Dialog Harus dalam Konteks Rekonsiliasi

 

Pemerintah menerapkan UU Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 sebagai cara untuk mempercepat pembangunan di Papua, mulai jalan tapi tersendat-sendat, karena ada ketimpangan. Sehingga rakyat tuntut dialog Jakarta – Papua.

 

HAL tersebut dikemukakan salah satu tokoh pemuda Merauke, Benyamin Kaize pada Selasa, 10 Januari 2012 lalu. Benyamin melihat agenda dialog Jakarta – Papua sudah bagus dan patut diapresiasi. Tetapi Otsus diberikan juga ada sejarahnya. Terbitnya UU Otsus Papua Nomor 21 Tahun 2001 karena masyarakat Papua ingin melepaskan diri dari NKRI. Maka ada tawaran dan saat diberikan pemerintah pusat sebagai kado.

 

Proses pelaksanaan penentuan pendapat rakyat atau Pepera yang dilaksanakan di Gedung Soska Jalan Raya Mandala pada 1969 lalu kini digugat salah satu tokoh masyarakat di Merauke. Walaupun Papua digabungkan ke Indonesia sudah 50 tahun, tetapi pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan masih sangat timpang. Sehingga pemerintah menerapkan Otonomi Khusus sebagai cara untuk mempercepat pembangunan di Papua.

 

“Jadi kalau sudah diberikan kado tidak mungkin pemberinya meminta kembali. Kalau diminta kembali, orang akan marah. Maka Otsus diberikan, selamanya untuk orang Papua,” kata Benyamin Kaize.

 

Menurut Kaize ada beberapa daerah seperti Daerah Instimewa Yogyakarta dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta otonomi daerah untuk Daerah Istimewah Aceh dan Otsus Papua. Kalau dua daerah istimewa ini berlatar-belakang perjuangan Indonesia merdeka pada 1945. Tetapi latar-belakang daerah Aceh dan Papua berbeda. Maka solusinya, Otsus bagi Aceh dan Papua adalah tawaran terakhir. “Maka mari kita jaga Otsus dengan baik. Baik Mendagri, Presiden RI, Menhankam, Dirjen Otonomi Daerah menjaga Otsus Papua.

 

Ide dialog Jakarta – Papua harus sesuai tuntutan keadilan kesejahteraan, karena di Papua masih banyak ketertinggalan pendidikan, ekonomi, kesehatan, infrastruktur yang menjadi perhatian Jakarta. Karena itu, pemerintah dan masyarakat Papua perlu duduk bersama. Komunikasi merupakan cara untuk mencari solusi penyelesaian masalah Papua.

 

Karena itu, Kaize meminta dengan tegas agar Mendagri tidak menarik kembali Otsus dari Papua karena pemerintah sudah memberikannya kepada Papua. Selama ini Otsus dianggap bermasalah karena para elite, masing-masing memperjuangkan kepentingannya, sementara kepentingan rakyat kurang diperhatikan, sehingga masyarakat tuntut dialog. Maka tuntutan dialog Jakarta – Papua harus berorientasi pada konteks rekonsiliasi.

 

Dikatakan, semua orang tahu bahwa Otsus belum maksimal. Perangkat aturannya seperti Perdasi dan Perdasus belum dibuat oleh eksekutif dan legislatif. Kelambatan tersebut berdampak pada pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat dalam era Otsus. Karena itu, Perdasi dan Perdasus harus segera dibuat dan menjadi rujukan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

 

Jika tidak, Otsus menjadi pemicu konflik yang berkepanjangan. Sebab akan memunculkan berbagai penafsiran yang berbeda. Makanya harus ada dialog yang elegan dan bermartabat untuk menyelesaikan persoalan yang mendera rakyat Papua.

 

Benyamin Kaize menyarankan orang di Papua agar menyatukan persepsi yang baik mengenai dialog Jakarta – Papua supaya tidak menimbulkan perpecahan di kalangan orang Papua sendiri, sebab sampai hari ini, orang Papua telah tersegmentasi dalam berbagai isu, seperti isu Otsus (O), Pemekaran (P) dan isu Merdeka (M).

 

Dari aspek demokratisasi, berbagai pikiran itu sah-sah saja, tapi yang harus dipikirkan adalah bagaimana orang Papua tidak lagi tewas karena berbagai sebab. Misalnya tewas karena pelanggaran HAM, tewas karena pembunuhan, tewas karena menderita berbagai sakit, kurang mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan murah, serta dapat hidup aman dan nyaman.

