interaktif di RRI Pro 1 Yogyakarta pekan lalu, upaya menuju dialog Jakarta-Papua diharapkan menjadi suara dan gerakan bersama di seluruh Indonesia.

 

Mbah Dodo, seorang penanya yang mengaku sebagai salah satu saksi Trikora (Tri Komando Rakyat) Alun-alun Utara Yogyakarta pada 9 Desember 1961, mengatakan, konflik di Papua berawal dari peristiwa itu.

 

Kata dia, Bung Karno pada saat itu memerintahkan aparat untuk “mengamankan” Papua dari cengkeraman penjajahan Belanda. “Saya saksikan Trikora di Alun-alun Utara Yogyakarta, dan itu awal konflik berkepanjangan di Papua,” ujarnya sembari mengaku sangat prihatin atas kondisi masyarakat Papua.

 

Untuk mengatasi masalah Papua yang sampai sekarang belum berakhir, mbah Dodo menilai solusinya adalah dialog bersama. Dialog bersama menurutnya, sebuah cara bermartabat. Hanya saja, ia pun menyayangkan mengapa pemerintah tak mau duduk bicara bersama dan masih membiarkan konflik di Papua berlanjut.

 

“Kita semua ada dalam satu negara demokrasi ini. Kita semua tentu menghendaki ada perdamaian. Konflik di Papua tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan, itu harus diselesaikan secara damai melalui dialog bersama,” tuturnya.

 

Dialog Jakarta-Papua, usul mbah Dodo, mesti dimulai dari Yogyakarta. Untuk itu, wacana dialog mesti menjadi suara bersama masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dan Indonesia.

 

Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, Rudianto, mengatakan, pemerintah pusat seharusnya dahulukan ruang dialog antara Jakarta dan Papua sebelum berlakukan Otsus Plus, UU Papua dan UP4B di Papua dan Papua Barat. “Banyak kesalahan dari pemerintah terhadap Papua,” ujarnya pada seminar nasional bertajuk “Ketika Papua Tuntut Merdeka, Bagaimana Suara Akademisi” yang digelar baru-baru ini di Ruang Teatrikal Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

 

“Kita harus mendukung dialog itu untuk selesaikan masalah Papua,” kata Eko Prasetyo, pakar Politik UGM di kesempatan yang sama.

 

Pengacara senior di Yogyakarta Heribertus, menyatakan, masalah Papua tak terlepas dari sejarah masa lalu. Ia juga sepakat, upaya dialog itu sangat baik dan tentu harus ada dukungan dari warga Indonesia. “Penyelesaian multi masalah yang selama ini dialami masyarakat Papua melalui jalan damai, perlu terus didukung oleh kita semua,” ujar Heribertus.

 

Seminar nasional tersebu digelar DPC Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPC PERMAHI) dan Perhimpunan Mahasiswa Muslim Indonesia (HMMI). Mereka mendesak pemerintah segera tuntaskan konflik Papua dan mendukung jalan damai (dialog) yang digagas JDP.

 

Oktovianus Pekei selaku pembicara menanggapi penuturan saksi Trikora, bahwa itu sejarah yang tak bisa direkayasa. Karenanya, ia apresiasi tanggapan dari warga Yogyakarta.

 

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X pada beberapa waktu lalu mendukung Dialog Jakarta-Papua. Kata Okto, ini merupakan bentuk dukungan agar pentingnya Dialog Jakarta-Papua tidak hanya didukung oleh para akademisi di Yogyakarta, tetapi juga berbagai kalangan masyarakat di DIY.

 

Oktovianus Pekei yang juga mahasiswa Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MRPK) UGM ini mengatakan, “Perlunya dialog untuk menyelesaikan konflik di Papua tidak hanya menjadi suara Jaringan Damai Papua, tetapi kami harap agar menjadi suara masyarakat Indonesia, karena tidak ada cara lain yang lebih bermartabat selain dialog.”

 

Adanya dukungan masyarakat DIY dan siapapun yang menyuarakan pentingnya Dialog Jakarta-Papua, ia atas nama JDP menyampaikan terima kasih dan bersama-sama terus perjuangkan hal itu terwujud.

 

Trikora terjadi 52 tahun silam masih menimbulkan persepsi yang berbeda antara orang Papua dan pemerintah Indonesia. Menurut orang Papua, Soekarno mengumandangkan Trikora dengan tujuan untuk menggagalkan pembentukan Negara Papua Barat yang telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. “Trikora merupakan ekspresi awal dilakukannya penjajahan Indonesia atas Negara Papua Barat yang faktanya bukan bentukan Belanda,” demikian Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Yogyakarta dalam seruannya yang dibagikan Jumat (13/12) lalu.

 

Realisasi dari isi Trikora, tulis AMP, Soekarno sebagai Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1962 yang memerintahkan kepada Panglima Komando Mandala, Mayjend Soeharto untuk merebut Papua Barat melalui Operasi Mandala dari tangan Belanda. Akibatnya, ribuan masyarakat sipil di Papua korban. “Trikora awal dari pelanggaran HAM di Tanah Papua.”

 

Sementara menurut pemerintah Indonesia, Trikora sebagai perintah untuk membebaskan rakyat Papua Barat yang berada dalam kekuasaan kolonial Hindia Belanda saat itu. Tidak ada motif lain selain membebaskan Papua dari penjajahan. Kedua pandangan ini menunjukan persepsi yang berbeda antara Orang Papua dan Pemerintah Indonesia, seperti peristiwa Trikora. (Jubi/Markus You)

 

Sumber:http://tabloidjubi.com/2013/12/19/dialog-jakarta-papua-diusulkan-dimulai-dari-yogyakarta/

Scroll to Top