 

“Jika dialog Jakarta – Papua dilaksanakan asalkan materi dan orang-orang yang akan terlibat harus disepakati bersama. Dan dialognya harus dalam konteks upaya rekonsiliasi”, kata Kaize.

 

Menurut Benyamin Kaize Otsus merupakan pilihan yang baik, hanya saja belum dilaksanakan maksimal. Masih terdapat ketimpangan. Otsus dilihat seperti binatang berekor panjang yang dipegang ekornya dan dilepas kepalanya. Meski dibilang sudah diberi kewenangan tapi sesungguhnya pemerintah daerah tidak dapat berbuat apa-apa. Jakarta terlalu dominan dalam menentukan kebijakan di Papua. Selain itu, pemerintah pusat selalu menilai setiap kegiatan rakyat Ppaua sebagai tindak separatis. Jakarta takut melihat simbol-simbol seperti pengibaran bendera Bintang Kejora, lambang negara Papua dan lagu Hai Tanahku Papua.

 

“Sebaiknya Jakarta dan Papua duduk di satu meja sepakat butir-butir mana di Perdasi Perdasus yang menakutkan Jakarta dihilangkan. Atau kalau Papua tidak mau, maka cari cari solusinya secara bersama. Kenapa pemerintah membiarkan konflik di Papua terus berlarut. Saya tawarkan tempat dialog Jakarta – Papua di Merauke. Karena dulu Meraukelah yang memenangi Pepera 1969”, ujar Kaize

 

Selain itu karena banyak tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia seperti Bung Hatta, Syahrir dan sebagainya dipenjarakan di Boven Digoel.

 

Sementara Demianus Katayu menilai dialog sangat penting walau Jakarta tidak terlalu penting dibicarakan, akibatnya, konflik ideologi antara Jakarta – Papua menjadi hambar. Selama ini Jakarta selalu melihat dialog tidak terlalu penting. Sekarang, baru ada tawaran dialog. Dulu tidak. Sampai sekarang agenda dan tempat dialog belum jelas. Walaupun pihak Jakarta telah melakukan pertemuan dengan berbagai pihak tetapi pastinya belum tampak.

 

Mantan Ketua Pemuda Katolik Cabang Merauke periode 2007 – 2009 ini menilai, orang Papua belum mengerti jelas agenda apa. Walaupun tawaran dialog itu bagus untuk meredakan konflik di Papua, tapi agendanya harus jelas. Bagi orang Papua, dialog terjadi kalau berlangsung di luar negeri. Orang Papua takut dialog di dalam negeri karena pengalaman mereka sendiri akan terjadi terror dan intimidasi oleh milisi bentukan pihak-pihak tertentu untuk membungkam dialog Jakarta – Papua.

 

Menurut mahasiswa yang sedang mengambil program magister (S2) Bidang Konsentrasi Politik dan Pemerintahan Indonesia di Universitas Gadja Madah Yogyakarta ini bahwa berbagai masalah yang terjadi di Papua bermula dari Jakarta. Maka dialog yang akan dilaksanakan itu bukan hanya untuk mencari kesalahan pemerintah Indonesia di Papua saja, tetapi mengenai status politik Papua juga harus dibahas dalam dialog. Soal ketimbangan ekonomi, sosial dan budaya itu juga memang perlu dibahas, tapi itu tidak terlalu penting.

 

Demianus Katayu mengatakan Otsus bukan solusi mencairkan semua permasalahan. Jangan pertentangkan Papua dan non Papua. Orang non Papua yang ada di Papua juga buangan dari Jakarta. Mereka tak mendapatkan haknya, dibuang ke daerah transmigrasi, terlunta-lunta di daerahnya. Jadi jangan permasalahan orang Papua dan non Papua. Mereka hidup menderita juga makanya mereka berdampingan dengan suku lain di Papua. Hidup aman, berkebun ataukah bersawah biasa saja.

 

“Orang Jakarta jangan bermain bola api lagi. Kalau begitu percepat dialog. Suka atau tidak, orang Papua selama ini menilai, Jakarta selalu memegang “bola api” itu. Kalau tidak segera dilakukan, maka taruhannya lepas dari NKRI. Alasannya jelas, pelurusan sejarah menjadi akar tunggal segala persoalan politik di Tanah Papua ini. Saya harap kedepan semua berjalan baik”.

 

Oleh: Agapitus Batbual, Gabriel Maniagasi

 

Sumber: http://suaraperempuanpapua.org/index.php?option=com_content&;view=article&id=550:dialog-harus-dalam-konteks-rekonsiliasi&catid=20:politik&Itemid=6

Scroll to Top